Transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dapat memengaruhi penghasilan kena pajak, biaya, dan laba setiap entitas. Karena itu, wajib pajak badan perlu memastikan bahwa harga dalam transaksi afiliasi mencerminkan kondisi yang wajar serta didukung bukti yang memadai. Jasa TP Doc pajak membantu perusahaan menilai kewajiban dokumentasi, menganalisis transaksi, dan menyusun Transfer Pricing Documentation sesuai ketentuan Indonesia. Kebutuhan ini semakin penting karena Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat meminta dokumen penentuan harga transfer dalam kegiatan pengawasan kepatuhan maupun pemeriksaan. Persiapan sejak awal membantu perusahaan menghindari pekerjaan terburu-buru dan memperkuat dasar penjelasan ketika transaksi ditelaah.
Mengapa Wajib Pajak Badan Membutuhkan Jasa TP Doc Pajak?
Transfer Pricing Documentation atau TP Doc merupakan dokumentasi yang menjelaskan transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan dasar penetapan harganya. Transaksi tersebut dapat mencakup penjualan barang, jasa manajemen, pembayaran bunga, royalti, pinjaman, atau pemanfaatan aset tidak berwujud. Hubungan istimewa dapat timbul karena kepemilikan, penguasaan, atau hubungan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Perusahaan tidak cukup hanya menunjukkan bahwa transaksi benar-benar terjadi. Perusahaan juga perlu menjelaskan manfaat ekonomi, fungsi yang dijalankan, aset yang digunakan, risiko yang ditanggung, serta alasan pemilihan harga atau imbalan. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) menjadi dasar untuk menilai apakah kondisi transaksi afiliasi sebanding dengan kondisi yang disepakati pihak independen.
Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut melalui PMK Nomor 172 Tahun 2023. Peraturan ini mengatur hubungan istimewa, penerapan PKKU, dokumentasi, pengujian kepatuhan, prosedur persetujuan bersama, dan kesepakatan harga transfer. Dengan demikian, jasa TP Doc pajak bukan sekadar layanan pembuatan laporan, melainkan pendampingan untuk menghubungkan fakta bisnis, data keuangan, dan ketentuan perpajakan.
Siapa yang Wajib Menyelenggarakan TP Doc?
Tidak semua badan usaha yang melakukan transaksi afiliasi otomatis wajib menyiapkan Master File dan Local File. Berdasarkan Pasal 16 PMK 172 Tahun 2023 dan penjelasan Direktorat Jenderal Pajak mengenai ketentuan dokumentasi transfer pricing, kewajiban tersebut berlaku apabila wajib pajak memenuhi salah satu kriteria yang ditetapkan.
Kriteria itu meliputi peredaran bruto tahun pajak sebelumnya lebih dari Rp50 miliar; nilai transaksi afiliasi barang berwujud lebih dari Rp20 miliar; atau nilai masing-masing jenis transaksi jasa, bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, maupun transaksi afiliasi lainnya lebih dari Rp5 miliar. Kewajiban juga dapat timbul apabila wajib pajak memiliki pihak afiliasi di negara atau yurisdiksi dengan tarif pajak penghasilan lebih rendah daripada tarif yang ditetapkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Kewajiban Country-by-Country Report (CbCR) memiliki kriteria tersendiri. Entitas induk dalam negeri yang merupakan bagian dari grup usaha dengan peredaran bruto konsolidasi paling sedikit Rp11 triliun termasuk pihak yang wajib menyelenggarakannya. Untuk entitas anggota grup dengan induk di luar negeri, perusahaan perlu memeriksa ketentuan local filing dan mekanisme pertukaran informasi. Penjelasan mengenai CbCR tersedia pada halaman resmi DJP tentang Laporan per Negara.
Penilaian awal penting karena ambang batas bergantung pada jenis transaksi dan kondisi wajib pajak, bukan sekadar ukuran grup. Konsultan dapat membantu memetakan hubungan istimewa, mengelompokkan transaksi, dan menentukan dokumentasi yang relevan. Meskipun tidak wajib menyusun Master File dan Local File, wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi tetap harus menerapkan PKKU.
Apa Saja yang Termasuk dalam Layanan TP Doc?
Layanan penyusunan TP Doc umumnya dimulai dengan pemeriksaan struktur grup, daftar pihak berelasi, dan transaksi afiliasi. Konsultan kemudian menelaah kontrak, faktur, bukti pembayaran, laporan keuangan, kebijakan harga, serta dokumen operasional. Kelengkapan bukti penting agar uraian dalam laporan sesuai dengan transaksi yang benar-benar terjadi.
Dokumentasi memiliki tiga tingkatan. Master File menjelaskan struktur dan kegiatan grup, rantai pasok, aset tidak berwujud, aktivitas pendanaan, serta kebijakan transfer pricing secara umum. Local File menggambarkan kegiatan usaha wajib pajak di Indonesia, transaksi afiliasi, analisis fungsi, aset dan risiko, serta analisis ekonomi. Sementara itu, CbCR menyajikan informasi agregat mengenai pendapatan, laba, pajak, karyawan, dan aktivitas ekonomi anggota grup di berbagai yurisdiksi.
Pembagian tersebut sejalan dengan pendekatan dokumentasi tiga tingkat dalam OECD Transfer Pricing Guidelines 2022, Bab V. OECD menjelaskan bahwa CbCR mendukung penilaian risiko tingkat tinggi, bukan menggantikan pemeriksaan rinci atas transaksi dan data pembanding.
Bagaimana Konsultan Menyusun Dokumentasi?
Setelah mengumpulkan data, konsultan melakukan analisis fungsi, aset, dan risiko atau Functional, Asset, and Risk Analysis (FAR). Analisis ini mengidentifikasi pihak yang menjalankan fungsi, menggunakan aset, serta menanggung risiko dalam transaksi. Hasilnya membantu menentukan karakter ekonomi masing-masing pihak.
Konsultan selanjutnya memilih metode penentuan harga transfer yang paling sesuai, seperti Comparable Uncontrolled Price (CUP), Cost Plus Method (CPM), atau Transactional Net Margin Method (TNMM). Pemilihan metode mempertimbangkan karakter transaksi, ketersediaan data pembanding, dan tingkat kesebandingan. Setelah pengujian, konsultan merekonsiliasi hasil analisis dengan laporan keuangan dan memeriksa konsistensi informasi dalam dokumentasi.
Pentingnya bukti yang spesifik terlihat dalam penelitian Nofita dan Nuryanah mengenai transaksi jasa intra-grup di Indonesia. Penelitian tersebut menganalisis 147 dokumentasi transfer pricing periode 2017–2019 dan menemukan bahwa sebagian besar dokumen yang diteliti belum menjelaskan uji manfaat jasa secara terperinci. Temuan ini dipublikasikan dalam kajian tentang kualitas dokumentasi uji manfaat transaksi jasa intra-grup. Implikasi praktisnya, perusahaan yang membayar jasa manajemen atau dukungan dari afiliasi perlu menyimpan bukti pekerjaan, keluaran jasa, korespondensi, dan manfaat yang diterima.
Tenggat dan Pengawasan yang Perlu Diperhatikan
Berdasarkan PMK 172 Tahun 2023, Master File dan Local File harus tersedia paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak. Keduanya disusun berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada saat transaksi dilakukan serta dilengkapi surat pernyataan ketersediaan dokumen. Ikhtisar dokumentasi dilampirkan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan sesuai ketentuan. CbCR harus tersedia paling lama dua belas bulan setelah akhir tahun pajak.
Pasal 34 PMK 172 Tahun 2023 memberi kewenangan kepada DJP untuk meminta Master File dan Local File. Dalam rangka pengawasan kepatuhan atau pemeriksaan, wajib pajak harus menyampaikannya paling lama satu bulan sejak permintaan disampaikan. Ketentuan pengawasan juga diperbarui melalui PMK Nomor 111 Tahun 2025 yang berlaku mulai 1 Januari 2026. JDIH Kementerian Keuangan mencantumkan permintaan dokumen penentuan harga transfer sebagai salah satu bentuk kegiatan pengawasan.
Perkembangan tersebut membuat perusahaan perlu menjaga kesiapan dokumen secara berkelanjutan. Dokumentasi yang baru disusun setelah permintaan DJP datang berisiko menghadapi kendala pengumpulan data, penelusuran transaksi, dan pembuktian manfaat jasa. Karena itu, pendampingan konsultan dapat membantu perusahaan menyiapkan dokumen lebih terstruktur dan mengidentifikasi bagian yang masih memerlukan bukti tambahan.
FAQs
1. Apakah semua wajib pajak badan harus membuat TP Doc?
Tidak. Kewajiban Master File dan Local File mengikuti kriteria PMK 172 Tahun 2023. Namun, transaksi afiliasi tetap harus memenuhi PKKU.
2. Kapan perusahaan sebaiknya menggunakan jasa TP Doc?
Sebaiknya sejak awal tahun atau ketika merencanakan transaksi afiliasi agar data dan bukti tersedia ketika transaksi berlangsung.
3. Apakah konsultan menjamin tidak ada koreksi pajak?
Tidak. Konsultan membantu menilai dan mendokumentasikan transaksi, tetapi keputusan otoritas pajak bergantung pada fakta, bukti, dan ketentuan yang berlaku.
4. Apa dokumen awal yang perlu disiapkan?
Perusahaan dapat menyiapkan laporan keuangan, daftar pihak berelasi, rincian transaksi, kontrak, faktur, bukti pembayaran, dan informasi kegiatan operasional.
Kesimpulan
Jasa TP Doc pajak membantu wajib pajak badan menilai kewajiban, menyusun dokumentasi, dan menjelaskan kewajaran transaksi afiliasi berdasarkan fakta bisnis. Perusahaan sebaiknya memilih pendampingan yang tidak hanya menghasilkan laporan, tetapi juga menguji kualitas data, bukti manfaat, metode, dan konsistensi keuangan. Langkah ini dapat memperkuat kesiapan perusahaan ketika DJP melakukan pengawasan atau pemeriksaan.
Butuh bantuan meninjau kewajiban perpajakan Anda atau perusahaan? Hubungi tim konsultan pajak kami untuk mendiskusikan kondisi perpajakan Anda, memeriksa kelengkapan dokumen, dan menentukan langkah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
