Mantan pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo, telah divonis 14 tahun penjara dan dikenakan denda sebesar Rp 500 juta, dengan subsider tiga bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin, 8 Januari 2024.
Definisi
Kasus Korupsi Rafael Alun Trisambodo adalah sebuah kasus hukum yang melibatkan Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak, yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi melalui penerimaan gratifikasi dan pencucian uang. Kasus ini mencakup berbagai pelanggaran hukum terkait pengelolaan keuangan dan penyalahgunaan wewenang, yang akhirnya mengarah pada vonis pidana yang berat.
Tujuan
- Penyampaian Keadilan: Memberikan hukuman yang setimpal bagi Rafael Alun Trisambodo sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan memastikan bahwa pelanggar hukum mendapat konsekuensi yang sesuai.
- Pencegahan Korupsi: Dengan menjatuhkan hukuman yang berat, di harapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku korupsi lain dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Menunjukkan komitmen lembaga penegak hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi secara transparan dan akuntabel, serta memperlihatkan bahwa tidak ada kekebalan hukum bagi pejabat atau individu yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.
- Pemulihan Kerugian Negara: Melalui hukuman uang pengganti, bertujuan untuk memulihkan sebagian dari kerugian negara yang di akibatkan oleh tindak pidana tersebut, serta memastikan bahwa pelaku bertanggung jawab secara finansial atas perbuatannya.
Penjelasan
Rafael juga di wajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 10 miliar dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika ia gagal membayar, harta bendanya akan di sita dan di lelang untuk menutupi uang pengganti. Apabila tidak ada cukup harta untuk menutupi uang pengganti, Rafael akan menghadapi tambahan hukuman penjara selama tiga tahun.
Putusan ini sedikit lebih ringan di bandingkan dengan tuntutan jaksa yang meminta hukuman 14 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, serta uang pengganti sebesar Rp 18,9 miliar. Jaksa juga menuntut agar denda Rp 1 miliar di ganti dengan enam bulan penjara jika tidak di bayar dan uang pengganti yang tidak di lunasi juga akan berujung pada tambahan tiga tahun penjara.
Perjalanan Kasus Rafael Alun
Kasus Rafael Alun Trisambodo di mulai dengan dakwaan menerima gratifikasi sebesar Rp 16,6 miliar. Modus operandi gratifikasi di lakukan melalui sejumlah perusahaan yang di dirikan atas nama istrinya. Selain itu, Rafael juga di dakwa melakukan tindak pidana pencucian uang, yang berlangsung dari tahun 2003 hingga 2023.
Pada 3 April 2023, Rafael di tahan oleh KPK. Terkait kasus dugaan masalah perpajakan, dengan bukti awal berupa uang gratifikasi senilai Rp.1,3 miliar yang di terima melalui PT AME. Sebelumnya, pada 20 Maret 2023, Rafael telah di tetapkan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi dan pada 8 Maret 2023. Rafael di pecat dari jabatannya sebagai kepala bagian umum di kantor wilayah DJP Jakarta Selatan II.
Selain itu, laporan harta kekayaan Rafael dalam LHKPN menunjukkan sejumlah kejanggalan. Di antaranya adalah kendaraan dan properti yang tidak sesuai dengan laporan, serta harta kekayaan yang terdaftar atas nama orang lain. Kasus ini semakin mendapat sorotan setelah insiden penganiayaan oleh anak Rafael, Mario Dandy Satriyo. Yang terjadi pada Februari 2023 dan viral di media sosial.
KPK juga menemukan bahwa Rafael memiliki gaya hidup yang tidak sesuai dengan asas kepatutan sebagai ASN, dan PPATK. Menghentikan aliran dana dari puluhan rekening terkait Rafael dengan nilai transaksi mencapai ratusan miliar rupiah. Seiring dengan perkembangan kasus ini, Rafael menjadi perhatian publik karena berbagai kejanggalan dalam laporan kekayaan dan tindakannya.
Kesimpulan
Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat pajak, di jatuhi hukuman 14 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Ia juga di wajibkan membayar uang pengganti Rp 10 miliar atau menghadapi penyitaan harta dan tambahan hukuman penjara. Vonis ini terkait dengan kasus gratifikasi dan pencucian uang.
Hot Line : (+62) 21-8690-9226
WhatsApp : 0817-9800-163
HP : 0817-9800-163
Email: info@binacitraglobal.com
