Jasa Perpanjangan Merek Dagang Cara Mempertahankan Perlindungan Merek Resmi

Perpanjangan Merek Dagang Profes

Merek dagang merupakan salah satu aset penting yang membangun identitas dan kepercayaan konsumen terhadap suatu perusahaan. Nama, logo, maupun identitas visual yang telah dikenal pasar membutuhkan perlindungan hukum agar pemiliknya dapat mempertahankan hak eksklusif atas merek tersebut. Namun, perlindungan merek terdaftar memiliki batas waktu sehingga pemilik usaha perlu mengajukan perpanjangan sebelum masa berlakunya berakhir. Jasa perpanjangan merek dagang membantu perusahaan, pelaku UMKM, dan pemilik merek menyiapkan dokumen, memeriksa status sertifikat, serta mengurus permohonan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Langkah ini semakin penting bagi bisnis yang telah membangun reputasi di pasar karena keterlambatan perpanjangan dapat menimbulkan biaya tambahan dan risiko kehilangan perlindungan hukum.

Mengapa Perusahaan Perlu Memperpanjang Merek Dagang?

Merek bukan sekadar nama atau logo pada kemasan produk. Merek membantu konsumen mengenali asal barang atau jasa sekaligus membedakan suatu bisnis dari pesaingnya. Perusahaan yang telah menginvestasikan biaya pemasaran, distribusi, dan pengembangan produk tentu perlu menjaga identitas tersebut melalui perlindungan hukum.

Menurut penjelasan World Intellectual Property Organization (WIPO) mengenai manfaat merek bagi usaha kecil dan menengah, merek membantu membangun reputasi, menciptakan hubungan kepercayaan dengan konsumen, dan memperkuat posisi bisnis di pasar. WIPO juga menjelaskan bahwa merek terdaftar dapat menjadi aset yang diperdagangkan atau dilisensikan.

Di Indonesia, pemilik merek memperoleh perlindungan melalui pendaftaran pada DJKI. Namun, perlindungan tersebut tidak berlaku tanpa batas waktu dalam satu periode. Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, perlindungan merek terdaftar berlangsung selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Karena itu, jasa perpanjangan merek dagang menjadi relevan ketika perusahaan ingin mempertahankan hak atas merek yang masih digunakan.

Dasar Hukum Perpanjangan Merek Dagang di Indonesia

Ketentuan utama perpanjangan merek terdapat dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 35 mengatur masa perlindungan selama 10 tahun dan memungkinkan pemilik mengajukan perpanjangan untuk periode berikutnya. Dengan demikian, pemilik merek dapat mempertahankan perlindungan selama terus memenuhi persyaratan perpanjangan.

Pasal 36 mengatur persyaratan pengajuan perpanjangan, termasuk penggunaan merek pada barang atau jasa yang tercantum dalam sertifikat. Pemilik juga perlu memastikan barang atau jasa tersebut masih diproduksi dan/atau diperdagangkan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perpanjangan bukan sekadar pembayaran biaya administrasi, melainkan juga membutuhkan pernyataan mengenai penggunaan merek.

Pasal 35 ayat (3) memberikan kesempatan mengajukan perpanjangan paling lama enam bulan setelah berakhirnya perlindungan. Namun, pemilik harus membayar biaya perpanjangan beserta denda sesuai ketentuan. Untuk pelaksanaan administrasi yang lebih terperinci, pemerintah juga menerbitkan Permenkum Nomor 5 Tahun 2026, yang mengatur prosedur dan dokumen perpanjangan merek.

Kapan Waktu Terbaik Mengajukan Perpanjangan Merek?

Pemilik merek sebaiknya mulai memeriksa masa berlaku sertifikat jauh sebelum tanggal kedaluwarsa. Pasal 35 UU 20/2016 memberikan kesempatan pengajuan enam bulan sebelum masa perlindungan berakhir. Periode tersebut memberi waktu bagi perusahaan untuk memeriksa dokumen, menyiapkan pernyataan penggunaan merek, dan menyelesaikan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Apabila pemilik melewati batas tersebut, pengajuan masih dapat dilakukan paling lama enam bulan setelah masa perlindungan berakhir dengan biaya dan denda. Namun, perusahaan sebaiknya tidak menjadikan periode keterlambatan sebagai kebiasaan karena biaya yang timbul lebih tinggi.

Bagi perusahaan manufaktur, perdagangan, makanan dan minuman, serta penyedia jasa di Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan kawasan industri Karawang, pengelolaan jadwal perpanjangan perlu masuk dalam administrasi kekayaan intelektual. Perusahaan yang memiliki beberapa merek atau mendaftarkan merek dalam beberapa kelas juga perlu memantau setiap tanggal berakhirnya perlindungan secara terpisah.

Syarat dan Prosedur Perpanjangan Merek melalui DJKI

Berdasarkan panduan resmi DJKI mengenai perpanjangan jangka waktu perlindungan merek, pemilik perlu menyiapkan dokumen sesuai kategori permohonan. Persyaratan utamanya meliputi:

  1. Etiket atau label merek.
  2. Sertifikat merek terdaftar.
  3. Surat pernyataan bahwa merek masih digunakan pada barang atau jasa yang tercantum dalam sertifikat.
  4. Bukti status usaha mikro dan kecil apabila mengajukan tarif khusus.
  5. Surat kuasa apabila menggunakan konsultan kekayaan intelektual.

Pemohon mengakses sistem Merek DJKI untuk mengajukan perpanjangan. Pemohon kemudian memilih jenis permohonan, memasukkan nomor pendaftaran merek, mengisi data, mengunggah dokumen, dan membuat kode pembayaran. Setelah pembayaran berhasil, permohonan diproses sesuai mekanisme administrasi DJKI.

Permenkum Nomor 5 Tahun 2026 juga mengatur bahwa pemilik atau kuasanya dapat mengajukan permohonan melalui laman resmi DJKI. Pasal 50 mengatur dokumen persyaratan, sedangkan Pasal 51 menetapkan jangka waktu pengajuan. Oleh sebab itu, pemeriksaan kelengkapan dokumen sebelum pengajuan dapat membantu mengurangi risiko permohonan tertunda atau ditolak karena persyaratan tidak terpenuhi.

Biaya Jasa Perpanjangan Merek Dagang Terbaru

Biaya resmi perpanjangan merupakan komponen yang harus diperhitungkan pemilik merek. Berdasarkan informasi tarif DJKI yang mengacu pada PP Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP, biaya perpanjangan dihitung berdasarkan jumlah kelas merek.

Untuk pengajuan dalam jangka waktu enam bulan sebelum atau sampai dengan berakhirnya perlindungan, tarifnya sebesar Rp1.000.000 per kelas bagi usaha mikro dan kecil serta Rp3.500.000 per kelas untuk kategori umum. Sementara itu, pengajuan paling lama enam bulan setelah masa perlindungan berakhir dikenai tarif Rp2.000.000 per kelas bagi usaha mikro dan kecil serta Rp7.000.000 per kelas untuk kategori umum.

Tarif tersebut merupakan PNBP pemerintah, bukan biaya jasa konsultan. Jika pemilik menggunakan jasa perpanjangan merek dagang, biaya pendampingan profesional dapat berbeda bergantung pada jumlah kelas, kondisi dokumen, dan kebutuhan pemeriksaan. Pemilik perlu meminta rincian biaya agar dapat membedakan pembayaran resmi kepada negara dan honorarium penyedia jasa.

Peran Konsultan dalam Mengurus Perpanjangan Merek

Pengurusan perpanjangan membutuhkan ketelitian, terutama bagi perusahaan yang memiliki banyak merek atau sertifikat dengan tanggal kedaluwarsa berbeda. Konsultan kekayaan intelektual dapat membantu memeriksa status sertifikat, mencocokkan identitas pemilik, menyiapkan surat pernyataan penggunaan, dan mengajukan permohonan melalui sistem DJKI.

Pendampingan juga membantu perusahaan mengidentifikasi persoalan administratif, misalnya perubahan nama badan usaha, alamat pemilik, atau ketidaksesuaian data pada sertifikat. Jika terdapat perubahan kepemilikan, perusahaan perlu memastikan pencatatan perubahan tersebut sesuai prosedur sebelum atau bersamaan dengan tindakan administratif yang diperlukan.

Dari sudut pandang pengelolaan bisnis, WIPO menempatkan merek sebagai aset yang dapat dipertahankan, dilisensikan, dan dimanfaatkan untuk memperkuat daya saing. Karena itu, perusahaan sebaiknya mengintegrasikan jadwal perpanjangan dengan pengelolaan kontrak, portofolio merek, dan strategi pemasaran. Jasa perpanjangan merek dagang dapat membantu proses tersebut berjalan lebih tertib sehingga manajemen dapat berfokus pada kegiatan utama perusahaan.

Baca Juga : jasa pendaftaran desain industri

FAQ Seputar Jasa Perpanjangan Merek Dagang

1. Berapa lama masa perlindungan merek terdaftar?

Berdasarkan Pasal 35 UU Nomor 20 Tahun 2016, perlindungan merek berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun berikutnya.

2. Kapan pemilik harus mengajukan perpanjangan merek?

Pemilik dapat mengajukan enam bulan sebelum masa perlindungan berakhir. Pengajuan terlambat masih dimungkinkan paling lama enam bulan setelah tanggal berakhirnya perlindungan dengan biaya dan denda.

3. Apakah merek yang tidak digunakan masih bisa diperpanjang?

Pemilik harus memenuhi persyaratan penggunaan merek sesuai Pasal 36. Karena itu, merek yang tidak digunakan pada barang atau jasa sebagaimana tercantum dalam sertifikat berpotensi menghadapi kendala dalam proses perpanjangan.

4. Apakah UMKM memperoleh biaya perpanjangan khusus?

Ya. DJKI menyediakan tarif khusus bagi usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan administrasi. Pemohon perlu melampirkan bukti status usaha sesuai ketentuan.

5. Apakah perpanjangan merek harus menggunakan konsultan?

Tidak wajib. Pemilik dapat mengajukan sendiri melalui sistem DJKI. Namun, konsultan dapat membantu memeriksa dokumen, mengelola pengajuan, dan memantau proses administrasi.

Kesimpulan

Perpanjangan merek dagang merupakan langkah penting untuk mempertahankan perlindungan hukum atas identitas dan reputasi bisnis. Pemilik perlu memantau masa berlaku sertifikat, memastikan merek masih digunakan, serta menyiapkan dokumen sebelum mengajukan permohonan kepada DJKI. Dengan memanfaatkan jasa perpanjangan merek dagang, perusahaan dapat mengelola proses administrasi secara lebih terarah dan mengurangi risiko keterlambatan. Baca artikel terkait perlindungan kekayaan intelektual, minta review awal atas status sertifikat dan kesiapan dokumen perpanjangan, serta hubungi kami untuk memperoleh pendampingan sesuai kebutuhan bisnis.

Bagikan artikel

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top