Perusahaan yang tergabung dalam satu grup usaha sering melakukan transaksi antarentitas, mulai dari penjualan barang, pemberian jasa manajemen, pinjaman, hingga pemanfaatan aset tidak berwujud. Transaksi tersebut memiliki konsekuensi perpajakan karena setiap perusahaan tetap merupakan wajib pajak yang memiliki kewajiban sendiri. Oleh sebab itu, pembuatan TP Doc perusahaan grup menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa transaksi afiliasi telah memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU). Dokumentasi yang disusun secara tepat membantu perusahaan menjelaskan dasar penetapan harga, mengantisipasi risiko koreksi pajak, dan menyiapkan bukti ketika otoritas pajak meminta klarifikasi.
Mengapa Perusahaan Grup Membutuhkan TP Doc?
Transfer Pricing Documentation (TP Doc) merupakan dokumentasi yang menjelaskan penerapan harga transfer dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Hubungan istimewa dapat muncul karena kepemilikan, penguasaan, atau hubungan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan, termasuk Pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Dalam perusahaan grup, transaksi antarentitas tidak selalu menggunakan harga yang sama dengan transaksi kepada pihak independen. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh fungsi perusahaan, aset yang digunakan, risiko yang ditanggung, kondisi pasar, serta strategi bisnis grup. Namun, penetapan harga tetap harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip kewajaran.
Ketentuan tersebut ditegaskan dalam PMK Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa. Peraturan ini menjadi acuan utama dalam penerapan PKKU sekaligus mengatur kewajiban penyelenggaraan dokumentasi harga transfer.
Dengan demikian, TP Doc bukan sekadar dokumen administratif. Isinya harus mampu menjelaskan alasan bisnis dan dasar ekonomi di balik transaksi afiliasi yang dilakukan perusahaan.
Siapa yang Wajib Menyusun TP Doc?
Tidak semua perusahaan yang berada dalam satu grup otomatis memiliki kewajiban dokumentasi yang sama. Kewajiban perlu dinilai berdasarkan kondisi setiap wajib pajak dan kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 16 PMK 172 Tahun 2023.
Wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi wajib menyelenggarakan Master File dan Local File apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:
- Peredaran bruto tahun pajak sebelumnya lebih dari Rp50 miliar.
- Nilai transaksi afiliasi tahun pajak sebelumnya lebih dari Rp20 miliar untuk transaksi barang berwujud.
- Nilai transaksi afiliasi untuk masing-masing jenis transaksi jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau transaksi afiliasi lainnya lebih dari Rp5 miliar.
- Memiliki pihak afiliasi di negara atau yurisdiksi dengan tarif pajak penghasilan lebih rendah daripada tarif yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perpajakan Indonesia.
Sementara itu, kewajiban menyusun tiga jenis dokumentasi, yaitu Master File, Local File, dan Country-by-Country Report (CbCR), berlaku bagi wajib pajak dalam negeri yang menjadi entitas induk grup usaha dengan peredaran bruto konsolidasi paling sedikit Rp11 triliun pada tahun pajak sebelumnya.
Ketentuan CbCR juga dapat berlaku bagi entitas Indonesia yang merupakan anggota grup dengan entitas induk luar negeri dan peredaran bruto konsolidasi minimal EUR750 juta. Namun, kewajiban local filing bergantung pada ketersediaan mekanisme pertukaran informasi otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEOI) antara Indonesia dan yurisdiksi entitas induk. Penjelasan lebih lanjut tersedia pada panduan CbCR Direktorat Jenderal Pajak.
Karena itu, perusahaan perlu memeriksa kewajiban setiap entitas, bukan hanya melihat total omzet grup secara keseluruhan.
Memahami Master File, Local File, dan CbCR
TP Doc memiliki tiga komponen dengan fungsi yang berbeda. Pertama, Master File menjelaskan gambaran umum grup usaha, termasuk struktur organisasi, kegiatan bisnis utama, kepemilikan aset tidak berwujud, aktivitas pendanaan, serta kebijakan harga transfer secara global. Dokumen ini membantu otoritas memahami bagaimana grup menjalankan kegiatan usahanya.
Kedua, Local File menjelaskan kondisi wajib pajak di Indonesia secara lebih terperinci. Isinya mencakup kegiatan usaha, struktur manajemen, transaksi afiliasi, nilai transaksi, analisis fungsi, aset dan risiko, serta penerapan metode penentuan harga transfer. Satu Master File dapat menjadi referensi bersama bagi grup, tetapi Local File perlu menggambarkan fakta dan transaksi masing-masing entitas lokal yang memiliki kewajiban.
Ketiga, CbCR menyajikan informasi agregat mengenai distribusi pendapatan, laba, pajak yang dibayar, jumlah karyawan, dan aktivitas ekonomi grup pada setiap yurisdiksi. Menurut OECD Transfer Pricing Guidelines 2022, CbCR membantu otoritas pajak melakukan penilaian risiko transfer pricing tingkat tinggi. Namun, laporan ini bukan pengganti analisis transaksi secara terperinci.
Tahapan Pembuatan TP Doc Perusahaan Grup
Pembuatan TP Doc perusahaan grup sebaiknya dilakukan secara sistematis agar informasi yang disajikan konsisten dengan aktivitas bisnis dan pencatatan keuangan.
Tahap pertama adalah memetakan struktur grup dan hubungan istimewa. Perusahaan perlu mengidentifikasi entitas induk, anak perusahaan, kepemilikan saham, pengendalian, serta pihak-pihak yang melakukan transaksi afiliasi.
Tahap kedua adalah menginventarisasi seluruh transaksi. Identifikasi dapat mencakup pembelian dan penjualan barang, jasa manajemen, royalti, bunga pinjaman, dukungan teknis, serta transaksi lainnya. Setiap transaksi perlu dilengkapi kontrak, faktur, bukti pembayaran, dan pencatatan akuntansi yang relevan.
Tahap ketiga adalah melakukan analisis fungsi, aset, dan risiko atau Functional, Asset, and Risk Analysis (FAR). Analisis ini menjelaskan pihak yang menjalankan fungsi tertentu, aset yang digunakan, dan risiko yang ditanggung. Hasilnya membantu menentukan karakter ekonomi masing-masing entitas dalam transaksi.
Tahap keempat adalah memilih metode penentuan harga transfer yang sesuai. Metode dapat mencakup Comparable Uncontrolled Price (CUP), Cost Plus Method (CPM), atau Transactional Net Margin Method (TNMM), bergantung pada karakter transaksi dan ketersediaan data pembanding.
Tahap kelima adalah melakukan analisis ekonomi dan pengujian kewajaran. Perusahaan perlu menilai kesebandingan transaksi, kondisi pasar, serta rentang harga atau laba yang relevan. Penelitian Alami dan Miftah dalam studi penyusunan Local File PT ABC pada 2025 menunjukkan penggunaan analisis FAR, pemilihan metode, dan TNMM dalam penyusunan dokumentasi.
Tahap terakhir adalah merekonsiliasi hasil analisis dengan laporan keuangan dan memastikan seluruh informasi dalam Master File, Local File, serta pelaporan pajak tidak saling bertentangan.
Tenggat Penyusunan dan Pengawasan Kepatuhan
Perusahaan perlu memperhatikan waktu penyusunan TP Doc. Berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 18 PMK 172 Tahun 2023, Master File dan Local File disusun berdasarkan data dan informasi yang tersedia pada saat transaksi afiliasi dilakukan serta harus tersedia paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak. CbCR disusun berdasarkan data sampai akhir tahun pajak dan harus tersedia paling lama dua belas bulan setelah akhir tahun pajak.
Master File dan Local File juga harus disertai surat pernyataan mengenai waktu tersedianya dokumen. Ikhtisar dokumentasi tersebut wajib dilampirkan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengawasan kepatuhan juga perlu menjadi perhatian. PMK Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Peraturan ini mengatur pelaksanaan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam konteks tersebut, perusahaan perlu memastikan dokumen pendukung transaksi afiliasi tersedia, tersusun rapi, dan dapat dijelaskan ketika diminta.
Peran Konsultan Pajak dalam Penyusunan TP Doc
Penyusunan TP Doc memerlukan pemahaman atas regulasi, transaksi bisnis, akuntansi, dan analisis ekonomi. Konsultan pajak yang memiliki kompetensi di bidang transfer pricing dapat membantu perusahaan mengidentifikasi kewajiban dokumentasi, memetakan transaksi afiliasi, melakukan analisis FAR, memilih metode yang sesuai, serta mengevaluasi data pembanding.
Pendampingan juga dapat membantu menguji konsistensi antara kebijakan grup, kontrak, laporan keuangan, dan pelaporan pajak. Hal ini penting karena dokumentasi yang baik harus mencerminkan kondisi transaksi yang benar-benar terjadi, bukan hanya memenuhi format administratif.
Penelitian Muhammad Dahlan dalam Jurnal BPPK Kementerian Keuangan (2024) membahas sengketa transaksi intra-group services dan menunjukkan pentingnya bukti manfaat serta penerapan ketentuan yang konsisten. Temuan tersebut mengingatkan perusahaan agar tidak hanya mengandalkan perjanjian, tetapi juga menyimpan bukti bahwa jasa benar-benar diberikan dan memberikan manfaat bagi penerimanya.
Baca juga : Kewajiban TP Doc bagi Wajib Pajak
FAQs
1. Apakah satu TP Doc dapat digunakan untuk seluruh perusahaan dalam grup?
Master File dapat menggambarkan kondisi grup secara umum. Namun, Local File perlu menjelaskan kondisi, transaksi, dan analisis setiap wajib pajak yang memiliki kewajiban dokumentasi.
2. Apakah semua perusahaan dalam grup wajib membuat TP Doc?
Tidak selalu. Kewajiban bergantung pada kriteria dalam PMK 172 Tahun 2023, termasuk peredaran bruto, nilai transaksi afiliasi, dan lokasi yurisdiksi pihak afiliasi.
3. Kapan TP Doc harus tersedia?
Master File dan Local File harus tersedia paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak. CbCR harus tersedia paling lama dua belas bulan setelah akhir tahun pajak.
4. Apakah penyusunan TP Doc menjamin perusahaan bebas dari koreksi pajak?
Tidak. TP Doc membantu menjelaskan penerapan PKKU dan menyediakan bukti pendukung, tetapi otoritas pajak tetap dapat melakukan pengujian berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.
Kesimpulan
Pembuatan TP Doc perusahaan grup merupakan langkah penting untuk menjaga kepatuhan pajak dan mengelola risiko transaksi afiliasi. Perusahaan perlu memahami kriteria kewajiban, membedakan fungsi Master File, Local File, dan CbCR, serta memastikan seluruh dokumentasi didukung data yang akurat dan konsisten. Penyusunan yang dilakukan secara terencana dapat membantu perusahaan menghadapi proses pengawasan dan memberikan dasar yang lebih kuat ketika transaksi afiliasi ditelaah.
Butuh bantuan meninjau kewajiban perpajakan Anda atau perusahaan? Hubungi tim konsultan pajak kami untuk mendiskusikan kondisi perpajakan Anda, memeriksa kelengkapan dokumen, dan menentukan langkah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
