Jasa Pendampingan Sertifikasi Halal BPJPH

Ilustrasi Jasa Pendampingan Sertifikasi Halal BPJPH

Jasa pengurusan sertifikat halal membantu pelaku usaha menyiapkan dokumen, mengevaluasi bahan baku, memperbaiki proses produksi, dan mengajukan sertifikasi melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kebutuhan ini semakin penting setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 yang mengubah penahapan kewajiban sertifikasi halal. Pelaku usaha perlu memahami kategori produk, tenggat, dan jalur pengajuan agar tidak salah menentukan langkah kepatuhan.

Bagi perusahaan makanan dan minuman, produsen bahan baku, restoran, serta UMKM di Bekasi, Cikarang, dan Karawang, sertifikasi halal bukan sekadar persyaratan administratif. Proses ini juga berkaitan dengan pengendalian bahan, kebersihan fasilitas, ketertelusuran produksi, dan kepercayaan konsumen. Karena itu, pendampingan yang tepat dapat membantu perusahaan mempersiapkan sertifikasi secara lebih terstruktur.

Mengapa Sertifikasi Halal Penting bagi Pelaku Usaha?

Kewajiban sertifikasi halal berlandaskan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sebagaimana telah mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ketentuan tersebut mengatur jaminan kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia sesuai kategori yang ditetapkan peraturan.

Kewajiban ini tidak hanya menyangkut makanan dan minuman. Cakupannya juga meliputi hasil sembelihan, jasa terkait produk tertentu, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan sesuai tahapan pemberlakuannya.

Sertifikat halal memberikan kepastian bagi konsumen sekaligus mendorong perusahaan mengelola proses produksi secara lebih tertib. Penelitian dalam International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management pada 2025 membahas hubungan sertifikat halal dengan kinerja UMKM di Indonesia. Sementara itu, kajian systematic literature review terhadap 32 penelitian yang diterbitkan pada 2017–2024 menemukan hubungan positif sertifikasi halal dengan minat beli dan daya saing UMKM. Temuan tersebut memperlihatkan potensi manfaat bisnis, meskipun hasilnya tetap bergantung pada kualitas produk, harga, dan kondisi pasar.

Ketentuan Terbaru Sertifikasi Halal Berdasarkan PP 40 Tahun 2026

Pelaku usaha perlu membaca PP Nomor 42 Tahun 2024 bersama PP Nomor 40 Tahun 2026. Perubahan terbaru menyesuaikan masa penahapan untuk sejumlah kelompok produk, tetapi tidak menghapus kewajiban sertifikasi halal.

Untuk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan, pelaku usaha menengah dan besar tetap mengikuti kewajiban yang telah berlaku sejak 18 Oktober 2024. Sementara itu, masa penahapan untuk kelompok produk tersebut dari usaha mikro dan kecil disesuaikan hingga 17 Oktober 2028.

PP 40/2026 juga menyesuaikan tenggat sejumlah kategori lain, termasuk kosmetik, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, produk kimiawi, serta barang gunaan tertentu hingga 17 Oktober 2028. Namun, beberapa kategori obat dan alat kesehatan tetap memiliki jadwal berbeda, yaitu sampai 2029 atau 2034 sesuai klasifikasinya.

Oleh sebab itu, perusahaan tidak sebaiknya menganggap perpanjangan tersebut berlaku untuk seluruh produk. Pelaku usaha perlu mengidentifikasi jenis produk, skala usaha, dan ketentuan yang secara khusus mengatur kegiatan bisnisnya.

Apa Saja yang Dikerjakan Jasa Pendampingan Sertifikasi Halal?

Jasa pendampingan sertifikasi halal membantu perusahaan mempersiapkan proses pengajuan, tetapi tidak menggantikan kewenangan BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Pendamping Proses Produk Halal (PPH), maupun pihak yang menetapkan kehalalan produk.

Pendampingan umumnya mencakup beberapa pekerjaan berikut:

  1. Pemeriksaan awal usaha. Pendamping meninjau legalitas usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), jenis produk, fasilitas produksi, dan kesiapan dokumen.
  2. Pemeriksaan bahan baku. Perusahaan perlu menyusun daftar bahan, pemasok, dokumen pendukung, serta bukti kehalalan bahan yang dipersyaratkan.
  3. Evaluasi proses produksi. Pemeriksaan mencakup alur penerimaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, dan pencegahan kontaminasi silang.
  4. Persiapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Perusahaan menyiapkan kebijakan halal, penanggung jawab atau penyelia halal, prosedur pengendalian bahan, serta dokumentasi pelaksanaan.
  5. Pengajuan melalui SIHALAL. Pendamping membantu menyiapkan data dan dokumen permohonan melalui sistem layanan resmi BPJPH.
  6. Pemantauan proses. Perusahaan memperoleh bantuan untuk menindaklanjuti kekurangan dokumen atau kebutuhan perbaikan sesuai hasil pemeriksaan.

Tahapan tersebut perlu disesuaikan dengan jalur sertifikasi yang memenuhi kriteria usaha. Pendampingan tidak berarti konsultan dapat menerbitkan sertifikat atau menjamin permohonan pasti disetujui.

Memahami Jalur Self Declare dan Sertifikasi Reguler

BPJPH menyediakan jalur self declare bagi UMK yang memenuhi persyaratan tertentu. Skema ini memungkinkan pelaku usaha menyampaikan pernyataan kehalalan produk berdasarkan kriteria dan proses pendampingan yang ditetapkan. Jalur tersebut bukan pilihan bebas bagi semua perusahaan.

Dalam kriteria program SEHATI 2026, antara lain terdapat persyaratan NIB, bahan yang telah dipastikan kehalalannya, proses produksi sederhana, hasil penjualan tahunan paling banyak Rp15 miliar, maksimal satu fasilitas produksi dan satu outlet, serta verifikasi oleh Pendamping PPH. Produk dan prosesnya juga harus memenuhi kriteria teknis yang ditetapkan BPJPH.

Sementara itu, jalur reguler melibatkan pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk oleh LPH melalui auditor halal. Secara umum, pelaku usaha mengajukan permohonan melalui SIHALAL, melengkapi dokumen, menjalani proses pemeriksaan, memperoleh penetapan kehalalan oleh pihak yang berwenang, kemudian menunggu penerbitan sertifikat oleh BPJPH.

Perusahaan menengah dan besar umumnya perlu memperhatikan jalur reguler sesuai ketentuan produk dan skala usahanya. Pemilihan jalur sejak awal membantu mengurangi risiko pengajuan yang tidak sesuai kriteria.

Peluang dan Tantangan bagi Perusahaan di Bekasi, Cikarang, dan Karawang

Kawasan Bekasi, Cikarang, dan Karawang memiliki aktivitas manufaktur, pergudangan, distribusi, serta industri makanan dan minuman. Dalam lingkungan tersebut, perusahaan dapat menghadapi rantai pasok yang melibatkan banyak pemasok, bahan tambahan, fasilitas produksi, dan mitra pengemasan.

Kondisi ini membuat pengendalian bahan dan ketertelusuran proses menjadi perhatian penting. Perusahaan perlu memastikan dokumen pemasok sesuai dengan bahan yang benar-benar digunakan. Perubahan komposisi, pemasok, lokasi produksi, atau proses juga perlu dievaluasi berdasarkan ketentuan sertifikasi halal.

Pendampingan profesional dapat membantu perusahaan memetakan kesenjangan dokumen, menyusun prosedur, dan menyiapkan bukti penerapan SJPH. Dengan demikian, persiapan tidak hanya berorientasi pada pengajuan sertifikat, tetapi juga pada konsistensi penerapan standar setelah sertifikat diterbitkan.

Biaya Sertifikasi, Program Gratis, dan Aspek Perpajakan

Biaya pengurusan sertifikat halal tidak selalu sama. Besarnya dapat dipengaruhi jalur sertifikasi, skala usaha, karakteristik produk, kebutuhan pemeriksaan LPH, dan ruang lingkup pekerjaan pendamping. Karena itu, pelaku usaha sebaiknya meminta rincian tertulis yang memisahkan biaya resmi sertifikasi, pemeriksaan, dan honorarium jasa konsultasi.

Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dapat membantu UMK yang memenuhi persyaratan dan memperoleh kuota. Namun, fasilitas gratis tidak otomatis tersedia bagi semua pemohon. Berdasarkan dashboard kuota SEHATI BPJPH, data per 12 November 2026 menunjukkan kuota provinsi Jawa Barat sebanyak 222.476 telah terpakai seluruhnya dan kuota nasional tersedia tercatat nol. Pelaku usaha perlu memeriksa pembaruan resmi sebelum mengandalkan program tersebut.

Dari sisi perpajakan, pembayaran jasa pendampingan perlu dianalisis berdasarkan jenis jasa, identitas penyedia, dan status pihak yang melakukan pembayaran. Imbalan jasa konsultasi dapat termasuk objek PPh Pasal 23 apabila memenuhi ketentuan yang berlaku. DJP menjelaskan bahwa tarif pemotongan untuk jasa yang menjadi objek PPh Pasal 23 pada umumnya sebesar 2% dari jumlah bruto. Namun, tidak semua pembayaran pengurusan sertifikat halal otomatis menjadi objek pemotongan tersebut. Perusahaan perlu memeriksa klasifikasi transaksi dan ketentuan perpajakan yang relevan sebelum melakukan pemotongan.

Baca juga : Jasa Likuidasi dan Penutupan PT Secara Resmi

FAQs

1. Apakah semua usaha wajib memiliki sertifikat halal?

Kewajiban berlaku untuk produk yang termasuk cakupan Jaminan Produk Halal sesuai tahapan dan ketentuan peraturan. Produk dari bahan yang diharamkan memiliki kewajiban mencantumkan keterangan tidak halal sesuai ketentuan.

2. Apakah konsultan dapat menerbitkan sertifikat halal?

Tidak. Konsultan hanya membantu persiapan dan administrasi. Sertifikat diterbitkan oleh BPJPH setelah seluruh tahapan dan penetapan kehalalan terpenuhi.

3. Apakah UMKM bisa memperoleh sertifikat halal gratis?

Bisa, apabila memenuhi kriteria program, mengikuti mekanisme yang berlaku, dan memperoleh kuota atau fasilitasi yang tersedia.

4. Berapa lama proses pengurusan sertifikat halal?

Waktunya bergantung pada kelengkapan dokumen, jalur sertifikasi, pemeriksaan, dan proses penetapan. Karena itu, tidak tepat menjanjikan waktu atau hasil yang sama untuk seluruh produk.

Kesimpulan

Jasa pengurusan sertifikat halal membantu pelaku usaha memahami regulasi, menyiapkan dokumen, mengevaluasi proses produksi, dan menjalani pengajuan melalui BPJPH secara lebih terarah. Perubahan melalui PP 40 Tahun 2026 membuat pemahaman terhadap kategori produk dan tenggat semakin penting. Perusahaan di Bekasi, Cikarang, dan Karawang sebaiknya memulai evaluasi sejak dini agar kesiapan bahan, pemasok, fasilitas, dan dokumentasi dapat terjaga.

Untuk mengetahui kebutuhan dan jalur sertifikasi yang sesuai, pelaku usaha dapat melakukan pemeriksaan awal terhadap legalitas, bahan baku, serta proses produksinya.

Butuh bantuan meninjau kewajiban perpajakan Anda atau perusahaan? Hubungi tim konsultan pajak kami untuk mendiskusikan kondisi perpajakan Anda, memeriksa kelengkapan dokumen, dan menentukan langkah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagikan artikel

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top