Biaya pembuatan TP Doc di Indonesia menjadi pertimbangan penting bagi perusahaan yang melakukan transaksi dengan pihak afiliasi. Dokumen ini tidak sekadar memenuhi kebutuhan administrasi perpajakan, tetapi juga membantu perusahaan membuktikan bahwa transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa telah menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha atau arm’s length principle. Penyusunannya membutuhkan analisis kegiatan usaha, kondisi keuangan, karakteristik transaksi, hingga pembandingan dengan transaksi independen. Karena itu, biaya jasa konsultan dapat berbeda sesuai kompleksitas kebutuhan setiap perusahaan.
Pemerintah tidak menetapkan tarif baku untuk jasa pembuatan Transfer Pricing Documentation (TP Doc). Biaya tersebut merupakan nilai jasa profesional yang disepakati antara perusahaan dan konsultan berdasarkan ruang lingkup pekerjaan. Perusahaan perlu memahami jenis dokumen yang diwajibkan, jumlah transaksi afiliasi, kebutuhan analisis pembanding, serta ketersediaan data sebelum meminta penawaran. Pemahaman ini membantu perusahaan mengendalikan anggaran sekaligus memastikan dokumentasi yang disusun mendukung kepatuhan perpajakan.
Ketentuan TP Doc di Indonesia Berdasarkan PMK 172 Tahun 2023
Ketentuan dokumentasi transfer pricing di Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa. Peraturan yang berlaku sejak 29 Desember 2023 ini menggantikan sejumlah ketentuan sebelumnya, termasuk PMK Nomor 213/PMK.03/2016. Berdasarkan Pasal 16, dokumentasi penentuan harga transfer terdiri atas dokumen induk (master file), dokumen lokal (local file), dan laporan per negara (Country-by-Country Report atau CbCR).
Wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi wajib menyelenggarakan master file dan local file apabila memenuhi salah satu kriteria yang ditentukan dalam Pasal 16, antara lain peredaran bruto tahun pajak sebelumnya melebihi Rp50 miliar, nilai transaksi afiliasi barang berwujud melebihi Rp20 miliar, atau nilai masing-masing transaksi afiliasi berupa jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, maupun transaksi afiliasi lainnya melebihi Rp5 miliar. Kewajiban juga dapat timbul apabila pihak afiliasi berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif Pajak Penghasilan lebih rendah sesuai ketentuan tersebut. Rincian kriteria dapat diperiksa melalui naskah resmi PMK 172 Tahun 2023.
Kriteria tersebut perlu dibaca secara tepat karena ambang batas mengacu pada tahun pajak sebelumnya. Selain itu, Pasal 16 ayat (7) menegaskan bahwa wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi tetapi tidak memenuhi kriteria kewajiban dokumentasi tetap harus menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Artinya, tidak wajib membuat master file dan local file bukan berarti perusahaan bebas dari kewajiban menerapkan harga transfer yang wajar.
Jenis Dokumen yang Memengaruhi Biaya Pembuatan TP Doc
Perbedaan jenis dokumen menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan biaya jasa. Master file memberikan gambaran mengenai grup usaha, struktur organisasi, kegiatan bisnis, aset tidak berwujud, serta kebijakan harga transfer secara keseluruhan. Sementara itu, local file menjelaskan kondisi perusahaan di Indonesia, karakteristik transaksi afiliasi, analisis kesebandingan, metode pengujian, dan hasil penerapan harga transfer.
Adapun CbCR memuat informasi mengenai alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha anggota grup di berbagai negara atau yurisdiksi. Kewajiban CbCR tidak berlaku bagi seluruh perusahaan. Pasal 16 PMK 172 Tahun 2023 mengaturnya bagi entitas induk grup usaha dalam negeri dengan peredaran bruto konsolidasi paling sedikit Rp11 triliun. Ketentuan tersebut juga mencakup kondisi tertentu bagi entitas konstituen dalam negeri ketika entitas induknya berada di luar negeri. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada ketentuan CbCR Direktorat Jenderal Pajak.
Dengan demikian, konsultan perlu memeriksa struktur grup dan posisi perusahaan sebelum menentukan ruang lingkup pekerjaan. Penawaran yang hanya mencakup master file dan local file tentu berbeda dari pekerjaan yang juga mencakup kewajiban CbCR.
Faktor yang Menentukan Biaya Jasa Konsultan TP Doc
Biaya pembuatan TP Doc bergantung pada beberapa komponen pekerjaan. Pertama, jumlah dan jenis transaksi afiliasi. Perusahaan yang melakukan transaksi penjualan barang, pembayaran royalti, pinjaman, dan jasa manajemen membutuhkan analisis yang lebih beragam dibandingkan perusahaan dengan satu jenis transaksi.
Kedua, kompleksitas kegiatan usaha. Konsultan harus memahami fungsi yang dijalankan, aset yang digunakan, serta risiko yang ditanggung setiap pihak. Ketiga, ketersediaan data. Dokumen kontrak, laporan keuangan, rincian transaksi, struktur grup, dan kebijakan harga transfer yang belum tertata dapat menambah waktu pengumpulan serta verifikasi informasi.
Keempat, kebutuhan analisis kesebandingan. Konsultan mungkin perlu mencari dan mengevaluasi perusahaan atau transaksi independen sebagai pembanding. Kelima, jumlah entitas dan keterlibatan negara lain. Transaksi lintas negara dapat membutuhkan koordinasi dan penelaahan tambahan terhadap kondisi bisnis serta kebijakan grup.
Karena tidak terdapat satu tarif jasa yang berlaku untuk semua konsultan, perusahaan sebaiknya meminta penawaran berdasarkan kebutuhan aktual. Hindari menjadikan harga terendah sebagai satu-satunya pertimbangan tanpa memeriksa kedalaman analisis dan hasil pekerjaan.
Tahapan Penyusunan dan Komponen dalam Penawaran Konsultan
Berdasarkan Pasal 4 PMK 172 Tahun 2023, penerapan prinsip kewajaran mencakup identifikasi transaksi dan pihak afiliasi, analisis industri, analisis kondisi transaksi, analisis kesebandingan, pemilihan metode, serta penerapan metode untuk menentukan harga transfer yang wajar.
Tahapan tersebut menjadi dasar pekerjaan konsultan. Proses biasanya dimulai dengan pemeriksaan awal untuk menentukan kewajiban dokumentasi, dilanjutkan pengumpulan data dan wawancara dengan bagian keuangan, pajak, maupun operasional. Konsultan kemudian melakukan analisis dan menyusun dokumen beserta rekomendasi yang relevan.
Sebelum menyetujui penawaran, perusahaan sebaiknya meminta rincian komponen biaya, seperti identifikasi transaksi, penyusunan master file dan local file, pencarian data pembanding, analisis setiap transaksi, penyusunan laporan, serta revisi. Pastikan pula apakah biaya mencakup pendampingan ketika perusahaan menerima permintaan penjelasan dari otoritas pajak. Kejelasan ruang lingkup mencegah perbedaan pemahaman mengenai pekerjaan yang termasuk dalam nilai kontrak.
Tenggat Waktu, Risiko Pemeriksaan, dan Pentingnya Dokumentasi
Pasal 17 dan Pasal 18 PMK 172 Tahun 2023 mengatur bahwa master file dan local file harus diselenggarakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia saat transaksi afiliasi dilakukan serta harus tersedia paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak. Sementara itu, CbCR harus tersedia paling lama 12 bulan setelah akhir tahun pajak. Pasal 19 juga mengatur kewajiban membuat ikhtisar master file dan local file serta menyampaikannya sebagai lampiran SPT Tahunan Pajak Penghasilan badan.
Risiko kepatuhan tidak berhenti pada keterlambatan penyediaan dokumen. Berdasarkan ketentuan pengujian kepatuhan dalam PMK 172 Tahun 2023, Direktorat Jenderal Pajak dapat menguji penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Apabila perusahaan tidak dapat menunjukkan dasar kewajaran transaksi secara memadai, otoritas pajak dapat melakukan penentuan kembali penghasilan dan/atau biaya sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, TP Doc sebaiknya disiapkan sebagai bagian dari pengelolaan pajak sejak transaksi berlangsung, bukan sekadar disusun ketika pemeriksaan sudah dimulai.
Pandangan OECD tentang Dokumentasi Transfer Pricing
Dalam OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022, Bab V, OECD menjelaskan pendekatan dokumentasi tiga tingkat berupa master file, local file, dan CbCR. Pendekatan tersebut mendukung transparansi informasi grup usaha dan membantu otoritas pajak melakukan penilaian risiko transfer pricing.
OECD juga menjelaskan bahwa master file memberikan gambaran umum mengenai kegiatan bisnis grup, sedangkan local file berfokus pada transaksi material wajib pajak di suatu yurisdiksi. CbCR menyajikan informasi agregat mengenai alokasi penghasilan, pajak, dan aktivitas ekonomi grup di berbagai yurisdiksi. Ketiga dokumen tersebut memiliki fungsi berbeda sehingga tidak dapat saling menggantikan.
Kerangka tersebut memperlihatkan bahwa dokumentasi transfer pricing bukan hanya persoalan memenuhi format laporan. Perusahaan perlu memastikan informasi yang disampaikan mencerminkan kegiatan usaha dan kondisi transaksi sebenarnya. Oleh sebab itu, kualitas analisis serta ketepatan data menjadi pertimbangan penting ketika perusahaan memilih konsultan.
Baca juga : Jasa Manajemen Perusahaan Profesional
FAQs
1. Berapa biaya pembuatan TP Doc di Indonesia?
Tidak ada tarif resmi pemerintah untuk jasa penyusunan TP Doc. Biaya jasa ditentukan berdasarkan jenis dokumen, jumlah transaksi afiliasi, kompleksitas bisnis, kebutuhan data pembanding, dan ruang lingkup pendampingan.
2. Apakah semua perusahaan wajib membuat TP Doc?
Tidak. Kewajiban master file dan local file mengikuti kriteria Pasal 16 PMK 172 Tahun 2023. Namun, perusahaan yang memiliki transaksi afiliasi tetap wajib menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
3. Kapan TP Doc harus tersedia?
Master file dan local file harus tersedia paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak. CbCR harus tersedia paling lama 12 bulan setelah akhir tahun pajak.
4. Apakah perusahaan boleh menyusun TP Doc sendiri?
Perusahaan dapat menyusunnya secara internal selama memiliki kompetensi, data, dan kemampuan analisis yang memadai. Konsultan dapat membantu apabila perusahaan membutuhkan keahlian teknis atau dukungan sumber daya tambahan.
Kesimpulan
Biaya pembuatan TP Doc di Indonesia perlu dinilai berdasarkan kebutuhan dokumentasi, kompleksitas transaksi afiliasi, dan kualitas analisis yang harus dilakukan. PMK 172 Tahun 2023 memberikan landasan mengenai kriteria kewajiban, jenis dokumen, serta tenggat penyediaannya. Perusahaan yang memahami ketentuan tersebut dapat merencanakan anggaran secara lebih tepat sekaligus mengurangi risiko ketidaksesuaian dokumentasi dalam pemeriksaan pajak.
Butuh bantuan meninjau kewajiban perpajakan Anda atau perusahaan? Hubungi tim konsultan pajak kami untuk mendiskusikan kondisi perpajakan Anda, memeriksa kelengkapan dokumen, dan menentukan langkah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
