Pelepasan hak atas tanah merupakan salah satu tahapan penting dalam transaksi pertanahan, terutama ketika perusahaan membutuhkan lahan untuk pembangunan pabrik, kawasan pergudangan, fasilitas komersial, maupun pengembangan usaha. Kesalahan dalam menyiapkan dokumen atau menentukan prosedur pelepasan dapat menimbulkan sengketa, menghambat penerbitan hak baru, bahkan meningkatkan biaya investasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami aspek legalitas, administrasi, dan perpajakan sebelum melaksanakan pelepasan hak atas tanah.
Di kawasan industri Bekasi, Cikarang, dan Karawang, kebutuhan pengadaan serta konsolidasi lahan membuat proses ini memiliki nilai strategis. Menggunakan jasa pengurusan pelepasan hak atas tanah dapat membantu perusahaan memeriksa dokumen, mengidentifikasi risiko, dan mengoordinasikan proses administrasi dengan pejabat yang berwenang. Namun, perusahaan tetap perlu memahami bahwa pelepasan hak tidak otomatis menjadikan pihak penerima sebagai pemegang hak atas tanah yang baru.
Memahami Pengertian Pelepasan Hak Atas Tanah
Pelepasan hak atas tanah merupakan tindakan hukum ketika pemegang hak melepaskan haknya sehingga tanah kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara, sesuai ketentuan peraturan pertanahan. Mekanisme ini berbeda dari jual beli tanah yang mengalihkan hak melalui prosedur pemindahan hak kepada pihak lain.
Dalam praktik, istilah SPH dapat digunakan untuk menyebut surat pernyataan pelepasan hak. Namun, dokumen yang digunakan dapat berbeda menurut status tanah dan kebutuhan prosedurnya, termasuk akta pelepasan hak yang dibuat di hadapan pejabat berwenang. Karena itu, perusahaan perlu memastikan bentuk dokumen yang tepat sebelum menandatangani kesepakatan.
Ketentuan mengenai hapusnya hak atas tanah dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya ketentuan mengenai hapusnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan. Pelepasan secara sukarela menjadi salah satu sebab hapusnya hak tersebut. Setelah pelepasan, pemberian hak baru kepada pihak yang membutuhkan tanah harus mengikuti proses dan persyaratan tersendiri.
Dasar Hukum Pelepasan Hak Atas Tanah
Pelaksanaan pelepasan hak perlu mengacu pada ketentuan pertanahan yang berlaku. Salah satu rujukan penting adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Peraturan ini mengatur berbagai aspek hak atas tanah, termasuk pelepasan Hak Pengelolaan dalam kondisi yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan teknis lainnya terdapat dalam Permen ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah. Pasal 183 mengatur pencatatan pelepasan hak, termasuk penanganan pelepasan sebagian bidang tanah, pencatatan pada buku tanah dan sertifikat, serta pengumuman apabila tanda bukti hak tidak dapat diserahkan sesuai ketentuan.
Perusahaan juga perlu membedakan pelepasan hak untuk kepentingan transaksi biasa dengan pelepasan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum memiliki kerangka tersendiri, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 beserta peraturan pelaksanaannya. Kedua mekanisme tersebut tidak dapat disamakan karena tujuan, tahapan, dan pihak yang terlibat dapat berbeda.
Prosedur Pengurusan Pelepasan Hak Atas Tanah
Prosedur pelepasan hak perlu disesuaikan dengan status tanah, identitas pemegang hak, serta tujuan pelepasan. Secara umum, tahapan yang perlu diperhatikan meliputi:
- Pemeriksaan status dan dokumen tanah. Perusahaan perlu memeriksa sertifikat, identitas pemegang hak, luas dan batas bidang, riwayat perolehan, serta kemungkinan adanya sengketa, sita, atau pembebanan hak tanggungan.
- Verifikasi kewenangan pihak yang melepaskan. Apabila tanah dimiliki bersama, dikuasai melalui warisan, atau menjadi aset badan hukum, pihak yang menandatangani harus memiliki kewenangan dan persetujuan yang diperlukan.
- Penentuan bentuk dokumen pelepasan. Notaris, pejabat pertanahan, atau pejabat lain yang berwenang sesuai ketentuan perlu dilibatkan untuk memastikan dokumen dan prosedurnya tepat.
- Penandatanganan pernyataan atau akta pelepasan. Para pihak menyelesaikan dokumen pelepasan sesuai dasar hukum dan persyaratan administrasi yang berlaku.
- Penyelesaian pencatatan pertanahan. Pelepasan perlu ditindaklanjuti melalui Kantor Pertanahan agar status hak dan catatan administrasi bidang tanah diperbarui.
- Pengurusan hak baru apabila diperlukan. Jika perusahaan bermaksud menggunakan tanah dengan Hak Guna Bangunan atau hak lain, perusahaan harus mengajukan permohonan pemberian hak baru sesuai ketentuan. Pelepasan sebelumnya bukan bukti bahwa hak baru otomatis terbit.
Dokumen yang biasanya perlu disiapkan mencakup sertifikat atau bukti penguasaan yang diakui, kartu identitas, dokumen keluarga atau kewarisan jika relevan, persetujuan pihak terkait, dokumen badan hukum, serta dokumen pendukung transaksi. Persyaratan akhir tetap bergantung pada kondisi bidang tanah dan pemeriksaan Kantor Pertanahan.
Risiko Hukum dan Pentingnya Pendampingan
Pemeriksaan dokumen tidak boleh berhenti pada keberadaan sertifikat. Perusahaan juga perlu memastikan kesesuaian identitas pemegang hak, riwayat perolehan, batas fisik, luas bidang, dan status pembebanan. Perbedaan antara kondisi lapangan dan data administrasi dapat menghambat proses maupun memunculkan klaim dari pihak lain.
Penelitian Debby Annisa Putri, Ikarno Nayottama Tahara Astaka, dan Utsman Anhar dalam kajian mengenai akta pelepasan hak sebelum dan sesudah PP Nomor 18 Tahun 2021 menyoroti persoalan kepastian hukum dan perbedaan praktik Kantor Pertanahan, terutama terkait penggunaan bukti tanah lama seperti girik, letter C, dan petok D. Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya pemeriksaan status bukti tanah dan verifikasi prosedur sebelum perusahaan melanjutkan transaksi.
Dalam konteks industri Bekasi, Cikarang, dan Karawang, keterlambatan penyelesaian legalitas lahan dapat memengaruhi jadwal pembangunan, pembiayaan, serta rencana operasional. Pendampingan profesional membantu perusahaan mengidentifikasi masalah lebih awal, tetapi keputusan dan pencatatan hak tetap menjadi kewenangan instansi pertanahan.
Aspek Perpajakan dalam Pelepasan Hak Atas Tanah
Aspek perpajakan perlu dianalisis berdasarkan bentuk transaksi, pihak yang menerima penghasilan, dan tujuan pemberian hak berikutnya. PP Nomor 34 Tahun 2016 memasukkan pelepasan hak sebagai salah satu bentuk pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dapat dikenai Pajak Penghasilan (PPh) final apabila menghasilkan penghasilan.
Tarif umum PPh final dalam ketentuan tersebut adalah 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan. Namun, terdapat tarif khusus dan pengecualian untuk kondisi tertentu. Oleh sebab itu, perusahaan tidak boleh langsung menerapkan tarif umum tanpa memeriksa karakter transaksi, nilai pengalihan, dan ketentuan fasilitas yang mungkin berlaku. Administrasi perpajakannya juga perlu memperhatikan ketentuan terbaru, termasuk PMK Nomor 81 Tahun 2024 beserta perubahannya, yang mencabut PMK 261/PMK.03/2016.
Selain PPh, perusahaan perlu memperhitungkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak termasuk dalam objek BPHTB. Dengan demikian, kewajiban BPHTB perlu dianalisis pada tahap pemberian hak baru, bukan serta-merta dianggap timbul hanya karena dokumen pelepasan ditandatangani.
Besaran BPHTB mengikuti ketentuan peraturan daerah, termasuk tarif dan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) yang berlaku di lokasi tanah. Perusahaan sebaiknya menghitung potensi PPh dan BPHTB sejak tahap perencanaan agar biaya transaksi dapat diperkirakan secara lebih akurat.
Baca juga : Jasa Pengurusan Izin Edar BPOM Produk Pangan dan Kosmetik
FAQs
1. Apakah pelepasan hak sama dengan jual beli tanah?
Tidak. Pelepasan hak mengakhiri hak pemegang sebelumnya sehingga tanah kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Jual beli merupakan mekanisme pemindahan hak melalui prosedur pertanahan yang berlaku.
2. Apakah tanah yang sudah dilepaskan otomatis menjadi milik perusahaan?
Tidak. Perusahaan tetap harus mengajukan permohonan pemberian hak baru dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh instansi pertanahan.
3. Apakah pelepasan hak selalu dikenai PPh dan BPHTB?
Tidak selalu dengan perlakuan yang sama. PPh bergantung pada ada atau tidaknya penghasilan dan ketentuan pengalihan yang berlaku. BPHTB perlu diperiksa berdasarkan perolehan hak baru serta peraturan daerah terkait.
4. Mengapa perusahaan membutuhkan jasa pengurusan pelepasan hak?
Pendampingan membantu pemeriksaan dokumen, pemetaan risiko, koordinasi administrasi, dan analisis pajak. Layanan ini dapat mengurangi risiko kesalahan prosedur, meskipun tidak menggantikan kewenangan notaris, pejabat pertanahan, maupun instansi pemerintah.
Kesimpulan
Pelepasan hak atas tanah bukan sekadar penandatanganan surat, melainkan proses hukum dan administrasi yang memerlukan pemeriksaan dokumen, kepastian kewenangan pihak, pencatatan pertanahan, serta analisis perpajakan. Bagi perusahaan yang membutuhkan lahan di Bekasi, Cikarang, Karawang, dan kawasan industri sekitarnya, persiapan yang cermat dapat membantu mengurangi risiko sengketa dan keterlambatan investasi.
Melalui pendampingan yang tepat, perusahaan dapat mengevaluasi legalitas tanah dan memperhitungkan konsekuensi transaksi sebelum mengambil keputusan. Untuk memahami kebutuhan dan potensi risikonya.
Butuh bantuan meninjau kewajiban perpajakan Anda atau perusahaan? Hubungi tim konsultan pajak kami untuk mendiskusikan kondisi perpajakan Anda, memeriksa kelengkapan dokumen, dan menentukan langkah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



