Struktur skala upah adalah pedoman yang digunakan perusahaan untuk menentukan tingkat dan rentang upah berdasarkan nilai jabatan serta karakteristik pekerja. Dalam praktiknya, struktur menunjukkan tingkatan upah antargolongan jabatan, sedangkan skala menunjukkan kisaran nilai upah pada setiap golongan tersebut. Bagi perusahaan di Indonesia, penerapan sistem ini penting bukan hanya untuk menciptakan kepastian pengupahan, tetapi juga untuk menjaga konsistensi antara tanggung jawab pekerjaan, kompetensi, masa kerja, produktivitas, dan kemampuan perusahaan.
Urgensi tersebut semakin terlihat setelah pemerintah memperbarui kebijakan pengupahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 sebagai perubahan kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021. Regulasi yang berlaku sejak 17 Desember 2025 tersebut menegaskan bahwa kebijakan pengupahan mencakup struktur dan skala upah yang proporsional. Pengusaha juga tetap diwajibkan menyusun dan menerapkannya dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan, produktivitas, golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.
Memahami Apa yang Dimaksud Struktur dan Skala Upah
Secara sederhana, struktur dapat dipahami sebagai susunan tingkatan upah dari suatu kelompok jabatan, sedangkan skala menunjukkan rentang nominal upah pada masing-masing kelompok. Artinya, perusahaan tidak semestinya menetapkan gaji hanya berdasarkan negosiasi individual tanpa memiliki dasar pengelompokan jabatan yang jelas.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah menjadi rujukan teknis penting. Berdasarkan penjelasan resmi JDIH Kementerian Ketenagakerjaan, penyusunan struktur dan skala upah mempertimbangkan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Regulasi tersebut juga mengenal metode penyusunan seperti ranking sederhana, dua titik, dan poin faktor. Permenaker ini berstatus berlaku dan menggantikan ketentuan sebelumnya mengenai struktur dan skala upah.
Dalam konteks tersebut, struktur skala upah adalah instrumen manajemen yang membantu perusahaan menjelaskan mengapa suatu jabatan memiliki rentang penghasilan tertentu. Sistem ini membuat kebijakan gaji lebih mudah ditelusuri ketika perusahaan melakukan rekrutmen, promosi, penyesuaian gaji, atau evaluasi jabatan.
Mengapa Struktur Skala Upah Penting bagi Perusahaan?
Ketiadaan struktur yang jelas dapat menimbulkan persoalan ketika dua pekerja dengan tanggung jawab serupa memperoleh penghasilan yang jauh berbeda tanpa alasan objektif. Sebaliknya, struktur yang disusun berdasarkan analisis jabatan dapat memberikan dasar yang lebih transparan untuk menentukan posisi setiap pekerja.
Kajian dalam Jurnal Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa struktur dan skala upah dapat memberikan kepastian bagi pekerja sekaligus membuka kesempatan berkembang dalam golongan upah. Kajian tersebut juga menekankan pentingnya analisis jabatan, uraian jabatan, dan evaluasi jabatan sebelum perusahaan menyusun struktur pengupahan.
Pandangan tersebut sejalan dengan pendekatan International Labour Organization atau ILO. Daniel Kostzer, Senior Specialist on Wages ILO, menekankan pentingnya penggunaan data empiris dan dialog sosial dalam analisis serta perundingan pengupahan. Dengan demikian, perusahaan perlu menghindari keputusan gaji yang semata-mata bersifat subjektif dan mulai menggunakan data pekerjaan, kompetensi, serta produktivitas sebagai dasar pengambilan keputusan.
Bagaimana Perusahaan Menyusun Struktur Skala Upah?
Prosesnya sebaiknya dimulai dengan mengidentifikasi seluruh jabatan yang terdapat dalam organisasi. Perusahaan kemudian menyusun uraian pekerjaan yang menjelaskan tanggung jawab, kewenangan, kompetensi, dan persyaratan setiap jabatan.
Tahap berikutnya adalah melakukan evaluasi jabatan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk mengelompokkan jabatan berdasarkan nilai relatifnya. Setelah kelompok jabatan terbentuk, perusahaan menetapkan nilai minimum, titik tengah, dan maksimum upah sesuai kebijakan internal serta kemampuan perusahaan.
Perusahaan juga perlu menghubungkan sistem tersebut dengan kinerja. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 209 Tahun 2023 mengenai pedoman penghargaan pengupahan berbasis produktivitas menunjukkan pentingnya kebijakan struktur skala upah yang dikomunikasikan kepada pekerja, peninjauan berkala, target pekerjaan, dan penilaian kinerja.
Pada tahap penerapan, pengusaha wajib memberitahukan struktur dan skala upah kepada pekerja secara perorangan. PP Nomor 49 Tahun 2025 juga menegaskan bahwa informasi sekurang-kurangnya mencakup struktur dan skala upah pada golongan jabatan sesuai dengan jabatan pekerja yang bersangkutan.
Apa Dampaknya terhadap Payroll dan Kepatuhan Pajak?
Struktur skala upah bukan aturan perpajakan, tetapi penerapannya berkaitan erat dengan administrasi penggajian. Ketika perusahaan memiliki struktur upah yang jelas, perubahan gaji, tunjangan, atau pembayaran lain dapat terdokumentasi dengan lebih sistematis.
Hal ini menjadi relevan dalam penghitungan PPh Pasal 21. Berdasarkan penjelasan resmi Direktorat Jenderal Pajak, PMK Nomor 168 Tahun 2023 mengatur petunjuk pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 atas penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi. Untuk pegawai tetap, tarif efektif bulanan digunakan pada masa pajak selain masa pajak terakhir, sedangkan masa pajak terakhir menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh.
Karena itu, perusahaan perlu memastikan data penghasilan dalam sistem payroll selaras dengan dokumen kepegawaian dan kebijakan pengupahan. Layanan konsultan pajak dapat membantu melakukan penelaahan awal terhadap hubungan antara struktur penghasilan, administrasi payroll, dan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21. Namun, penetapan struktur upah tetap membutuhkan koordinasi dengan fungsi HR, manajemen, dan pihak yang memahami ketentuan ketenagakerjaan.
Apa Perubahan Penting setelah Putusan Mahkamah Konstitusi?
Perusahaan juga perlu memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Dalam putusan 31 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa struktur dan skala upah harus dimaknai sebagai struktur dan skala upah yang proporsional. MK juga menegaskan bahwa penyusunannya memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas serta golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.
Perkembangan tersebut kemudian tercermin dalam PP Nomor 49 Tahun 2025. Bagi perusahaan, perubahan ini menunjukkan bahwa struktur skala upah tidak cukup hanya tersedia sebagai dokumen administratif. Perusahaan perlu memastikan struktur tersebut benar-benar dapat diterapkan secara rasional dalam keputusan pengupahan.
Baca juga lainnya: Aturan Struktur Skala Upah di Indonesia: Panduan Strategis untuk Kepatuhan dan Pengelolaan Payroll
FAQ tentang Struktur Skala Upah
Apakah setiap perusahaan wajib memiliki struktur skala upah?
Ya. PP Nomor 49 Tahun 2025 menegaskan kewajiban pengusaha untuk menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan.
Apa perbedaan struktur upah dan skala upah?
Struktur menggambarkan tingkatan atau susunan upah antargolongan jabatan, sedangkan skala menggambarkan rentang nominal upah dalam suatu golongan.
Apakah struktur skala upah sama dengan upah minimum?
Tidak. Upah minimum merupakan batas minimum sesuai ketentuan pemerintah, sedangkan struktur dan skala upah menjadi pedoman internal perusahaan untuk mengatur pengupahan berdasarkan jabatan dan faktor terkait.
Apakah struktur skala upah berpengaruh terhadap PPh Pasal 21?
Secara tidak langsung. Struktur tersebut membantu memastikan data penghasilan pekerja terdokumentasi secara konsisten, sementara pemotongan PPh Pasal 21 mengikuti ketentuan perpajakan, termasuk PMK Nomor 168 Tahun 2023.
Kesimpulan
Struktur skala upah adalah fondasi penting untuk membangun sistem pengupahan yang lebih terukur, proporsional, dan transparan. Perusahaan tidak cukup hanya menetapkan nominal gaji, tetapi perlu memiliki dasar yang menjelaskan hubungan antara jabatan, kompetensi, masa kerja, produktivitas, dan kemampuan perusahaan.
Perubahan regulasi setelah Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 dan terbitnya PP Nomor 49 Tahun 2025 semakin memperkuat kebutuhan tersebut. Karena struktur pengupahan juga bersinggungan dengan administrasi payroll dan pemotongan PPh Pasal 21, perusahaan sebaiknya meninjau kebijakan secara terpadu.
Rekomendasi
Baca artikel + minta review awal serta hubungi kami untuk mendapatkan penelaahan awal atas struktur pengupahan, konsistensi administrasi payroll, dan aspek kepatuhan pajak yang berkaitan dengan penghasilan karyawan.
