Jasa Pengurusan Izin Edar BPOM Produk Pangan dan Kosmetik

Ilustrasi Jasa Pengurusan Izin Edar BPOM Produk Pangan dan Kosmetik

Pelaku usaha pangan dan kosmetik perlu memastikan produknya memenuhi ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebelum memasarkannya kepada masyarakat. Legalitas tersebut bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan instrumen untuk menjaga keamanan konsumen, membangun kepercayaan pasar, dan mengurangi risiko hukum. Kebutuhan ini semakin penting bagi perusahaan dan pelaku UMKM di Bekasi, Cikarang, Karawang, serta kawasan industri Jabodetabek yang mengembangkan produk makanan kemasan, minuman, perawatan kulit, dan kosmetik. Melalui jasa pengurusan izin edar BPOM, perusahaan dapat memperoleh pendampingan untuk menentukan jalur perizinan, memeriksa dokumen, dan memenuhi persyaratan teknis sebelum mengajukan permohonan.

Mengapa Legalitas BPOM Menentukan Keberlanjutan Bisnis?

Produk yang aman dan memenuhi ketentuan memiliki peluang lebih baik untuk diterima konsumen, distributor, toko ritel, maupun platform perdagangan elektronik. Sebaliknya, produk yang diedarkan tanpa izin atau tidak sesuai dengan data yang disetujui dapat menghadapi tindakan pengawasan, penarikan, hingga sanksi administratif.

Pelaku usaha juga perlu memahami bahwa istilah izin edar BPOM mencakup mekanisme yang berbeda. Pangan olahan yang wajib didaftarkan mengikuti mekanisme registrasi pangan olahan dan memperoleh nomor izin edar sesuai ketentuan. Kosmetik menggunakan mekanisme notifikasi sebelum diedarkan. Karena itu, perusahaan tidak dapat menggunakan satu prosedur untuk seluruh kategori produk.

Tidak semua pangan wajib mendaftar ke BPOM. Produk tertentu dapat dikecualikan atau menggunakan jalur perizinan lain, misalnya pangan industri rumah tangga yang memenuhi kriteria untuk memperoleh SPP-IRT. Penentuan jalur harus dilakukan berdasarkan jenis, karakteristik, proses produksi, kemasan, dan skala peredaran produk.

Dasar Hukum Terbaru untuk Pangan Olahan dan Kosmetik

Pengaturan keamanan pangan berlandaskan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui ketentuan perundang-undangan berikutnya, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pelaksanaannya antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

Perkembangan penting terjadi melalui PP Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Peraturan ini perlu diperhatikan perusahaan ketika mengevaluasi pemenuhan keamanan pangan dan menyesuaikan prosedur internal. Untuk registrasi produk, pelaku usaha juga perlu merujuk Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan.

Sementara itu, tata cara pengajuan notifikasi kosmetik kini mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik. Peraturan yang diundangkan pada 3 November 2026 ini menggantikan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022. Pembaruan tersebut membuat perusahaan perlu memeriksa kembali persyaratan pemohon, pemeriksaan fasilitas, dan prosedur pengajuan elektronik sebelum menggunakan panduan lama.

Persyaratan Pengurusan Izin Edar Pangan dan Kosmetik

Persyaratan pangan olahan bergantung pada kategori dan asal produk. Untuk produk dalam negeri, perusahaan umumnya perlu menyiapkan Nomor Induk Berusaha (NIB), identitas dan legalitas pelaku usaha, dokumen fasilitas produksi, komposisi, spesifikasi bahan, alur proses produksi, masa simpan, hasil pengujian yang relevan, serta rancangan label. Pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) juga menjadi aspek penting dalam penilaian sarana produksi.

Produk impor memerlukan dokumen tambahan sesuai status dan skema pemasarannya, seperti dokumen penunjukan dari produsen luar negeri dan dokumen pendukung impor. Perusahaan harus memeriksa persyaratan spesifik berdasarkan kategori produk melalui layanan resmi Direktorat Registrasi Pangan Olahan BPOM.

Untuk kosmetik, pihak yang dapat menjadi pemohon notifikasi meliputi industri kosmetik di Indonesia, pelaku usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetik dalam negeri, dan importir sesuai ketentuan. Dokumen Informasi Produk (DIP) perlu memuat informasi mengenai keamanan, kemanfaatan, dan mutu produk. Perusahaan juga harus memperhatikan persyaratan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB), penanggung jawab teknis, kesesuaian bahan, serta penandaan dan klaim kosmetik.

Bagaimana Jasa Pengurusan Izin Edar BPOM Bekerja?

Pendampingan profesional dimulai dengan pemeriksaan jenis produk, model produksi, status perusahaan, dan rencana distribusi. Konsultan kemudian menentukan jalur perizinan yang sesuai, termasuk apakah produk memerlukan registrasi pangan olahan, notifikasi kosmetik, atau perizinan lain.

Tahap berikutnya mencakup pemeriksaan dokumen, evaluasi komposisi, peninjauan label, serta identifikasi kebutuhan pengujian laboratorium atau pemenuhan standar fasilitas. Jika ditemukan kekurangan, perusahaan dapat melakukan perbaikan sebelum mengajukan permohonan melalui sistem elektronik BPOM dan OSS sesuai jalur layanan.

Untuk produk kosmetik kontrak produksi, misalnya, pemilik merek perlu memastikan hubungan kerja sama dengan industri kosmetik dan status pemohon notifikasi telah sesuai. BPOM juga dapat melakukan pemeriksaan fasilitas terhadap pemohon tertentu. Informasi mengenai pihak yang wajib mengajukan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi tersedia pada layanan resmi Direktorat Pengawasan Kosmetik BPOM.

Konsultan berperan membantu persiapan dan komunikasi administratif, bukan menerbitkan izin. BPOM tetap memiliki kewenangan memeriksa, mengevaluasi, dan memutuskan permohonan. Karena itu, penyedia jasa yang profesional tidak seharusnya menjanjikan penerbitan izin secara pasti tanpa mempertimbangkan hasil evaluasi regulator.

Risiko Kepatuhan bagi Usaha di Bekasi, Cikarang, dan Karawang

Kawasan Bekasi, Cikarang, dan Karawang memiliki aktivitas manufaktur, pergudangan, serta distribusi yang mendukung pertumbuhan industri pangan dan kosmetik. Pelaku usaha dapat memproduksi barang sendiri, menggunakan jasa maklon, atau mengimpor produk untuk dipasarkan melalui distributor dan perdagangan elektronik. Setiap model bisnis membawa tanggung jawab perizinan yang berbeda.

Risiko tidak berhenti ketika nomor izin telah terbit. Penelitian mengenai tren pengawasan kasus kosmetik di Indonesia pada periode 2021–2024, yang diterbitkan dalam jurnal Eruditio, menganalisis perkembangan pengawasan kosmetik nasional. Penelitian tersebut mencatat bahwa pelanggaran masih berkaitan dengan produk tanpa izin edar, penandaan, dan iklan. Temuan ini memperlihatkan bahwa perusahaan perlu menjaga kesesuaian produk yang benar-benar dipasarkan dengan data yang diajukan kepada BPOM.

Dalam konteks pangan, prinsip keamanan juga harus diterapkan pada kegiatan produksi sehari-hari. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melalui panduan Five Keys to Safer Food menekankan kebersihan, pemisahan bahan mentah dan matang, pemasakan menyeluruh, pengendalian suhu, serta penggunaan air dan bahan baku yang aman. Prinsip tersebut memperkuat alasan perusahaan untuk membangun pengendalian mutu, bukan hanya mengejar nomor registrasi.

Biaya Jasa dan Aspek Perpajakan

Biaya pengurusan perlu dibedakan antara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) resmi, biaya pengujian laboratorium, kebutuhan sertifikasi atau perbaikan fasilitas, dan honorarium konsultan. Besarnya biaya bergantung pada jenis produk, jumlah varian, kompleksitas dokumen, serta kondisi sarana produksi. Perusahaan sebaiknya meminta rincian tertulis agar setiap komponen pembayaran dapat ditelusuri.

Dari sisi perpajakan, pembayaran jasa konsultasi dapat menjadi objek PPh Pasal 23 apabila memenuhi klasifikasi jasa dan ketentuan pemotongan. PMK Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain menjadi salah satu dasar pengaturan jasa yang termasuk dalam cakupan PPh Pasal 23. Untuk jasa konsultansi yang memenuhi ketentuan, tarif umumnya sebesar 2% dari jumlah bruto, dengan memperhatikan persyaratan perpajakan penerima penghasilan dan ketentuan pemotongan yang berlaku.

Namun, perusahaan tidak boleh otomatis memperlakukan seluruh biaya pengurusan sebagai satu objek pemotongan. Honorarium konsultan, pembayaran laboratorium, dan PNBP pemerintah memiliki karakter transaksi berbeda. Pemisahan kontrak, bukti pembayaran, dan faktur membantu perusahaan menentukan perlakuan pajak secara tepat. Penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme tersebut dapat dilihat pada panduan resmi Direktorat Jenderal Pajak tentang PPh Pasal 23.

Baca juga : Jasa Pendampingan Sertifikasi Halal BPJPH

FAQs

1. Apakah semua produk makanan wajib memiliki izin edar BPOM?

Tidak. Kewajiban bergantung pada kategori dan karakteristik produk. Sebagian produk dapat dikecualikan atau menggunakan jalur SPP-IRT jika memenuhi persyaratan.

2. Apa perbedaan izin edar pangan dan notifikasi kosmetik?

Pangan olahan yang wajib didaftarkan mengikuti mekanisme registrasi pangan BPOM. Kosmetik menggunakan mekanisme notifikasi sebelum diedarkan.

3. Apakah UMKM dapat mengurus izin BPOM?

Bisa. UMKM dapat mengajukan perizinan sesuai kategori produk dan persyaratan usahanya. Jalur yang tepat perlu ditentukan sejak awal.

4. Apakah konsultan dapat menjamin izin pasti terbit?

Tidak. Konsultan membantu persiapan dan proses administrasi, sedangkan keputusan penerbitan berada pada BPOM berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi.

Kesimpulan

Jasa pengurusan izin edar BPOM membantu pelaku usaha pangan dan kosmetik memahami jalur perizinan, menyiapkan dokumen, serta mengidentifikasi risiko kepatuhan sebelum produk dipasarkan. Perubahan PP Nomor 1 Tahun 2026 dan Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2026 menunjukkan bahwa perusahaan perlu mengikuti perkembangan regulasi, bukan hanya mengandalkan prosedur lama. Bagi pelaku usaha di Bekasi, Cikarang, Karawang, dan wilayah sekitarnya, pendampingan yang tepat dapat menjadi bagian dari strategi pengendalian risiko dan penguatan kepercayaan pasar.

Butuh bantuan meninjau kewajiban perpajakan Anda atau perusahaan? Hubungi tim konsultan pajak kami untuk mendiskusikan kondisi perpajakan Anda, memeriksa kelengkapan dokumen, dan menentukan langkah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagikan artikel

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top