Memiliki izin tidak lagi cukup untuk memahami standar profesi perpajakan di Indonesia. Sejak Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak berlaku pada 24 Agustus 2026, kewajiban konsultan pajak semakin diarahkan pada kompetensi, etika, independensi, pengembangan profesional, dan akuntabilitas. Bagi konsultan maupun perusahaan pengguna jasa, perubahan ini penting karena kualitas pendampingan dapat memengaruhi cara wajib pajak mengelola risiko kepatuhan di tengah administrasi pajak yang semakin terdigitalisasi.
Perubahan tersebut juga perlu dibaca bersama PMK Nomor 44 Tahun 2026 yang mengatur persyaratan menjadi kuasa di bidang perpajakan serta tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajibannya. Dengan dua regulasi ini, perusahaan perlu memahami bukan hanya siapa yang boleh memberikan jasa, tetapi juga bagaimana konsultan atau kuasa menjalankan perannya secara tepat.
Mengapa Kewajiban Konsultan Pajak Diperketat?
PMK 55/2026 diterbitkan untuk memperkuat profesionalisme dan integritas konsultan pajak serta pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak sebagai bagian dari tax intermediaries. Regulasi ini menggantikan PMK 111/PMK.03/2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK 175/PMK.01/2022. JDIH Kementerian Keuangan mencatat PMK 55/2026 mulai berlaku 24 Agustus 2026.
Perubahan ini menunjukkan bahwa profesi konsultan pajak tidak hanya dipandang sebagai penyedia jasa administratif. Konsultan berada pada posisi yang membantu wajib pajak memahami aturan, menjalankan hak dan kewajiban, serta menghadapi proses perpajakan.
Menurut kajian Universitas Airlangga mengenai etika profesional konsultan pajak, konsultan mempunyai posisi penting dalam menjaga hubungan yang sehat antara wajib pajak dan pemerintah. Penelitian tersebut menekankan pentingnya profesionalisme dan etika dalam menjalankan peran tersebut.
Apa Saja Kewajiban Konsultan Pajak Berdasarkan PMK 55/2026?
Pasal 24 PMK 55/2026 menjadi salah satu bagian penting untuk memahami kewajiban konsultan pajak. Dalam memberikan jasa perpajakan, konsultan harus bekerja sesuai klasifikasi izin yang dimiliki, mematuhi Kode Etik dan Standar Praktik, serta menjaga independensi dan menghindari benturan kepentingan.
Konsultan juga memiliki kewajiban yang bersifat berkelanjutan. Ketentuan tersebut mencakup keanggotaan dalam Asosiasi Konsultan Pajak, pemenuhan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL), penyampaian laporan tahunan, serta pelaporan perubahan tertentu yang berkaitan dengan data dan kegiatan profesinya. Artinya, kepatuhan konsultan tidak berhenti ketika izin diperoleh.
Bagi pengguna jasa, ketentuan tersebut memberikan dasar praktis untuk melakukan pemeriksaan awal sebelum menunjuk konsultan. Perusahaan dapat memastikan status izin, cakupan layanan, serta kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan perpajakan yang akan ditangani.
PPL Menjadi Bagian dari Tanggung Jawab Profesional
Perubahan penting lainnya terletak pada kewajiban pengembangan kompetensi. Konsultan pajak tidak dapat mengandalkan pengetahuan yang diperoleh ketika pertama kali mendapatkan kualifikasi. Peraturan mengharuskan konsultan terus memperbarui kompetensinya melalui PPL.
Kewajiban tersebut relevan karena aturan perpajakan terus berkembang. Perubahan sistem administrasi, prosedur pelaporan, dan mekanisme pelayanan membuat kemampuan teknis perlu diperbarui secara berkala.
Dalam konteks ini, penelitian Nugraheni, Sunaningsih, dan Khabibah yang diterbitkan dalam JATI: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia menemukan bahwa konsultan pajak berperan dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dan memengaruhi perilaku kepatuhan.
Temuan tersebut memang berasal dari penelitian dengan pendekatan tertentu dan tidak otomatis mewakili seluruh wajib pajak Indonesia. Namun, hasilnya memberikan gambaran mengapa kompetensi profesional konsultan menjadi bagian penting dari ekosistem kepatuhan.
Independensi Bukan Sekadar Formalitas
Kewajiban menjaga independensi memiliki konsekuensi langsung dalam praktik. Konsultan perlu memberikan jasa berdasarkan aturan dan kepentingan profesional, bukan karena hubungan pribadi atau kepentingan lain yang dapat memengaruhi objektivitas.
PMK 55/2026 mengatur aspek benturan kepentingan dan menetapkan mekanisme pengawasan serta sanksi administratif. Karena itu, konsultan perlu melakukan pemeriksaan internal sebelum menerima atau melanjutkan penugasan tertentu.
Bagi perusahaan, hal ini juga menjadi pertimbangan ketika memilih konsultan. Harga jasa seharusnya tidak menjadi satu-satunya pertimbangan. Status izin, pengalaman, cakupan pekerjaan, sistem dokumentasi, serta mekanisme pengendalian kualitas juga relevan untuk diperiksa.
PMK 44/2026 Melengkapi Aturan tentang Kuasa Pajak
Kewajiban konsultan pajak perlu dibedakan dari ketentuan mengenai pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak. PMK 44 Tahun 2026 mengatur persyaratan menjadi kuasa di bidang perpajakan serta tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajibannya. Peraturan tersebut berlaku sejak 6 Juli 2026 dan mencabut PMK 229/PMK.03/2014.
Kehadiran dua regulasi tersebut membuat perusahaan perlu lebih teliti ketika memberikan kuasa dalam urusan perpajakan. Pemberian kuasa bukan sekadar persoalan administratif, tetapi berkaitan dengan siapa yang menjalankan hak dan kewajiban wajib pajak serta berdasarkan dasar hukum apa tindakan tersebut dilakukan.
Coretax Membuat Standar Profesional Semakin Penting
Perubahan regulasi profesi berlangsung bersamaan dengan digitalisasi administrasi perpajakan melalui Core Tax Administration System atau Coretax. Dalam artikel resmi DJP pada 14 September 2026, Muhammad Fadhlansyah Nasution menjelaskan bahwa digitalisasi mendorong pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan ke dalam ekosistem elektronik yang semakin terintegrasi. Artikel tersebut juga mengaitkan PMK 55/2026 dengan tata kelola pihak yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak.
Situasi ini mengubah kebutuhan perusahaan. Konsultan tidak hanya dituntut memahami penghitungan pajak, tetapi juga perlu memahami proses administrasi digital, ketepatan data, dokumentasi, dan prosedur yang digunakan ketika menjalankan hak atau memenuhi kewajiban klien.
Kajian OECD mengenai tax intermediaries juga menunjukkan bahwa penyedia layanan pajak mempunyai posisi penting dalam hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak. Perkembangan teknologi bahkan mendorong perubahan cara layanan perpajakan diberikan kepada pelaku usaha.
Apa Dampaknya bagi Perusahaan?
Bagi perusahaan di Indonesia, perubahan tersebut memberikan alasan untuk mengevaluasi kembali hubungan dengan konsultan pajak. Evaluasi dapat dimulai dari hal sederhana: apakah izin konsultan sesuai, apakah pekerjaan yang diberikan berada dalam cakupan izinnya, bagaimana konsultan menjaga kerahasiaan dan dokumentasi, serta bagaimana proses review dilakukan sebelum dokumen disampaikan kepada otoritas pajak.
Penelitian terbaru mengenai penggunaan konsultan oleh wajib pajak juga menunjukkan bahwa konsultan dapat membantu menghadapi keterbatasan pemahaman aturan, penggunaan aplikasi perpajakan, perubahan regulasi, serta pengelolaan dokumen transaksi.
Dengan demikian, layanan konsultan dapat ditempatkan sebagai bagian dari manajemen risiko perpajakan, bukan hanya digunakan ketika perusahaan menghadapi pemeriksaan atau sengketa.
Baca juga lainnya: Punya Brevet Saja Sudah Tidak Cukup! Syarat Izin Praktik di PMK 55/2026
FAQs
Apakah konsultan pajak wajib memiliki izin?
Ya. PMK 55/2026 mengatur Izin Konsultan Pajak sebagai bagian dari persyaratan untuk menjalankan profesi tersebut.
Bagaiman konsultan wajib mengikuti PPL?
Ya. Pengembangan profesional menjadi bagian dari kewajiban profesi agar kompetensi konsultan tetap diperbarui.
Kenapa konsultan wajib menjadi anggota asosiasi?
PMK 55/2026 mengatur kewajiban keanggotaan dalam Asosiasi Konsultan Pajak serta ketentuan terkait administrasinya.
apa aturan kuasa wajib pajak sama dengan aturan konsultan pajak?
Tidak sepenuhnya. PMK 55/2026 mengatur konsultan pajak dan pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak, sedangkan PMK 44/2026 secara khusus mengatur persyaratan serta tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban kuasa di bidang perpajakan.
Apakah perusahaan perlu mengevaluasi konsultan setelah PMK 55/2026 berlaku?
Evaluasi dapat dilakukan untuk memastikan status izin, cakupan layanan, kompetensi, serta prosedur kerja konsultan sesuai dengan kebutuhan dan risiko perpajakan perusahaan.
Kesimpulan
Kewajiban konsultan pajak setelah berlakunya PMK 55/2026 tidak berhenti pada kepemilikan izin. Profesi ini kini berada dalam kerangka yang lebih menekankan kompetensi berkelanjutan, Kode Etik, Standar Praktik, independensi, keanggotaan asosiasi, dan akuntabilitas.
Bagi perusahaan, perubahan tersebut menjadi momentum untuk melihat jasa konsultan sebagai bagian dari pengelolaan risiko kepatuhan. Ketika administrasi perpajakan semakin digital dan regulasi semakin dinamis, kualitas pihak yang membantu perusahaan menjalankan hak serta kewajiban perpajakan menjadi semakin relevan.
Rekomendasi
Baca artikel lainnya untuk memahami perkembangan regulasi perpajakan terbaru. Jika perusahaan membutuhkan pemetaan awal atas kebutuhan dan risiko kepatuhan, minta review awal serta hubungi kami untuk pembahasan lebih lanjut secara profesional.
