Pencucian uang merupakan proses di mana pelaku kejahatan menyamarkan asal-usul dana ilegal sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Praktik ini tidak hanya merugikan perekonomian, tetapi juga mengancam integritas sistem keuangan suatu negara. Untuk itu, Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Kerangka Hukum Anti-Pencucian Uang di Indonesia
Indonesia memiliki kerangka hukum yang komprehensif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
Mengatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menjadi landasan hukum utama dalam penanganan kasus TPPU di Indonesia.
2. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/10/PBI/2017
Mengatur penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran selain bank dan penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank.
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012
Mengatur penerapan program APU dan PPT bagi bank umum, yang mewajibkan bank untuk menerapkan kebijakan dan prosedur guna mencegah dan mendeteksi aktivitas pencucian uang.
4. Peraturan Kepala PPATK Nomor 2 Tahun 2021
Mengatur tata cara penyampaian laporan transaksi dan laporan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi goAML bagi penyedia barang dan/atau jasa lain.
Baca juga: Pelatihan Pajak untuk Pengusaha Pemula
Peran Konsultan Pajak dalam Kepatuhan Anti-Pencucian Uang
Konsultan pajak memainkan peran penting dalam memastikan bahwa wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan dan peraturan terkait lainnya, termasuk peraturan anti-pencucian uang. Mereka membantu wajib pajak dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan, serta memastikan bahwa transaksi keuangan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, konsultan pajak juga dapat berperan dalam:
1. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
Dengan memberikan edukasi dan bimbingan, konsultan pajak dapat mempengaruhi perilaku taat wajib pajak serta membantu mereka melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar.
2. Mendeteksi dan Mencegah Praktik Pencucian Uang
Dengan pengetahuan mendalam tentang peraturan perpajakan dan keuangan, konsultan pajak dapat membantu mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan dan memberikan saran untuk mencegah terjadinya praktik pencucian uang.
3. Menjadi Mitra Pemerintah
Konsultan pajak dapat berperan sebagai mitra pemerintah dalam mengungkapkan tindakan-tindakan yang dapat merugikan negara, seperti praktik penghindaran pajak dan pencucian uang.
Baca juga: Pajak Perbatasan Karbon (Carbon Border Tax): Apa Implikasinya?
Tantangan dalam Penerapan Peraturan Anti-Pencucian Uang
Meskipun kerangka hukum telah ditetapkan, penerapan peraturan anti-pencucian uang di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain:
1. Kurangnya Pemahaman
Beberapa profesi hukum belum sepenuhnya memahami kewajiban mereka dalam kerangka hukum anti-pencucian uang, sehingga sosialisasi dan edukasi lebih lanjut diperlukan.
2. Kompleksitas Transaksi Keuangan
Dengan perkembangan produk, model bisnis, dan teknologi informasi yang semakin kompleks, peluang bagi pelaku kejahatan untuk menyalahgunakan fasilitas dan produk perbankan sebagai sarana pencucian uang semakin meningkat.
3. Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan
Penyedia jasa keuangan di bawah pengawasan Bank Indonesia wajib menerapkan program APU dan PPT secara optimal dan efektif, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan.
Baca juga: Pajak Digital Di Uni Eropa: Pelajaran Untuk Indonesia
Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Kepatuhan
Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya, antara lain:
1. Strategi Nasional Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Pada tahun 2017, Komite TPPU menetapkan strategi nasional yang mencakup tujuh strategi, termasuk menurunkan tingkat tindak pidana narkotika, korupsi, dan perpajakan melalui optimalisasi penegakan hukum TPPU, serta mewujudkan mitigasi risiko yang efektif dalam mencegah terjadinya TPPU dan TPPT di Indonesia.
2. Penerapan Program APU dan PPT
Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan berbagai ketentuan dan pedoman terkait APU dan PPT untuk memastikan bahwa penyedia jasa keuangan menerapkan program tersebut secara efektif.
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum
Pemerintah melalui berbagai lembaga, termasuk PPATK, terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Hubungi Kami :
Hot Line : (+62) 21-8690-9226
WhatsApp : 0817-9800-163
HP : 0817-9800-163
Email: info@citraglobalconsulting.com
