Jasa Pengurusan Hak Paten dan Hak Cipta Perusahaan

Ilustrasi Jasa Pengurusan Hak Paten dan Hak Cipta Perusahaan

Inovasi teknologi, pengembangan produk, dan penciptaan karya merupakan aset penting yang dapat menentukan daya saing perusahaan. Namun, hasil inovasi tersebut berisiko digunakan atau ditiru pihak lain apabila perusahaan tidak memahami perlindungan kekayaan intelektual. Karena itu, jasa pengurusan hak paten menjadi salah satu layanan yang dapat membantu perusahaan menyiapkan, mengajukan, dan memantau permohonan perlindungan invensi secara tepat. Selain paten, perusahaan juga perlu memperhatikan hak cipta untuk melindungi karya seperti perangkat lunak, desain materi promosi, dokumentasi, dan konten kreatif.

Pengurusan kedua jenis kekayaan intelektual tersebut tidak dapat disamakan. Paten melindungi invensi di bidang teknologi setelah melalui proses permohonan dan pemeriksaan. Sementara itu, hak cipta pada prinsipnya timbul otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Pencatatan hak cipta tetap penting karena surat pencatatannya dapat menjadi bukti awal kepemilikan. Memahami perbedaan ini membantu perusahaan menentukan bentuk perlindungan yang sesuai dengan aset yang dimiliki.

Memahami Perlindungan Hak Paten bagi Perusahaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah diubah terakhir melalui UU Nomor 65 Tahun 2024, paten merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas invensi di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Hak tersebut memungkinkan pemegang paten melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Objek perlindungan paten dapat berupa produk maupun proses teknologi. Contohnya meliputi mesin produksi dengan mekanisme baru, metode pengolahan bahan, perangkat elektronik, hingga pengembangan proses industri. Akan tetapi, tidak setiap ide dapat memperoleh paten. Invensi harus memenuhi persyaratan hukum, termasuk kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.

Menurut pedoman pemeriksaan substantif paten yang diterbitkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), pemeriksaan juga memperhatikan kejelasan pengungkapan invensi, kesatuan invensi, serta kesesuaian klaim dengan deskripsi. Prinsip ini sejalan dengan penjelasan World Intellectual Property Organization (WIPO) mengenai persyaratan umum perlindungan paten. Artinya, perusahaan tidak cukup hanya memiliki gagasan baru. Perusahaan harus mampu menjelaskan solusi teknis dan batas perlindungan yang diminta secara terstruktur.

Mengapa Perusahaan Membutuhkan Jasa Pengurusan Hak Paten?

Proses pengajuan paten membutuhkan ketelitian teknis dan administratif. Kesalahan dalam menyusun deskripsi atau klaim dapat memengaruhi ruang lingkup perlindungan yang diperoleh. Oleh sebab itu, jasa pengurusan hak paten dapat membantu perusahaan sejak tahap penilaian awal hingga pemantauan proses permohonan.

Layanan profesional umumnya mencakup penelaahan awal terhadap invensi, penelusuran dokumen paten terdahulu, penyusunan deskripsi dan klaim, pemeriksaan kelengkapan dokumen, pengajuan permohonan kepada DJKI, serta pemantauan korespondensi pemeriksaan. Perusahaan juga dapat memperoleh bantuan dalam menyiapkan tanggapan apabila pemeriksa menyampaikan keberatan atau meminta perbaikan.

Meskipun demikian, penggunaan jasa konsultan tidak berarti permohonan pasti diterima. Keputusan pemberian paten tetap berada pada pemeriksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan sebaiknya memilih konsultan kekayaan intelektual yang kompeten dan memeriksa status pendaftarannya melalui Pangkalan Data Konsultan Kekayaan Intelektual (PDKKI) milik DJKI.

Tahapan Pengurusan Hak Paten

Pengurusan paten sebaiknya dimulai sebelum perusahaan mengumumkan atau memasarkan invensinya. Pengungkapan kepada publik sebelum tanggal pengajuan berpotensi memengaruhi penilaian kebaruan, sehingga strategi pengajuan perlu dipertimbangkan sejak tahap pengembangan.

Secara umum, tahapan pengurusannya meliputi:

  1. Identifikasi invensi. Perusahaan menjelaskan masalah teknis yang ingin diselesaikan, unsur pembaruan, cara kerja, dan manfaat invensi.
  2. Penelusuran paten terdahulu. Penelusuran dilakukan untuk menilai apakah teknologi serupa telah diungkapkan sebelumnya.
  3. Penyusunan dokumen. Dokumen utama mencakup deskripsi dalam bahasa Indonesia, klaim, abstrak, gambar invensi apabila diperlukan, serta dokumen kepemilikan dan pengalihan hak sesuai keadaan pemohon. Persyaratan dokumen lebih lanjut dapat diperiksa melalui panduan permohonan paten DJKI.
  4. Pengajuan permohonan. Permohonan diajukan melalui sistem resmi DJKI dengan memenuhi persyaratan administratif dan membayar biaya negara.
  5. Pengumuman dan pemeriksaan substantif. Permohonan diproses sesuai tahapan yang berlaku. Untuk paten biasa, permohonan pemeriksaan substantif harus diajukan paling lama 36 bulan sejak tanggal penerimaan. Untuk paten sederhana, batas waktunya paling lama enam bulan. Ketentuan tahapan ini dapat dilihat pada informasi pascapermohonan paten DJKI.
  6. Tanggapan dan keputusan. Pemohon perlu memperhatikan setiap pemberitahuan resmi serta menyampaikan tanggapan atau perbaikan dalam tenggat yang ditentukan.

Ketentuan prosedur tersebut antara lain diatur dalam Permenkum Nomor 6 Tahun 2026 tentang Permohonan Paten. Perusahaan perlu mengelola tenggat secara cermat karena kelalaian mengajukan pemeriksaan substantif dapat menyebabkan permohonan dianggap ditarik kembali.

Perbedaan Hak Paten dan Hak Cipta Perusahaan

Hak paten dan hak cipta sama-sama termasuk kekayaan intelektual, tetapi melindungi objek yang berbeda. Paten berfokus pada invensi teknologi, sedangkan hak cipta melindungi karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata.

Dalam lingkungan perusahaan, paten dapat melindungi teknologi mesin, metode produksi, atau pengembangan teknis suatu produk. Sebaliknya, hak cipta dapat melindungi perangkat lunak, buku panduan, foto produk, video promosi, ilustrasi, desain grafis, dan materi pelatihan sepanjang memenuhi ketentuan perlindungan hak cipta.

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan lahir sejak ciptaan diwujudkan, bukan semata-mata karena pencatatan. Meskipun demikian, penjelasan DJKI mengenai pencatatan hak cipta menegaskan pentingnya pencatatan sebagai sarana dokumentasi kepemilikan. Perusahaan perlu memastikan identitas pencipta, pemegang hak, perjanjian kerja, dan dokumen pengalihan hak tersusun jelas, terutama apabila karya dibuat oleh karyawan, tenaga lepas, atau pihak ketiga.

Biaya Pengurusan Paten dan Pencatatan Hak Cipta

Biaya pengurusan kekayaan intelektual terdiri atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan, apabila menggunakan penyedia jasa, biaya profesional konsultan. Keduanya perlu dibedakan dalam perencanaan anggaran.

Berdasarkan daftar tarif resmi permohonan paten DJKI yang mengacu pada PP Nomor 30 Tahun 2026, biaya permohonan paten biasa untuk kategori umum sebesar Rp1.250.000 per permohonan, sedangkan kategori usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah sebesar Rp350.000. Untuk paten sederhana, tarifnya masing-masing Rp800.000 dan Rp200.000.

Biaya pemeriksaan substantif paten biasa sebesar Rp3.500.000. Untuk paten sederhana, biayanya Rp750.000 bagi kategori umum dan Rp500.000 bagi kategori yang memperoleh tarif khusus. Sementara itu, pencatatan hak cipta selain lagu dan/atau musik dikenai PNBP Rp200.000 per permohonan. Tarif pencatatan dapat diperiksa melalui halaman resmi biaya layanan hak cipta DJKI.

Angka tersebut merupakan tarif layanan negara, bukan total biaya jasa pengurusan. Biaya konsultan dapat berbeda bergantung pada kompleksitas invensi, jumlah klaim, kebutuhan penelusuran, penyusunan dokumen, dan pendampingan selama pemeriksaan. Perusahaan sebaiknya meminta rincian biaya tertulis sebelum memberikan kuasa.

Baca juga : Jasa Pendaftaran Merek Dagang dan HAKI Resmi

FAQs

1. Apakah semua produk perusahaan dapat dipatenkan?

Tidak. Produk atau proses harus mengandung invensi di bidang teknologi dan memenuhi persyaratan paten, termasuk kebaruan, langkah inventif, serta penerapan dalam industri.

2. Berapa lama perlindungan paten berlaku?

Paten biasa berlaku selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Paten sederhana berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Apakah hak cipta wajib dicatatkan?

Tidak. Perlindungan hak cipta timbul otomatis ketika ciptaan diwujudkan. Namun, pencatatan dapat membantu menyediakan bukti awal kepemilikan.

4. Apakah perusahaan dapat mengurus paten melalui konsultan?

Ya. Permohonan dapat diajukan oleh pemohon atau melalui kuasa. Perusahaan dapat menggunakan konsultan kekayaan intelektual untuk membantu persiapan dokumen dan proses administrasi.

Kesimpulan

Perlindungan paten dan hak cipta merupakan bagian penting dari pengelolaan aset tidak berwujud perusahaan. Paten membantu melindungi invensi teknologi, sedangkan hak cipta menjaga kepentingan perusahaan atas karya yang dihasilkan dalam kegiatan operasional maupun komersial. Ketepatan menentukan jenis perlindungan, menyiapkan dokumen, dan memenuhi tenggat pengajuan akan memengaruhi kelancaran prosesnya.

Menggunakan jasa pengurusan hak paten yang kompeten dapat membantu perusahaan mengurangi kesalahan administratif dan memperkuat persiapan dokumen permohonan. Sebelum mengajukan, perusahaan sebaiknya melakukan penelaahan awal atas invensi dan kepemilikan karya. 

Butuh bantuan meninjau kewajiban perpajakan Anda atau perusahaan? Hubungi tim konsultan pajak kami untuk mendiskusikan kondisi perpajakan Anda, memeriksa kelengkapan dokumen, dan menentukan langkah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Bagikan artikel

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top