Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax, GMT) adalah kebijakan perpajakan yang ditetapkan untuk memastikan bahwa perusahaan multinasional (Multinational Enterprises/MNEs) membayar pajak dengan tarif minimum tertentu, yaitu 15%. Kebijakan ini lahir dari inisiatif OECD/G20 untuk memerangi penghindaran pajak yang sering dilakukan melalui negara-negara dengan tarif pajak rendah atau tax haven. Implementasi GMT dirancang untuk menciptakan keadilan perpajakan dan mengurangi persaingan tarif pajak antar negara (race to the bottom).
Indonesia, sebagai bagian dari komunitas global, telah mempersiapkan berbagai langkah untuk mengimplementasikan GMT mulai tahun 2025. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai penerapan kebijakan ini di Indonesia:
Dampak Kebijakan Global Minimum Tax Terhadap Indonesia
Indonesia harus menyesuaikan berbagai kebijakan perpajakannya agar selaras dengan standar GMT. Salah satu dampak utamanya adalah pada insentif perpajakan seperti tax holiday dan tax allowance yang sebelumnya menjadi daya tarik utama bagi investor asing. Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi tarif pajak efektif (Effective Tax Rate, ETR) perusahaan hingga di bawah 15%. Dengan penerapan GMT, perusahaan yang mendapatkan insentif tersebut tetap dikenakan pajak tambahan untuk memenuhi ketentuan tarif minimum.
Baca Juga: Kesepakatan Internasional Untuk Mencegah Penghindaran Pajak
Langkah Pemerintah Indonesia
Untuk menyelaraskan aturan perpajakan domestik dengan GMT, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 69 Tahun 2024. Regulasi ini mengatur penyesuaian insentif seperti tax holiday agar tidak bertentangan dengan ketentuan GMT. Selain itu, Indonesia juga mempertimbangkan untuk menawarkan insentif non-fiskal, seperti kemudahan administrasi, pelatihan tenaga kerja, atau insentif berbasis sektor strategis seperti teknologi dan riset.
Tantangan Bagi Indonesia
GMT memberikan tantangan besar bagi negara berkembang seperti Indonesia yang selama ini menggunakan insentif pajak untuk menarik investasi asing. Beberapa tantangan tersebut meliputi:
- Penurunan Daya Saing Pajak
Insentif pajak menjadi kurang relevan karena perusahaan tetap harus membayar pajak minimum.
- Reformasi Administrasi
Pemerintah perlu memastikan bahwa sistem pajak lokal sesuai dengan standar global, termasuk pengawasan pembayaran pajak minimum oleh MNEs.
- Kehilangan Investasi
Negara-negara dengan tarif pajak rendah kemungkinan kehilangan daya tarik sebagai tujuan investasi.
Potensi Manfaat GMT Untuk Indonesia
Meski menantang, GMT juga membawa peluang bagi Indonesia:
- Peningkatan Penerimaan Pajak
Kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan pajak dari MNEs yang sebelumnya memanfaatkan struktur tax haven.
- Meningkatkan Transparansi
Sistem perpajakan menjadi lebih transparan dan adil, sehingga meningkatkan kepercayaan investor.
Rekomendasi Untuk Indonesia
Untuk memanfaatkan peluang dari GMT, pemerintah Indonesia perlu:
- Meningkatkan Kualitas Insentif
Alih-alih mengandalkan insentif berbasis pengurangan pajak, pemerintah bisa menawarkan insentif berbasis inovasi dan investasi strategis.
- Memperkuat Infrastruktur Fiskal
Meningkatkan sistem pengawasan dan administrasi perpajakan untuk mendukung implementasi GMT.
- Menjaga Iklim Investasi
Memberikan kepastian hukum dan kemudahan administratif bagi investor.
Kesimpulan
Penerapan Pajak Minimum Global di Indonesia adalah langkah signifikan untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan merata. Meski menghadapi tantangan, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan penerimaan pajak dan memperkuat transparansi fiskal. Dengan penyesuaian kebijakan yang tepat, Indonesia dapat tetap menjadi tujuan investasi yang kompetitif di tengah perubahan lanskap perpajakan global.
Referensi
Hot Line : (+62) 21-8690-9226
WhatsApp : 0817-9800-163
HP : 0817-9800-163
Email: info@binacitraglobal.com
