Meningkatkan kepatuhan pajak di sektor informal merupakan tantangan signifikan bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Sektor informal mencakup berbagai aktivitas ekonomi yang tidak terdaftar secara resmi, seperti pedagang kaki lima, pekerja lepas, dan usaha mikro tanpa izin formal. Meskipun kontribusinya terhadap perekonomian cukup besar, sektor ini sering kali luput dari jangkauan sistem perpajakan formal. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pelaku usaha sektor informal.
Pentingnya Kepatuhan Pajak di Sektor Informal
Kepatuhan pajak yang tinggi di sektor informal dapat meningkatkan penerimaan negara, yang pada gilirannya digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan publik. Selain itu, integrasi sektor informal ke dalam sistem perpajakan formal dapat mendorong persaingan usaha yang lebih adil dan meningkatkan akses pelaku usaha ke berbagai fasilitas pemerintah, seperti kredit usaha dan program pelatihan.
Baca juga: Langkah Pemerintah dalam Menutup Celah Penghindaran Pajak
Tantangan dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak
Beberapa tantangan utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak di sektor informal meliputi:
1. Kurangnya Edukasi dan Literasi Pajak
Banyak pelaku usaha informal yang tidak memahami kewajiban perpajakan mereka, sehingga cenderung menghindari pendaftaran formal.
2. Prosedur Administrasi yang Kompleks
Proses pendaftaran dan pelaporan pajak yang rumit dapat menjadi hambatan bagi pelaku usaha kecil untuk mematuhi kewajiban perpajakan.
3. Ketidakpercayaan terhadap Penggunaan Dana Publik
Sebagian masyarakat merasa bahwa pajak yang dibayarkan tidak dikelola dengan baik, sehingga enggan untuk berpartisipasi dalam sistem perpajakan.
4. Keterbatasan Akses ke Layanan Keuangan Formal
Tanpa akses ke perbankan dan layanan keuangan lainnya, pelaku usaha informal kesulitan dalam melakukan transaksi pembayaran pajak.
Baca juga: Penghapusan Pajak Final Untuk Usaha Mikro: Peluang Dan Tantangan
Strategi Meningkatkan Kepatuhan Pajak di Sektor Informal
Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain:
1. Edukasi dan Literasi Pajak
Kampanye Nasional
Pemerintah dapat mengadakan kampanye edukasi pajak melalui media sosial, komunitas lokal, dan program pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.
Kolaborasi dengan Institusi Pendidikan
Memasukkan materi perpajakan dalam kurikulum pendidikan formal dapat membentuk kesadaran pajak sejak dini.
2. Simplifikasi Prosedur Perpajakan
Penyederhanaan Sistem Pajak
Menyederhanakan proses pendaftaran dan pelaporan pajak, misalnya melalui penggunaan aplikasi digital yang mudah digunakan, dapat mendorong pelaku usaha informal untuk berpartisipasi dalam sistem perpajakan formal.
Penerapan Pajak Progresif
Menyesuaikan tarif pajak berdasarkan kemampuan bayar wajib pajak dapat meningkatkan keadilan dan kepatuhan.
3. Insentif bagi Pelaku Usaha Informal
Insentif Fiskal
Memberikan insentif, seperti pengurangan pajak atau subsidi, bagi usaha yang mendaftarkan diri secara resmi dapat menjadi motivasi bagi pelaku usaha informal untuk beralih ke sektor formal.
Akses ke Fasilitas Pemerintah
Pelaku usaha yang terdaftar dapat diberikan akses ke program pemerintah, seperti kredit usaha rakyat (KUR) dan pelatihan keterampilan, sebagai imbalan atas kepatuhan mereka.
4. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas
Transparansi Penggunaan Dana Publik
Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana pajak, sehingga masyarakat dapat melihat manfaat langsung dari pajak yang mereka bayarkan.
Pelaporan Publik
Menyediakan laporan publik mengenai penggunaan dana pajak dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
5. Pemanfaatan Teknologi Digital
Digitalisasi Sistem Pajak
Penggunaan teknologi, seperti e-filing dan integrasi data, dapat meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam administrasi pajak.
Aplikasi Mobile untuk UMKM
Mengembangkan aplikasi mobile yang dirancang khusus untuk UMKM dapat mempermudah mereka dalam melakukan pendaftaran dan pelaporan pajak.
Baca juga: Kesepakatan Internasional Untuk Mencegah Penghindaran Pajak
6. Penegakan Hukum yang Efektif
Pengawasan dan Audit
Meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi informal melalui penggunaan big data dan teknologi informasi dapat membantu mendeteksi penghindaran pajak.
Sanksi yang Proporsional
Menerapkan sanksi yang mendidik, seperti kewajiban mengikuti pelatihan literasi pajak bagi pelanggar, dapat meningkatkan kepatuhan tanpa menimbulkan efek jera yang berlebihan.
Hubungi Kami :
Hot Line : (+62) 21-8690-9226
WhatsApp : 0817-9800-163
HP : 0817-9800-163
Email: info@binacitraglobal.com
