KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak) adalah inisiatif strategis dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memastikan bahwa data perpajakan wajib pajak telah valid sebelum menerima layanan publik. Sistem ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan perpajakan, tetapi juga mendukung transparansi dan efisiensi dalam proses pemberian layanan, baik di lingkungan kementerian/lembaga maupun di tingkat pemerintah daerah.
Definisi dan Tujuan KSWP
KSWP merupakan proses pemeriksaan dan verifikasi status perpajakan wajib pajak. Proses ini dilakukan sebelum pemberian layanan publik tertentu, seperti perizinan usaha, pendirian bangunan, atau layanan terkait konsultan pajak. Tujuan utamanya adalah:
- Mendorong Kepatuhan: Memastikan wajib pajak telah memenuhi kewajiban, seperti pelaporan SPT Tahunan PPh selama dua tahun terakhir.
- Validasi Data: Menjamin kesesuaian data antara dokumen NPWP dan data yang terdaftar di sistem DJP.
- Transparansi Layanan Publik: Menjadikan proses pemberian izin atau layanan lebih tertata dan berbasis data yang valid.
Landasan Hukum dan Implementasi
KSWP didasari oleh beberapa regulasi, antara lain:
- Inpres Nomor 7 Tahun 2015: Menetapkan kewajiban adanya konfirmasi data perpajakan dalam pemberian layanan publik.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK): Seperti PMK Nomor 147/PMK.01/2020 yang khusus mengatur pelaksanaan KSWP dalam pelayanan konsultan pajak.
Hingga kini, sudah ada 11 kementerian/lembaga dan 168 pemerintah daerah yang mengimplementasikan KSWP sebagai bagian dari upaya peningkatan kepatuhan perpajakan.
Mekanisme Pelaksanaan KSWP
Pelaksanaan KSWP dilakukan melalui dua pendekatan utama:
- Sistem Offline: Pemohon layanan harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk verifikasi data jika status NPWP atau SPT dinyatakan tidak valid.
- Sistem Online: DJP telah meluncurkan aplikasi KSWP yang dapat diakses melalui laman resmi DJP Online. Melalui aplikasi ini, wajib pajak dapat:
- Mengecek status KSWP secara mandiri.
- Mengajukan permohonan dan mendapatkan Surat Keterangan Fiskal (SKF).
- Memperoleh Surat Keterangan Domisili bagi Subjek Pajak Dalam Negeri (SKD SPDN).
Manfaat KSWP bagi Layanan Publik
Dengan diterapkannya KSWP, beberapa manfaat yang dapat dirasakan antara lain:
- Kepastian Layanan: Hanya wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan perpajakan yang dapat melanjutkan proses pengajuan izin atau layanan publik.
- Pengurangan Risiko Korupsi: Proses verifikasi yang transparan membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan data dan pungutan liar.
- Sinergi Antar Instansi: Sistem KSWP mendorong kolaborasi yang lebih erat antara DJP, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah dalam mengelola data perpajakan.
Penerapan KSWP dalam Pelayanan Konsultan Pajak
Salah satu implementasi KSWP yang cukup menonjol adalah dalam pelayanan kepada konsultan pajak. Berdasarkan PMK Nomor 147/PMK.01/2020:
- Konsultan pajak yang mengajukan layanan seperti izin praktik, perpanjangan, atau penerbitan kembali dokumen wajib harus melalui proses KSWP.
- Pemohon wajib melakukan verifikasi status NPWP dan SPT Tahunan PPh selama dua tahun terakhir melalui sistem online.
- Hasil verifikasi akan menentukan apakah layanan dapat diproses atau tidak, sehingga memastikan hanya data yang valid yang menjadi dasar pemberian layanan.
Cara Pengurusan KSWP
Bagi wajib pajak yang ingin mengurus KSWP, berikut langkah-langkah umumnya:
- Persiapan Dokumen: Pastikan NPWP dan bukti pelaporan SPT Tahunan PPh untuk dua tahun terakhir telah lengkap.
- Akses Layanan Online: Kunjungi situs resmi DJP di pajak.go.id dan login menggunakan NPWP serta password.
- Cek Status KSWP: Pilih menu “Info KSWP” dan lakukan verifikasi status.
- Pengajuan Permohonan: Jika data valid, sistem akan langsung mencatat status tersebut dan mengeluarkan surat keterangan (SKF atau SKD SPDN) yang diperlukan untuk pengajuan layanan publik.
- Kunjungan ke KPP: Jika status tidak valid, wajib pajak diarahkan untuk melakukan verifikasi dan perbaikan data langsung di KPP.
Kesimpulan
KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak) merupakan inovasi penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan dan efisiensi layanan publik di Indonesia. Melalui sistem verifikasi data yang terpadu—baik secara online maupun offline—KSWP membantu memastikan bahwa setiap wajib pajak telah memenuhi kewajibannya sebelum mendapatkan akses ke berbagai layanan publik. Implementasi yang konsisten dan sinergi antar instansi akan semakin memperkuat sistem perpajakan nasional dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Hubungi Kami :
Hot Line : (+62) 21-8690-9226
WhatsApp : 0817-9800-163
HP : 0817-9800-163
Email: info@citraglobalconsulting.com
