Jasa Pengurusan SKA dan Form D untuk Memperlancar Ekspor ke Pasar Internasional

Ilustrasi Jasa Pengurusan SKA dan Form D untuk Memperlancar Ekspor ke Pasar Internasional

Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO) merupakan salah satu dokumen penting dalam kegiatan ekspor karena membuktikan negara asal suatu barang. Bagi eksportir Indonesia, dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap administrasi perdagangan, tetapi juga dapat menjadi dasar bagi importir di negara tujuan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan bea masuk melalui perjanjian perdagangan internasional. Karena itu, ketepatan dalam menentukan jenis SKA, memenuhi ketentuan asal barang, dan menyiapkan dokumen pendukung menjadi bagian penting dari kelancaran ekspor.

Kebutuhan tersebut semakin relevan bagi perusahaan manufaktur, industri pengolahan, dan pelaku usaha yang memasok pasar ASEAN maupun Tiongkok. Perusahaan di kawasan industri Bekasi, Cikarang, dan Karawang, misalnya, perlu memastikan dokumen asal barang sesuai dengan negara tujuan serta skema perjanjian perdagangan yang digunakan. Kesalahan memilih formulir atau mencantumkan informasi yang tidak sesuai dapat menghambat proses klaim tarif preferensi di negara pengimpor.

Memahami SKA, Form D, dan Form E dalam Kegiatan Ekspor

SKA merupakan dokumen yang menerangkan bahwa barang ekspor memenuhi ketentuan asal barang atau Rules of Origin yang berlaku. Dalam perdagangan internasional, terdapat SKA nonpreferensi dan SKA preferensi. SKA nonpreferensi umumnya digunakan untuk membuktikan asal barang, sedangkan SKA preferensi berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas tarif berdasarkan perjanjian perdagangan internasional.

Dua jenis dokumen yang sering dibutuhkan eksportir Indonesia adalah Form D dan Form E. Keduanya memiliki tujuan dan cakupan perjanjian yang berbeda.

Form D digunakan dalam skema ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA), yaitu perjanjian perdagangan barang antarnegara anggota ASEAN. Dokumen ini dapat menjadi bukti asal barang bagi eksportir yang mengirimkan produk ke negara anggota ASEAN lainnya. Ketentuan mengenai asal barang dan penerbitannya di Indonesia diatur melalui Permendag Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia Berdasarkan ATIGA.

Sementara itu, Form E digunakan dalam skema ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), yaitu perjanjian perdagangan antara negara-negara ASEAN dan Tiongkok. Dengan demikian, eksportir yang mengirimkan barang ke negara ASEAN dan eksportir yang melakukan pengiriman ke Tiongkok perlu memperhatikan skema yang sesuai. Form D dan Form E bukan dokumen yang dapat saling menggantikan.

Keduanya juga dapat menggunakan mekanisme elektronik sesuai ketentuan perjanjian dan implementasi negara terkait. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjelaskan bahwa e-Form D dan e-Form E termasuk bentuk SKA elektronik yang dipertukarkan antarnegara peserta skema perdagangan tertentu melalui penjelasan resmi mengenai fasilitas Free Trade Agreement.

Mengapa Ketepatan SKA Berpengaruh terhadap Biaya Ekspor?

Manfaat utama SKA preferensi berkaitan dengan peluang memperoleh tarif bea masuk yang lebih rendah di negara tujuan. Apabila barang memenuhi ketentuan asal barang dan importir menyerahkan bukti asal sesuai prosedur, fasilitas tarif preferensi dapat mengurangi beban biaya impor. Kondisi ini berpotensi meningkatkan daya saing harga produk Indonesia di pasar internasional.

Namun, kepemilikan Form D atau Form E tidak otomatis membuat seluruh barang memperoleh tarif nol persen. Besaran tarif tetap bergantung pada klasifikasi barang, komitmen tarif dalam perjanjian, ketentuan asal barang, serta persyaratan administrasi negara pengimpor. Eksportir dan importir perlu memeriksa tarif yang berlaku untuk kode HS produk melalui sumber resmi seperti Indonesia National Trade Repository dan ketentuan tarif masing-masing perjanjian.

Ketidaksesuaian informasi pada dokumen juga dapat menimbulkan kendala. Perbedaan uraian barang, jumlah, berat, nomor faktur, atau informasi pengiriman antara SKA dan dokumen ekspor lainnya dapat memicu permintaan klarifikasi dari otoritas pabean negara tujuan. Jika persyaratan tidak terpenuhi, importir berisiko tidak memperoleh tarif preferensi dan harus membayar bea masuk sesuai tarif yang berlaku.

Ketentuan Hukum dan Persyaratan Penerbitan SKA

Penerbitan SKA di Indonesia mengikuti ketentuan umum serta aturan khusus berdasarkan masing-masing perjanjian perdagangan. Salah satu dasar hukum umum yang masih berstatus berlaku pada JDIH Kementerian Perdagangan adalah Permendag Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan SKA, yang telah mengalami beberapa perubahan, termasuk melalui Permendag Nomor 34 Tahun 2023.

Selain itu, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penetapan Instansi Penerbit SKA menjadi salah satu rujukan mengenai instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut. Artinya, jasa konsultan dapat membantu menyiapkan dan mengoordinasikan permohonan, tetapi penerbitan SKA tetap menjadi kewenangan instansi penerbit yang ditetapkan pemerintah.

Persyaratan asal barang juga perlu diperiksa sebelum permohonan diajukan. Suatu produk dapat memenuhi kriteria asal barang melalui beberapa mekanisme, antara lain sepenuhnya diperoleh atau diproduksi di Indonesia, memenuhi persentase kandungan nilai regional, atau mengalami perubahan klasifikasi tarif sesuai ketentuan perjanjian. Setiap skema dapat menetapkan kriteria yang berbeda, termasuk ketentuan khusus untuk produk tertentu.

Dalam konteks pemanfaatan tarif preferensi pada sisi impor, eksportir juga perlu memahami prosedur penyerahan dokumen di negara tujuan. Di Indonesia, tata cara penyerahan SKA dan Deklarasi Asal Barang untuk pengenaan tarif bea masuk atas barang impor diatur melalui PMK Nomor 35 Tahun 2023. Peraturan ini mengatur proses pada sisi impor di Indonesia, sehingga tidak tepat jika diposisikan sebagai dasar utama penerbitan SKA ekspor.

Dokumen dan Tahapan Pengurusan Form D serta Form E

Sebelum mengajukan permohonan, perusahaan perlu menyiapkan dokumen yang mendukung identitas barang, transaksi, dan proses ekspor. Dokumen yang umumnya diperlukan meliputi:

  • Nomor Induk Berusaha (NIB) dan identitas eksportir.
  • Commercial invoice atau faktur penjualan.
  • Packing list yang memuat rincian kemasan dan jumlah barang.
  • Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
  • Bill of lading atau airway bill, sesuai moda pengiriman.
  • Dokumen pendukung proses produksi dan bahan baku untuk membuktikan asal barang, apabila dipersyaratkan.
  • Perhitungan kandungan nilai regional atau dokumen teknis lainnya sesuai kriteria asal barang.

Kebutuhan dokumen dapat berbeda berdasarkan jenis produk dan skema perjanjian. Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak menggunakan satu daftar persyaratan untuk seluruh jenis SKA.

Secara umum, proses pengurusan dimulai dengan menentukan negara tujuan dan skema perjanjian perdagangan yang relevan. Selanjutnya, eksportir memeriksa klasifikasi HS serta kriteria asal barang, menyiapkan dokumen pendukung, dan mengajukan permohonan melalui sistem elektronik e-SKA Kementerian Perdagangan. Pemohon kemudian melengkapi data dan mengunggah dokumen sesuai ketentuan. Instansi penerbit akan meneliti kesesuaian asal barang, kelengkapan, serta keabsahan informasi sebelum memberikan persetujuan penerbitan.

Eksportir dapat mempelajari mekanisme pengajuan melalui panduan dan tutorial resmi e-SKA. Pemeriksaan dokumen sejak awal membantu mengurangi risiko koreksi dan keterlambatan.

Peran Jasa Pengurusan SKA bagi Perusahaan di Kawasan Industri

Bagi perusahaan yang memiliki aktivitas ekspor rutin, pengurusan SKA membutuhkan koordinasi antara bagian ekspor, produksi, logistik, dan administrasi. Ketidaksesuaian data antardepartemen dapat memperlambat proses permohonan, terutama ketika perusahaan harus membuktikan asal bahan baku atau menghitung kandungan nilai regional.

Jasa pengurusan SKA dan Form D dapat membantu perusahaan mengidentifikasi skema yang sesuai, memeriksa dokumen, menelaah kriteria asal barang, serta mengoordinasikan proses pengajuan. Pendampingan juga berguna untuk mengurangi kesalahan pengisian dan memastikan data pada dokumen pendukung konsisten.

Kebutuhan tersebut relevan bagi eksportir di Bekasi, Cikarang, dan Karawang yang memasok produk manufaktur, komponen otomotif, makanan olahan, maupun barang industri ke pasar ASEAN dan Tiongkok. Meski demikian, perusahaan tetap perlu menyediakan data produksi dan transaksi yang benar karena tanggung jawab atas kebenaran informasi asal barang tidak dapat dialihkan sepenuhnya kepada penyedia jasa.

FAQs

1. Apa perbedaan utama Form D dan Form E?

Form D digunakan dalam skema perdagangan ATIGA antarnegara ASEAN, sedangkan Form E digunakan dalam skema ACFTA untuk perdagangan antara ASEAN dan Tiongkok.

2. Apakah semua produk ekspor dapat memperoleh Form D atau Form E?

Tidak. Produk harus memenuhi kriteria asal barang dan persyaratan khusus berdasarkan perjanjian yang digunakan. Kriteria tersebut perlu diperiksa berdasarkan jenis produk dan kode HS.

3. Apakah Form D dan Form E menjamin bea masuk menjadi nol persen?

Tidak. Dokumen tersebut dapat menjadi dasar pengajuan tarif preferensi, tetapi besaran tarif bergantung pada komitmen tarif, asal barang, klasifikasi produk, dan prosedur negara tujuan.

4. Siapa yang berwenang menerbitkan SKA?

SKA diterbitkan oleh instansi penerbit yang ditetapkan pemerintah. Konsultan atau penyedia jasa membantu persiapan dan koordinasi permohonan, bukan menggantikan kewenangan instansi penerbit.

Kesimpulan

Pengurusan SKA, Form D, dan Form E merupakan bagian penting dari kepatuhan administrasi ekspor sekaligus strategi meningkatkan daya saing produk Indonesia. Pemilihan formulir yang tepat, pemenuhan kriteria asal barang, dan konsistensi dokumen pendukung menentukan kelancaran pemanfaatan tarif preferensi di negara tujuan. Bagi perusahaan yang menjalankan ekspor secara rutin, pendampingan profesional dapat membantu mengurangi risiko kesalahan administrasi dan memperbaiki kesiapan dokumen sebelum permohonan diajukan.

Butuh bantuan meninjau kewajiban perpajakan Anda atau perusahaan? Hubungi tim konsultan pajak kami untuk mendiskusikan kondisi perpajakan Anda, memeriksa kelengkapan dokumen, dan menentukan langkah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagikan artikel

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top