Pengalihan hak atas merek merupakan langkah penting ketika perusahaan menjual aset bisnis, melakukan merger, mengakuisisi usaha, mewariskan kepemilikan, atau memindahkan merek kepada badan hukum lain. Proses ini tidak cukup hanya dengan menandatangani perjanjian antara para pihak. Pemilik baru juga perlu memastikan pengalihan tersebut dicatatkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar perubahan kepemilikan memiliki kepastian hukum dan dapat diberlakukan terhadap pihak ketiga. Karena itu, jasa pengalihan hak atas merek membantu perusahaan menyiapkan dokumen, memeriksa status merek, mengurus pencatatan, serta mengidentifikasi konsekuensi hukum dan perpajakan dari transaksi.
Di Indonesia, ketentuan pengalihan merek mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ketentuan teknis terbaru mengenai pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 5 Tahun 2026. Dengan memahami aturan tersebut, perusahaan dapat menghindari sengketa kepemilikan, kesalahan administrasi, dan hambatan ketika menggunakan merek sebagai aset komersial.
Mengapa Pengalihan Hak atas Merek Perlu Dicatatkan?
Merek bukan sekadar nama atau logo yang melekat pada produk. Merek dapat membangun reputasi, membedakan barang dan jasa, serta menjadi aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi. Dalam transaksi bisnis, kepemilikan merek yang jelas membantu pembeli memastikan bahwa aset yang diperoleh memang berada dalam penguasaan pihak yang berhak.
Menurut penjelasan World Intellectual Property Organization (WIPO) mengenai pengalihan dan lisensi kekayaan intelektual, pengalihan hak memindahkan kepemilikan aset kekayaan intelektual kepada pihak lain. Berbeda dengan lisensi, pengalihan membuat pihak penerima menjadi pemilik hak, bukan sekadar pengguna yang memperoleh izin.
Di Indonesia, Pasal 41 UU Nomor 20 Tahun 2016 mengatur bahwa hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Pasal tersebut juga mewajibkan pencatatan pengalihan kepada Menteri. Pengalihan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
Artinya, perjanjian jual beli atau dokumen pengalihan saja belum menyelesaikan seluruh kebutuhan administrasi. Perusahaan perlu melanjutkan proses pencatatan agar data pemilik merek pada DJKI sesuai dengan keadaan hukum yang sebenarnya.
Situasi Bisnis yang Membutuhkan Pengalihan Hak Merek
Pengalihan merek dapat terjadi dalam berbagai kegiatan usaha. Perusahaan yang mengakuisisi bisnis, misalnya, perlu memastikan apakah merek produk termasuk aset yang dialihkan. Hal serupa berlaku ketika dua perusahaan melakukan merger, pemilik usaha menghibahkan merek kepada anggota keluarga, atau perusahaan memindahkan kepemilikan merek dari individu kepada badan hukum.
Kebutuhan ini juga relevan bagi pelaku usaha di kawasan industri seperti Cikarang, Bekasi, dan Karawang. Perusahaan manufaktur yang mengubah struktur kepemilikan, memperluas lini produk, atau mengintegrasikan beberapa entitas usaha perlu memeriksa status merek yang digunakan dalam kegiatan produksi dan pemasaran.
Sebelum menyelesaikan transaksi, para pihak sebaiknya memeriksa nomor pendaftaran, identitas pemilik, kelas barang atau jasa, masa perlindungan, serta kemungkinan adanya beberapa merek yang memiliki persamaan. Permenkum Nomor 5 Tahun 2026, khususnya Pasal 63, mengatur bahwa apabila pemilik memiliki beberapa merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis, pengalihannya harus dilakukan kepada pihak yang sama.

Prosedur Pencatatan Pengalihan Hak di DJKI
Permenkum Nomor 5 Tahun 2026 mengatur tata cara pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar melalui Pasal 63 sampai dengan Pasal 69. Permohonan dapat diajukan oleh pemohon atau kuasanya secara elektronik melalui laman resmi DJKI. Pengajuan nonelektronik juga dimungkinkan melalui loket DJKI atau Kantor Wilayah untuk memperoleh pendampingan pengajuan secara daring.
Secara praktis, prosesnya dimulai dengan pemeriksaan dokumen dan status merek. Para pihak kemudian menyiapkan bukti pengalihan, seperti perjanjian pengalihan atau dokumen lain yang membuktikan dasar perpindahan hak. Pemohon mengisi formulir, melampirkan dokumen pendukung, memeriksa kembali data, lalu melakukan pembayaran sesuai kode billing.
Berdasarkan informasi prosedur resmi DJKI, dokumen yang diperlukan antara lain bukti pengalihan hak, formulir permohonan, identitas pemohon, salinan akta badan hukum jika pemohon merupakan badan hukum, sertifikat merek, dan surat kuasa apabila menggunakan konsultan kekayaan intelektual.
Setelah dokumen diperiksa dan dinyatakan lengkap, Menteri mencatat pengalihan serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek. Permenkum Nomor 5 Tahun 2026 juga mengatur pemberitahuan pencatatan kepada pemohon atau kuasanya paling lama 30 hari sejak tanggal pencatatan. Informasi lengkap mengenai prosedur dapat diperiksa melalui peraturan resmi Permenkum Nomor 5 Tahun 2026.
Biaya Pengalihan Merek dan Pencatatan Lisensi
Biaya administrasi perlu masuk dalam perencanaan transaksi. Berdasarkan daftar tarif DJKI yang mengacu pada PP Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum, pencatatan pengalihan permohonan merek atau hak atas merek dikenai biaya Rp1.100.000 per nomor permohonan atau nomor terdaftar.
Sebagai pembanding, pencatatan perjanjian lisensi dikenai biaya Rp1.400.000 per nomor terdaftar. Tarif tersebut merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), bukan biaya jasa konsultan. Perusahaan perlu membedakan keduanya agar dapat memperkirakan total pengeluaran secara realistis. Rincian tarif tersedia pada halaman biaya resmi DJKI.
Perbedaan Pengalihan Hak dan Lisensi Merek
Pengalihan hak dan lisensi memiliki tujuan berbeda. Pengalihan memindahkan kepemilikan merek, sedangkan lisensi memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek dalam batas yang disepakati. Dalam lisensi, pemilik merek tetap memegang kepemilikan dan dapat menerima pembayaran berupa royalti.
PP Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual mengatur bahwa perjanjian lisensi harus dibuat secara tertulis. Perjanjian setidaknya memuat identitas para pihak, objek lisensi, sifat eksklusif atau noneksklusif, jangka waktu, dan wilayah berlakunya. Perjanjian yang tidak dicatatkan dan tidak diumumkan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
WIPO juga menekankan pentingnya pengendalian mutu dalam lisensi merek. Pemilik merek sebaiknya menetapkan standar penggunaan agar produk atau jasa penerima lisensi tetap menjaga reputasi merek. Penjelasan tersebut dapat dibaca dalam panduan WIPO mengenai pengalihan dan lisensi kekayaan intelektual.
Aspek Perpajakan dalam Pengalihan dan Lisensi Merek
Perusahaan perlu mengidentifikasi substansi transaksi sebelum menentukan perlakuan pajaknya. Pengalihan kepemilikan merek melalui penjualan tidak boleh langsung disamakan dengan pembayaran royalti. Nilai transaksi, hubungan para pihak, pencatatan akuntansi, dan dokumen pendukung perlu dianalisis untuk menentukan konsekuensi pajak yang tepat.
Untuk lisensi, pembayaran royalti kepada wajib pajak dalam negeri pada prinsipnya termasuk objek PPh Pasal 23. Berdasarkan penjelasan resmi Direktorat Jenderal Pajak mengenai PPh Pasal 23, tarif pemotongan royalti adalah 15% dari jumlah bruto. Pembayaran royalti kepada pihak luar negeri perlu dianalisis berdasarkan PPh Pasal 26 dan kemungkinan penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda.
Dasar ketentuan PPh tersebut antara lain terdapat dalam UU Pajak Penghasilan sebagaimana diubah melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Adapun biaya jasa konsultan harus diperiksa secara terpisah sesuai jenis jasa, status penerima penghasilan, dan ketentuan pemotongan yang berlaku. Tidak ada satu PMK khusus yang otomatis menetapkan seluruh perlakuan pajak atas setiap pengalihan merek. Oleh sebab itu, perusahaan sebaiknya meminta analisis pajak berdasarkan dokumen dan struktur transaksi yang sebenarnya.
Baca Juga : jasa perpanjangan merek dagang
FAQ Seputar Jasa Pengalihan Hak atas Merek
1. Apakah pengalihan merek wajib dicatatkan di DJKI?
Ya. Pasal 41 UU Nomor 20 Tahun 2016 mengatur kewajiban pencatatan. Pengalihan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
2. Berapa biaya pencatatan pengalihan hak atas merek?
Tarif PNBP berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2026 adalah Rp1.100.000 per nomor permohonan atau nomor terdaftar. Biaya jasa konsultan dihitung terpisah.
3. Apakah lisensi sama dengan pengalihan merek?
Tidak. Lisensi hanya memberikan izin penggunaan merek, sedangkan pengalihan memindahkan kepemilikannya kepada pihak penerima.
4. Apakah perusahaan perlu memeriksa aspek pajak?
Perlu. Terutama jika transaksi melibatkan pembayaran royalti, penjualan aset tidak berwujud, atau pembayaran jasa kepada konsultan. Perlakuannya bergantung pada substansi dan dokumen transaksi.
Kesimpulan
Pengalihan hak atas merek bukan sekadar perubahan nama pemilik dalam administrasi, melainkan proses hukum yang berpengaruh terhadap penguasaan aset, keberlanjutan usaha, dan kepastian transaksi. Perusahaan perlu memeriksa status merek, menyusun bukti pengalihan yang sah, mencatatkan perubahan kepada DJKI, serta menilai konsekuensi perpajakannya. Dengan pendampingan yang tepat, proses ini dapat berjalan lebih tertib dan mengurangi risiko sengketa maupun kesalahan administrasi.
Jika perusahaan sedang merencanakan akuisisi, restrukturisasi, atau pemindahan kepemilikan merek, Baca artikel + minta review awal serta hubungi kami untuk memperoleh penelaahan dokumen dan kebutuhan administrasi maupun perpajakan sebelum transaksi diselesaikan.



