Jasa Pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)

Ilustrasi Jasa Pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)

Jasa pengurusan SLHS membantu restoran, katering, kafe, kedai makanan, dan depot air minum menyiapkan persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), mulai dari pemeriksaan kesiapan tempat pengelolaan pangan, dokumen usaha, pelatihan penjamah pangan, hingga pengajuan melalui sistem perizinan. Bagi pelaku usaha di Bekasi, Cikarang, dan Karawang, SLHS membuktikan pemenuhan standar keamanan pangan siap saji sekaligus membantu mengendalikan risiko kontaminasi.

Mengapa SLHS Penting bagi Usaha Pangan?

Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) menangani pangan sejak persiapan hingga pengangkutan. Setiap tahap berisiko menimbulkan cemaran biologis, kimia, atau benda asing jika pengelola mengabaikan kebersihan pekerja, air, peralatan, dan lingkungan.

Di kawasan industri Bekasi, Cikarang, dan Karawang, kebutuhan ini terasa pada katering pabrik, kantin karyawan, restoran, dan penyedia makanan dalam jumlah besar. Kesalahan penyimpanan atau pengendalian suhu dalam produksi massal dapat berdampak luas. SLHS mendorong prosedur sanitasi yang terukur, bukan sekadar pembersihan menjelang pemeriksaan.

Dasar Hukum dan Jenis Usaha yang Memerlukan SLHS

Dasar hukumnya meliputi UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, PP Nomor 28 Tahun 2024, PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan secara teknis Permenkes Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa Subsektor Kesehatan.

Permenkes 11/2025 menempatkan SLHS sebagai Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) bidang kesehatan lingkungan. Kategori yang wajib memiliki SLHS meliputi restoran, jasa boga untuk acara tertentu, jasa boga periode tertentu, kedai makanan, rumah minum atau kafe, usaha terkait di kawasan pariwisata, serta depot air minum. TPP lain dapat memiliki kewajiban Label Higiene Sanitasi Pangan. Jadi, tidak semua penjual makanan otomatis wajib memiliki jenis sertifikat yang sama.

TPP yang sudah tercakup Sertifikat Laik Sehat dalam satu manajemen dan satu lokasi tidak perlu memenuhi kewajiban SLHS atau label secara terpisah.

Persyaratan Teknis yang Harus Disiapkan

Permenkes 11/2025 menetapkan persyaratan yang mencakup manajemen usaha, bangunan, sarana, sumber daya manusia, dan hasil pemeriksaan. Pemohon perlu menyiapkan dokumen perizinan berusaha, seperti NIB, Sertifikat Standar, atau izin sesuai kegiatan usahanya. Pemohon juga menyusun pernyataan pemenuhan persyaratan kesehatan pangan siap saji melalui formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL).

Nilai IKL harus mencapai minimal 80. Selain itu, pengelola atau penanggung jawab TPP dan penjamah pangan perlu memenuhi ketentuan sertifikat kursus keamanan pangan siap saji atau sertifikat kompetensi. Sekurang-kurangnya 50 persen penjamah pangan atau operator depot air minum harus memiliki sertifikat kursus yang sesuai. Mereka juga wajib menjalani pemeriksaan kesehatan paling sedikit satu kali dalam setahun.

Fasilitas harus mencegah kontaminasi silang, mudah dibersihkan, memiliki sanitasi dan saluran limbah layak, menggunakan peralatan food grade, serta mengendalikan hama. Hasil uji laboratorium pangan dan air juga diperlukan sesuai standar, termasuk parameter Escherichia coli dan bahan kimia berdasarkan risiko. Hasil pemeriksaan yang dipersyaratkan berlaku paling lama dua bulan.

Bagaimana Proses Jasa Pengurusan SLHS Berjalan?

Pendampingan dimulai dengan memeriksa NIB, KBLI, lokasi, jenis TPP, dan skala usaha untuk menentukan kewajiban SLHS atau label. Konsultan lalu melakukan gap assessment terhadap standar Permenkes 11/2025.

Jika ada kekurangan, pendamping menyusun rencana perbaikan fasilitas, alur bahan, pengelolaan sampah, dan pengendalian hama, serta membantu koordinasi pelatihan, pemeriksaan kesehatan, pengambilan sampel, dan dokumen IKL.

Permohonan SLHS diajukan melalui sistem OSS. Penilaian dilakukan pemerintah kabupaten/kota melalui DPMPTSP dan dinas kesehatan, dengan verifikasi dokumen melalui OSS serta pemeriksaan lapangan langsung atau virtual. Permenkes menetapkan waktu penerbitan 30 hari kerja, tetapi persiapan dan perbaikan dapat menambah durasi keseluruhan.

Konsultan berperan mendampingi persiapan dan administrasi, bukan menggantikan kewenangan dinas kesehatan atau instansi penerbit. Karena itu, penyedia jasa yang profesional tidak menjanjikan sertifikat pasti terbit sebelum seluruh persyaratan terpenuhi.

Relevansi bagi Pelaku Usaha di Bekasi, Cikarang, dan Karawang

Penelitian Rusman Efendi dan Moudina Ismi Azizah terhadap 63 penjamah makanan di rumah makan Bekasi menemukan 57,1 persen responden memiliki pengetahuan higiene sanitasi kurang dan 55,6 persen menunjukkan sikap kurang. Temuan ini bukan gambaran seluruh Bekasi, tetapi menegaskan pentingnya edukasi berkelanjutan.

WHO melalui pedoman Five Keys to Safer Food menekankan kebersihan, pemisahan pangan mentah dan matang, pemasakan menyeluruh, suhu aman, serta air dan bahan baku yang aman. Prinsip ini harus dijalankan setiap hari.

Kebutuhan tersebut relevan bagi katering industri di Cikarang, restoran di Kota Bekasi, serta usaha makanan dan depot air minum di Karawang. Perusahaan yang melayani banyak konsumen perlu memastikan seluruh pekerja memahami prosedur sanitasi, bukan hanya mengandalkan pemeriksaan fasilitas secara berkala.

Biaya, Kewajiban Setelah Terbit, dan Aspek Perpajakan

Biaya bergantung pada kondisi fasilitas, pelatihan, pengujian, dan ruang lingkup pendampingan. Minta rincian honorarium, biaya laboratorium, pelatihan, serta pungutan resmi. Hindari jaminan sertifikat terbit tanpa pemeriksaan.

Setelah SLHS terbit, usaha wajib menjaga standar, memasang logo SLHS, melaporkan pengawasan internal IKL setiap tahun, dan pengujian sampel secara berkala dua tahunan. Depot air minum juga wajib memperhatikan pengawasan kualitas air.

Tidak ada PMK khusus penerbitan SLHS. Namun, imbalan jasa konsultasi dapat menjadi objek PPh Pasal 23 jika termasuk jenis jasa dalam PMK Nomor 141/PMK.03/2015 dan syarat pemotongan terpenuhi. Tarif umumnya 2 persen dari jumlah bruto. Biaya laboratorium, pelatihan, dan pungutan pemerintah harus dianalisis terpisah. Nama paket “pengurusan SLHS” saja tidak menentukan kewajiban pajak.

Baca juga : Jasa Pendampingan Sertifikasi Halal BPJPH

FAQs

Apakah semua usaha makanan wajib memiliki SLHS?

Tidak. Kewajiban bergantung pada jenis TPP dan klasifikasi dalam Permenkes 11/2025. Sebagian TPP memenuhi kewajiban melalui Label Higiene Sanitasi Pangan.

Berapa nilai minimal IKL untuk pengajuan SLHS?

Nilai IKL minimal adalah 80 sesuai standar teknis SLHS dalam Permenkes 11/2025.

Berapa lama penerbitan SLHS?

Standar waktu penerbitan PB UMKU SLHS adalah 30 hari kerja. Waktu persiapan sebelum pengajuan dan perbaikan hasil pemeriksaan dapat menambah durasi keseluruhan.

Apakah konsultan dapat menerbitkan SLHS?

Tidak. Konsultan hanya membantu persiapan, perbaikan, dan administrasi. Penilaian serta penerbitan dilakukan instansi pemerintah yang berwenang.

Kesimpulan

SLHS membantu pelaku usaha membuktikan pemenuhan standar higiene sanitasi sekaligus membangun pengendalian keamanan pangan yang berkelanjutan. Bagi restoran, katering, kafe, kedai makanan, dan depot air minum di Bekasi, Cikarang, serta Karawang, persiapan yang tepat dapat mengurangi risiko ketidaksesuaian dan keterlambatan proses. Jasa pengurusan SLHS yang profesional seharusnya memberikan evaluasi objektif, rencana perbaikan, rincian biaya, dan pendampingan sesuai kewenangan.

Butuh bantuan meninjau kewajiban perpajakan Anda atau perusahaan? Hubungi tim konsultan pajak kami untuk mendiskusikan kondisi perpajakan Anda, memeriksa kelengkapan dokumen, dan menentukan langkah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagikan artikel

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top