Transfer Pricing Documentation (TP-Doc) bukan hanya kewajiban administratif bagi perusahaan multinasional, tetapi juga merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak negara. Dalam konteks globalisasi dan meningkatnya kompleksitas transaksi antar entitas usaha yang memiliki hubungan istimewa, keberadaan TP-Doc menjadi alat kontrol penting bagi otoritas pajak.
Sejak diterapkannya PMK No. 172/PMK.03/2023, penyusunan TP-Doc yang tepat dan berbasis prinsip kewajaran transaksi (arm’s length principle) tidak hanya membantu perusahaan menjaga kepatuhan, tetapi juga memberi kontribusi nyata terhadap perlindungan basis pajak nasional.
Peran Strategis TP-Doc bagi Otoritas Pajak
TP-Doc memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengidentifikasi potensi penghindaran pajak melalui pengalihan laba (profit shifting) dari yurisdiksi pajak tinggi ke negara dengan tarif rendah atau suaka pajak (tax haven).
Melalui dokumen ini, DJP dapat:
- Menilai kewajaran harga transfer antar entitas afiliasi,
- Mendeteksi transaksi tidak wajar,
- Melakukan koreksi nilai transaksi bila ditemukan deviasi signifikan dari harga pasar.
TP-Doc yang disusun dengan pendekatan ex-ante juga memberikan otoritas pajak dasar yang kuat untuk menagih pajak secara adil dan terhindar dari sengketa transfer pricing yang berkepanjangan.
Baca Juga: Apa yang Harus Dilaporkan ke DJP Terkait Transaksi Afiliasi Bisnis?
TP-Doc dan Pencegahan Erosi Basis Pajak
Salah satu tantangan utama dalam sistem perpajakan internasional adalah base erosion and profit shifting (BEPS). Tanpa dokumentasi yang memadai, perusahaan dapat memanipulasi harga dalam transaksi afiliasi untuk memindahkan laba ke negara dengan pajak lebih rendah.
Dengan TP-Doc, pemerintah memiliki landasan untuk:
- Mencegah manipulasi laba lintas negara,
- Mengembalikan potensi pajak ke yurisdiksi asal nilai ekonomi.
- Memastikan bahwa kontribusi pajak sebanding dengan aktivitas usaha yang dilakukan di Indonesia.
Implementasi CbCR (Country-by-Country Report) dalam TP-Doc turut memperkuat kapasitas DJP dalam melihat gambaran makro distribusi laba grup usaha secara global.
Dampak Langsung terhadap Penerimaan Negara
Data dari DJP menunjukkan bahwa audit dan koreksi transfer pricing yang berbasis dokumentasi telah memberikan tambahan penerimaan triliunan rupiah dalam beberapa tahun terakhir.
Contoh nyata keberhasilan implementasi TP-Doc adalah saat DJP berhasil melakukan koreksi atas transaksi afiliasi yang nilainya jauh di bawah harga pasar. Koreksi tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan PPh Badan, tetapi juga berdampak pada PPN dan pajak lainnya. Dengan dokumentasi yang lebih transparan dan lengkap, proses audit menjadi lebih cepat dan akurat, sehingga meningkatkan efisiensi penagihan serta meminimalisasi potensi sengketa.
Dukungan Terhadap Kepatuhan Sukarela
TP-Doc juga mendukung pendekatan compliance-based administration, di mana Wajib Pajak diarahkan untuk secara sukarela dan sadar menyusun dokumentasi sebagai bentuk partisipasi dalam sistem pajak yang sehat.
Dengan adanya panduan jelas dalam PMK 172/2023, pelaku usaha juga menjadi lebih terinformasi, dan potensi kesalahan administratif dapat ditekan. Hal ini menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih stabil dan terpercaya, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan penerimaan negara secara berkelanjutan.
Kesimpulan
TP-Doc bukan sekadar kewajiban bagi Wajib Pajak, melainkan juga instrumen penting negara dalam menjaga kedaulatan fiskal. Dengan dokumentasi yang kuat dan regulasi yang mendukung, negara dapat memaksimalkan penerimaan pajak tanpa menciptakan beban berlebihan bagi dunia usaha. Transparansi dan kejelasan dalam dokumentasi transfer pricing menjadi jembatan antara kepentingan fiskal negara dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak.
FAQ Singkat
1. Mengapa TP-Doc dianggap penting dalam meningkatkan penerimaan pajak negara?
Karena TP-Doc membantu DJP memastikan bahwa transaksi antar entitas afiliasi dilakukan secara wajar dan tidak digunakan untuk mengalihkan laba ke luar negeri. Dengan dokumentasi ini, potensi pajak yang semula bisa hilang karena transfer pricing yang tidak adil dapat dikoreksi dan diklaim kembali oleh negara.
2. Apakah semua perusahaan wajib menyusun TP-Doc?
Tidak semua. Kewajiban menyusun TP-Doc berlaku untuk perusahaan yang melakukan transaksi afiliasi dengan nilai tertentu sesuai ambang batas dalam PMK 172/2023. Namun, perusahaan tetap dianjurkan memiliki dokumentasi pembanding untuk mendukung kepatuhan pajaknya.
3. Bagaimana TP-Doc mencegah praktik Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)?
Dengan TP-Doc, DJP dapat menelusuri perbedaan nilai wajar dan harga yang digunakan antar afiliasi. Jika ditemukan penyimpangan yang merugikan Indonesia sebagai tempat aktivitas ekonomi terjadi, maka DJP dapat melakukan koreksi untuk menarik kembali potensi pajak yang telah “dierosi”.
4. Apakah TP-Doc hanya digunakan saat pemeriksaan pajak?
Tidak. TP-Doc bersifat ex-ante, artinya harus tersedia dan disusun sebelum atau saat transaksi dilakukan. Selain untuk pemeriksaan, TP-Doc juga menjadi dasar analisis risiko kepatuhan dalam pengawasan DJP sehari-hari.
5. Apa hubungan antara TP-Doc dan CbCR dalam konteks penerimaan negara?
CbCR (Country-by-Country Report) memberi DJP gambaran lengkap distribusi laba, pajak, dan aktivitas bisnis perusahaan multinasional di berbagai negara. Dengan informasi ini, DJP dapat mengevaluasi apakah alokasi laba sudah sesuai kontribusi ekonominya di Indonesia, dan bila tidak, dapat melakukan koreksi.
Butuh pendampingan dalam menyusun TP-Doc yang sesuai regulasi dan mengurangi risiko koreksi DJP? Tim kami siap membantu Anda menyusun Master File, Local File, dan CbCR untuk memastikan transaksi afiliasi Anda aman dan transparan.
