Kerja sama bisnis yang melibatkan beberapa pemegang saham membutuhkan kesepakatan hukum yang jelas agar kepentingan setiap pihak terlindungi. Perbedaan pandangan mengenai pembagian dividen, penambahan modal, kewenangan pengambilan keputusan, hingga pengalihan kepemilikan dapat menghambat operasional perusahaan apabila para pihak tidak mengaturnya sejak awal. Dalam kondisi tersebut, jasa pembuatan shareholders agreement berperan penting untuk membantu perusahaan menyusun perjanjian pemegang saham yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan ketentuan hukum di Indonesia.
Shareholders agreement atau perjanjian pemegang saham merupakan kesepakatan tertulis yang mengatur hubungan, hak, dan kewajiban para pemegang saham. Dokumen ini membantu pendiri perusahaan, investor, serta mitra usaha memahami kedudukan masing-masing dalam pengelolaan perseroan. Penyusunan yang tepat juga dapat mengantisipasi konflik, memperjelas mekanisme pengambilan keputusan, dan memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas.
Kebutuhan tersebut semakin relevan ketika perusahaan menerima investasi baru, membentuk usaha patungan, melakukan restrukturisasi kepemilikan, atau melibatkan beberapa pihak dengan kontribusi modal dan kepentingan berbeda. Tanpa pengaturan yang terukur, kesepakatan bisnis yang awalnya berjalan baik dapat berkembang menjadi perselisihan yang merugikan perusahaan.
Mengapa Perusahaan Membutuhkan Shareholders Agreement?
Anggaran dasar mengatur struktur dan ketentuan mendasar perseroan. Namun, para pemegang saham sering membutuhkan pengaturan tambahan mengenai hubungan kontraktual di antara mereka. Misalnya, perusahaan perlu menentukan keputusan yang membutuhkan persetujuan khusus, batas kewenangan pemegang saham, mekanisme penambahan modal, serta prosedur ketika salah satu pihak ingin menjual kepemilikannya.
Persoalan dapat muncul ketika dua pendiri memiliki persentase saham yang sama, tetapi berbeda pendapat mengenai penggunaan laba. Salah satu pihak mungkin menginginkan pembagian dividen, sedangkan pihak lainnya memilih menggunakan keuntungan untuk ekspansi. Tanpa mekanisme penyelesaian kebuntuan, perbedaan tersebut dapat menghambat keputusan strategis.
Melalui jasa penyusunan shareholders agreement, para pihak dapat menyepakati prosedur penyelesaian masalah sebelum konflik terjadi. Perjanjian juga dapat mengatur akses informasi, kewajiban pendanaan, kerahasiaan, pembatasan pengalihan saham, dan perlindungan kepentingan investor.
Landasan Hukum Perjanjian Pemegang Saham di Indonesia
Penyusunan perjanjian pemegang saham perlu mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Regulasi tersebut mengatur struktur perseroan, hak pemegang saham, kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta tanggung jawab direksi dan dewan komisaris.
Pasal 52 UU Perseroan Terbatas menjelaskan hak yang melekat pada saham, antara lain menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS serta menerima dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. Sementara itu, Pasal 56 mengatur pemindahan hak atas saham. Ketentuan ini menjadi dasar penting ketika para pihak menyusun klausul mengenai hak suara, pembagian keuntungan, dan pengalihan kepemilikan.
Dari sisi hukum perjanjian, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan empat syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang tidak terlarang. Pasal 1338 juga menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian, shareholders agreement dapat mengikat pihak yang menyepakatinya sepanjang memenuhi persyaratan hukum.
Namun, perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang maupun anggaran dasar perseroan. Perusahaan juga perlu memperhatikan kedudukan perjanjian terhadap perseroan sebagai badan hukum. Kesepakatan antarpemegang saham tidak otomatis menjadikan perseroan terikat apabila perseroan bukan pihak dalam perjanjian atau belum mengadopsi ketentuan yang relevan melalui mekanisme korporasi yang sesuai.
Klausul Penting untuk Melindungi Kepentingan Pemegang Saham
Setiap perjanjian harus menyesuaikan struktur kepemilikan dan karakteristik perusahaan. Klausul pertama yang perlu diperhatikan adalah hak dan kewajiban pemegang saham, termasuk persentase kepemilikan, hak suara, pembagian dividen, dan kewajiban menyetorkan modal.
Selanjutnya, perusahaan dapat mengatur reserved matters, yaitu keputusan strategis yang membutuhkan persetujuan khusus. Ketentuan ini dapat mencakup penerbitan saham baru, pengambilan pinjaman dalam jumlah tertentu, perubahan bidang usaha, penjualan aset utama, atau penggabungan perusahaan.
Klausul pengalihan saham juga penting. Right of First Refusal memberikan kesempatan kepada pihak tertentu untuk membeli saham sebelum penjual mengalihkannya kepada pihak lain. Sementara itu, tag-along right melindungi pemegang saham minoritas agar dapat ikut menjual saham ketika pemegang saham mayoritas melakukan penjualan dengan kondisi yang disepakati. Sebaliknya, drag-along right memungkinkan pemegang saham tertentu meminta pemegang saham lainnya ikut menjual saham apabila persyaratan yang telah disepakati terpenuhi.
Dalam penelitian Isabella Leoni Trika A mengenai perlindungan hukum pemegang saham minoritas dalam perjanjian pemegang saham di Indonesia, penulis menjelaskan bahwa klausul tag-along, drag-along, right of first offer, dan right of first refusal dapat menjadi instrumen perlindungan kepentingan pemegang saham minoritas. Kajian tersebut juga menegaskan pentingnya memperhatikan kedudukan hukum dan isi perjanjian dalam hubungan antarpemegang saham.
Hubungan Shareholders Agreement dengan Kepatuhan Perpajakan
Perjanjian pemegang saham tidak hanya berkaitan dengan hukum korporasi. Beberapa klausul juga dapat menimbulkan konsekuensi perpajakan, terutama ketika mengatur pembagian dividen, transaksi pengalihan saham, atau hubungan ekonomi antara perusahaan dan pihak terafiliasi.
Perusahaan perlu memperhatikan Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ketika menyusun kebijakan pembagian dividen dan melakukan transaksi yang berpotensi menimbulkan penghasilan kena pajak. Perlakuan pajak atas dividen bergantung pada penerima, bentuk penghasilan, serta persyaratan yang ditentukan peraturan.
Selain itu, perusahaan dengan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa perlu memperhatikan PMK Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa. Berdasarkan ketentuan tersebut, hubungan istimewa dapat timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal, penguasaan, maupun hubungan keluarga tertentu. Wajib pajak juga harus menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.
Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa kesepakatan mengenai transaksi afiliasi, pendanaan, atau pembagian keuntungan memiliki dasar komersial dan dokumentasi yang memadai. Peninjauan bersama konsultan hukum dan konsultan pajak dapat membantu perusahaan memahami konsekuensi dari setiap klausul sebelum para pihak menandatangani perjanjian.
Proses Penyusunan Jasa Pembuatan Shareholders Agreement
Penyusunan perjanjian dimulai dengan konsultasi untuk memahami tujuan kerja sama, struktur kepemilikan, kontribusi modal, dan kepentingan setiap pemegang saham. Penyusun kemudian memeriksa dokumen perusahaan, seperti akta pendirian, anggaran dasar, daftar pemegang saham, perjanjian investasi, serta dokumen pendukung lainnya.
Tahap berikutnya mencakup identifikasi risiko dan perumusan klausul. Para pihak membahas hak suara, pembagian dividen, penambahan modal, pengalihan saham, pembatasan kewenangan, dan penyelesaian sengketa. Penyusun kemudian menuangkan hasil kesepakatan ke dalam dokumen tertulis dengan bahasa hukum yang jelas dan tidak menimbulkan penafsiran ganda.
Sebelum penandatanganan, para pihak perlu meninjau kembali seluruh ketentuan untuk memastikan kesesuaiannya dengan hukum dan anggaran dasar. Apabila kesepakatan membutuhkan perubahan dokumen perseroan atau keputusan RUPS, perusahaan harus menjalankan prosedur korporasi yang berlaku. Langkah ini penting agar perjanjian dapat diterapkan secara konsisten dalam kegiatan usaha.
Baca juga : Jasa Penyusunan Legal Opinion (Pendapat Hukum) Korporasi
FAQs
1. Apakah setiap perusahaan wajib memiliki shareholders agreement?
Tidak. Namun, perusahaan yang memiliki beberapa pemegang saham dengan kepentingan berbeda sebaiknya mempertimbangkan perjanjian ini untuk memperjelas hak dan kewajiban setiap pihak.
2. Apa perbedaan shareholders agreement dan anggaran dasar?
Anggaran dasar mengatur ketentuan mendasar perseroan, sedangkan shareholders agreement mengatur kesepakatan kontraktual antarpemegang saham. Keduanya perlu diselaraskan agar tidak menimbulkan pertentangan.
3. Apakah shareholders agreement harus dibuat di hadapan notaris?
Tidak selalu. Keabsahan perjanjian mengikuti ketentuan hukum perjanjian. Namun, keterlibatan notaris diperlukan apabila perusahaan melakukan tindakan korporasi yang menurut peraturan harus dituangkan dalam akta notaris.
4. Kapan waktu terbaik menyusun perjanjian pemegang saham?
Perusahaan sebaiknya menyusunnya sejak awal pendirian atau sebelum investor masuk. Penyusunan juga relevan ketika terjadi perubahan struktur kepemilikan maupun strategi investasi.
5. Apakah shareholders agreement dapat melindungi pemegang saham minoritas?
Ya. Perjanjian dapat mengatur hak persetujuan khusus, akses informasi, perlindungan terhadap pengenceran kepemilikan, serta mekanisme tag-along sesuai kesepakatan dan ketentuan hukum.
Kesimpulan
Shareholders agreement merupakan instrumen penting untuk membangun hubungan antarpemegang saham yang jelas, transparan, dan memiliki kepastian hukum. Melalui pengaturan hak suara, pembagian keuntungan, pengalihan saham, hingga penyelesaian sengketa, perusahaan dapat mengantisipasi konflik dan menjaga keberlangsungan kegiatan usaha.
Butuh bantuan meninjau kewajiban perpajakan Anda atau perusahaan? Hubungi tim konsultan pajak kami untuk mendiskusikan kondisi perpajakan Anda, memeriksa kelengkapan dokumen, dan menentukan langkah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



