Jasa Penetration Testing dan Cyber Security

Ilustrasi Jasa Penetration Testing dan Cyber Security

Transformasi digital membuat perusahaan semakin bergantung pada aplikasi, jaringan komputer, penyimpanan awan, dan sistem transaksi elektronik. Ketergantungan tersebut sekaligus memperluas risiko serangan siber, mulai dari pencurian data pelanggan, pengambilalihan akun, kebocoran informasi internal, hingga gangguan operasional. Satu celah keamanan pada aplikasi atau jaringan dapat menimbulkan kerugian finansial, merusak reputasi, dan memunculkan konsekuensi hukum. Karena itu, jasa penetration testing dan cyber security menjadi bagian penting dari strategi pengelolaan risiko teknologi informasi. Melalui pengujian keamanan yang terencana, perusahaan dapat mengidentifikasi kelemahan sistem sebelum pihak tidak berwenang memanfaatkannya, kemudian memperbaiki pengendalian berdasarkan tingkat risiko dan dampaknya terhadap kegiatan bisnis.

Penetration Testing Membantu Menemukan Celah Keamanan Sebelum Dieksploitasi

Penetration testing atau pengujian penetrasi merupakan metode pengujian keamanan dengan menyimulasikan teknik serangan secara terkendali untuk mengetahui apakah seseorang dapat memanfaatkan kelemahan sistem. Pengujian dapat mencakup aplikasi web, aplikasi seluler, jaringan internal, server, infrastruktur cloud, hingga perangkat yang terhubung ke jaringan perusahaan.

Layanan ini berbeda dari vulnerability assessment. Penilaian kerentanan berfokus pada identifikasi dan pengelompokan kelemahan, sedangkan penetration testing melanjutkan proses tersebut dengan memvalidasi kemungkinan eksploitasi dalam batas pengujian yang telah disepakati. Sementara itu, audit keamanan siber memiliki cakupan lebih luas karena menilai kebijakan, tata kelola, prosedur, pengendalian, dan kepatuhan organisasi.

Menurut panduan National Institute of Standards and Technology (NIST) SP 800-115 tentang pengujian dan penilaian keamanan informasi, pengujian perlu mencakup perencanaan, pelaksanaan, analisis temuan, serta penyusunan strategi mitigasi. Dengan pendekatan tersebut, perusahaan tidak hanya menerima daftar kerentanan, tetapi juga memahami tingkat risiko, potensi dampak, dan tindakan perbaikan yang perlu diprioritaskan.

Risiko Keamanan Siber Menjadi Persoalan Bisnis, Bukan Hanya Teknologi

Ancaman siber dapat memengaruhi berbagai sektor usaha. Perusahaan manufaktur berisiko mengalami gangguan pada sistem produksi, perusahaan perdagangan dapat kehilangan data transaksi, sedangkan penyedia layanan digital menghadapi ancaman terhadap akun dan informasi pelanggan. Serangan terhadap sistem internal juga dapat menghambat pekerjaan karyawan, mengganggu layanan, dan menimbulkan biaya pemulihan.

Risiko tersebut membuat keamanan informasi perlu masuk dalam pengambilan keputusan manajemen. Direksi tidak cukup hanya menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada tim teknologi informasi. Perusahaan perlu mengetahui aset digital yang dimiliki, menentukan sistem yang paling kritis, mengatur hak akses, serta memastikan prosedur pencadangan dan pemulihan berjalan.

Panduan OWASP Web Security Testing Guide memberikan metodologi pengujian aplikasi web yang mencakup aspek autentikasi, otorisasi, pengelolaan sesi, validasi masukan, dan konfigurasi keamanan. Panduan ini dapat menjadi salah satu referensi teknis bagi perusahaan dalam mengevaluasi aplikasi yang digunakan untuk melayani pelanggan maupun mendukung kegiatan internal.

Regulasi Indonesia Menuntut Pengelolaan Sistem dan Data yang Bertanggung Jawab

Di Indonesia, pengelolaan keamanan sistem elektronik berkaitan dengan kewajiban penyelenggara sistem elektronik. PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur penyelenggaraan sistem elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab. Ketentuan ini menjadi landasan bagi perusahaan untuk memperhatikan keamanan sistem yang dioperasikan, termasuk pengelolaan risiko dan perlindungan informasi.

Selain itu, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi dalam kegiatan pemrosesan data. Pasal 35 mewajibkan pengendali data pribadi melindungi dan memastikan keamanan data yang diproses melalui langkah teknis dan operasional. Pasal 46 juga mengatur kewajiban pemberitahuan tertulis paling lambat 3 x 24 jam apabila terjadi kegagalan pelindungan data pribadi, kepada subjek data pribadi dan lembaga yang berwenang sesuai ketentuan.

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa perusahaan perlu membangun kemampuan pencegahan, deteksi, dan penanganan insiden. Penetration testing dapat membantu menemukan kelemahan sebelum terjadi insiden, tetapi tidak menggantikan kewajiban perusahaan dalam mengelola data dan melaksanakan pemberitahuan apabila terjadi kegagalan pelindungan data.

Peraturan BSSN Tahun 2026 Memperkuat Standar Kompetensi Keamanan Siber

Perkembangan regulasi terbaru yang relevan ialah Peraturan BSSN Nomor 2 Tahun 2026. Peraturan yang berlaku sejak 17 Juni 2026 ini mengatur penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada bidang Security Operation Center, uji keamanan siber, audit keamanan informasi, kriptografi, kesadaran keamanan informasi, dan tanggap insiden siber.

Bagi perusahaan, pengaturan tersebut memperkuat pentingnya kompetensi tenaga kerja dalam menjalankan fungsi keamanan informasi. Ketika memilih penyedia jasa, manajemen perlu mengevaluasi pengalaman tim, kompetensi personel, metodologi pengujian, prosedur perlindungan data, serta kualitas laporan. Perusahaan sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan harga atau klaim kemampuan teknis tanpa bukti.

Namun, peraturan ini tidak berarti seluruh perusahaan wajib menjalani pengujian penetrasi dengan frekuensi yang sama atau menggunakan penyedia jasa tertentu. Ruang lingkup dan kebutuhan pengujian tetap perlu ditentukan berdasarkan risiko, karakteristik sistem, serta kewajiban sektoral yang berlaku.

Sektor Keuangan Memiliki Ketentuan Khusus tentang Ketahanan Siber

Perusahaan yang bergerak di sektor perbankan perlu memperhatikan ketentuan pengelolaan teknologi informasi secara lebih khusus. POJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum mengatur tata kelola teknologi informasi, manajemen risiko, ketahanan dan keamanan siber, penggunaan penyedia jasa teknologi, serta audit internal.

Ketentuan pelaksanaannya dijelaskan melalui SEOJK Nomor 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum. Pedoman tersebut mencakup identifikasi aset, ancaman, dan kerentanan, pelindungan aset, deteksi insiden, serta penanggulangan dan pemulihan. Bahkan, ketentuan tersebut mengatur pengujian keamanan siber secara berkala sebagai bagian dari proses identifikasi kerentanan.

Artinya, pengujian keamanan memiliki peran nyata dalam pengelolaan risiko sektor keuangan. Perusahaan di luar perbankan dapat mengambil prinsip serupa sebagai praktik pengendalian, tetapi tidak boleh menganggap seluruh kewajiban sektoral perbankan otomatis berlaku bagi semua jenis usaha.

Tahapan Jasa Penetration Testing dan Cyber Security

Pendampingan profesional dimulai dengan identifikasi aset dan penetapan ruang lingkup. Perusahaan bersama penyedia jasa menentukan aplikasi, jaringan, server, atau sistem yang boleh diuji. Kedua pihak juga menyepakati jadwal, metode, batas pengujian, kontak darurat, dan persetujuan tertulis agar aktivitas tidak mengganggu operasional atau melanggar hak pihak lain.

Selanjutnya, tim melakukan pengumpulan informasi, pemetaan sistem, pemindaian kerentanan, dan pengujian terkontrol. Metode dapat menggunakan pendekatan black box, grey box, atau white box, bergantung pada informasi yang diberikan perusahaan. Seluruh aktivitas harus mengikuti izin dan batas pengujian yang telah disepakati.

Setelah pengujian selesai, penyedia jasa menyusun laporan berisi temuan, bukti teknis, tingkat risiko, potensi dampak, dan rekomendasi perbaikan. Perusahaan kemudian melakukan remediasi, seperti memperbarui perangkat lunak, memperbaiki konfigurasi, membatasi hak akses, dan memperkuat autentikasi. Pengujian ulang diperlukan untuk memastikan kelemahan yang ditemukan telah ditangani.

Keamanan Siber Juga Berkaitan dengan Administrasi dan Kepatuhan Pajak

Pengelolaan keamanan digital juga membutuhkan administrasi perusahaan yang tertib. Dari sisi perpajakan, tidak terdapat PMK yang secara khusus mewajibkan seluruh perusahaan melakukan penetration testing. Namun, biaya jasa keamanan siber tetap perlu dicatat dan didukung dokumen transaksi sesuai ketentuan perpajakan umum. Perusahaan perlu menyimpan kontrak, faktur pajak apabila relevan, bukti pembayaran, dan dokumen pendukung lainnya.

Administrasi tersebut membantu perusahaan menjelaskan tujuan pengeluaran serta memastikan pencatatan biaya sesuai kondisi transaksi sebenarnya. Konsultan pajak dapat membantu menilai perlakuan perpajakan atas jasa yang digunakan, sedangkan konsultan keamanan siber berfokus pada evaluasi teknis dan penguatan sistem. Kolaborasi keduanya membantu perusahaan mengelola risiko tanpa mencampuradukkan tanggung jawab profesional masing-masing.

Baca juga : Konsultan Restrukturisasi Keuangan Perusahaan

FAQs

1. Kapan perusahaan perlu melakukan penetration testing?

Perusahaan sebaiknya melakukan pengujian sebelum meluncurkan aplikasi baru, setelah perubahan infrastruktur besar, secara berkala berdasarkan risiko, atau ketika menemukan indikasi kelemahan keamanan.

2. Apakah penetration testing menjamin sistem bebas serangan?

Tidak. Pengujian hanya menggambarkan kondisi sistem dalam ruang lingkup dan waktu pemeriksaan. Perusahaan tetap perlu melakukan pemantauan, pembaruan, dan pengendalian keamanan secara berkelanjutan.

3. Apa perbedaan penetration testing dan audit keamanan siber?

Penetration testing berfokus pada pengujian teknis untuk menemukan kelemahan yang dapat dieksploitasi. Audit keamanan siber menilai tata kelola, kebijakan, prosedur, pengendalian, dan kesesuaian terhadap kriteria audit.

4. Apakah perusahaan kecil juga membutuhkan layanan ini?

Ya, terutama jika perusahaan mengelola data pelanggan, transaksi digital, atau aplikasi penting. Ruang lingkup pengujian dapat disesuaikan dengan ukuran usaha dan tingkat risikonya.

Kesimpulan

Keamanan siber merupakan bagian penting dari keberlangsungan operasional, perlindungan informasi, dan kepatuhan perusahaan. Penetration testing membantu mengidentifikasi kelemahan teknis, sedangkan audit keamanan siber mengevaluasi efektivitas pengendalian secara lebih menyeluruh. Keduanya memberikan dasar bagi manajemen untuk mengambil keputusan berdasarkan risiko dan memperkuat perlindungan sistem digital.

Melalui jasa penetration testing dan cyber security, perusahaan dapat memperoleh evaluasi keamanan yang terarah, laporan temuan yang dapat ditindaklanjuti, serta rekomendasi perbaikan sesuai karakteristik sistem. Persiapan ini membantu perusahaan mengurangi potensi kerugian dan meningkatkan kesiapan menghadapi ancaman digital.

Butuh bantuan meninjau kewajiban perpajakan Anda atau perusahaan? Hubungi tim konsultan pajak kami untuk mendiskusikan kondisi perpajakan Anda, memeriksa kelengkapan dokumen, dan menentukan langkah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagikan artikel

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top