Kesalahan menentukan HS code dapat membuat perusahaan membayar bea masuk dengan perhitungan yang tidak sesuai. Penentuan klasifikasi barang juga tidak cukup dilakukan hanya dengan mencocokkan nama produk pada daftar tarif. Karakteristik, bahan, fungsi, cara kerja, serta ketentuan klasifikasi perlu diperiksa secara menyeluruh. Karena itu, konsultasi HS code dapat membantu importir mengurangi risiko salah tarif, koreksi kepabeanan, dan potensi sengketa. Urgensi ini semakin relevan setelah pemerintah memperbarui ketentuan klasifikasi melalui PMK 50 Tahun 2026 di JDIH Kementerian Keuangan yang berlaku sejak 28 Juli 2026.
Mengapa Salah HS Code Bisa Berdampak pada Biaya Impor?
HS code merupakan sistem pengelompokan barang yang digunakan dalam perdagangan internasional. Di Indonesia, sistem tersebut menjadi dasar dalam klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk. Ketentuan tersebut tercantum dalam PMK 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.
Aturan tersebut telah mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan catatan resmi JDIH Kementerian Keuangan, PMK 26/PMK.010/2022 terakhir diubah melalui PMK 50 Tahun 2026, setelah sebelumnya mengalami perubahan melalui PMK 10 Tahun 2024 dan PMK 62 Tahun 2025.
PMK 50 Tahun 2026 ditetapkan pada 15 Juli 2026, diundangkan pada 21 Juli 2026, dan mulai berlaku pada 28 Juli 2026. Karena itu, perusahaan yang masih menggunakan database klasifikasi lama sebaiknya melakukan review HS code untuk memastikan kode yang digunakan masih sesuai dengan ketentuan terbaru.
Konsultasi HS Code Tidak Cukup Berdasarkan Nama Barang
Kesalahan dapat terjadi ketika importir menentukan kode hanya berdasarkan nama komersial barang. Dua produk dengan nama yang hampir sama belum tentu mempunyai klasifikasi yang sama karena komposisi, fungsi, tingkat pengolahan, atau karakteristik teknisnya dapat berbeda.
Hal tersebut sejalan dengan penjelasan World Customs Organization (WCO) mengenai Explanatory Notes. WCO menjelaskan bahwa Explanatory Notes merupakan interpretasi resmi Harmonized System pada tingkat internasional dan memberikan penjelasan mengenai cakupan pos, barang yang termasuk atau dikecualikan, serta karakteristik teknis, metode produksi, dan penggunaan barang.
Dengan demikian, konsultasi HS code perlu melihat informasi teknis barang, bukan hanya invoice. Dokumen seperti catalog, datasheet, foto produk, komposisi bahan, spesifikasi teknis, fungsi, kapasitas, dan cara penggunaan dapat menjadi bahan penting dalam analisis.
Bagaimana Proses Konsultasi HS Code Dilakukan?
Konsultasi HS code pada dasarnya dimulai dengan mengidentifikasi karakteristik barang. Konsultan mempelajari produk, kemudian membandingkannya dengan struktur klasifikasi yang berlaku. Analisis selanjutnya dilakukan dengan memperhatikan aturan interpretasi dan catatan pada bagian, bab, pos, serta subpos yang relevan.
Untuk membantu proses tersebut, WCO menyediakan berbagai perangkat klasifikasi HS, termasuk Explanatory Notes, Compendium of Classification Opinions, Alphabetical Index, dan Classification Decisions. WCO menjelaskan bahwa Compendium of Classification Opinions memuat sejumlah keputusan klasifikasi penting atau sulit yang telah diambil oleh Harmonized System Committee dan diadopsi oleh WCO.
Dalam praktik perusahaan di Indonesia, hasil analisis kemudian perlu disesuaikan dengan ketentuan nasional yang berlaku. Dengan pendekatan tersebut, perusahaan tidak hanya memperoleh kode, tetapi juga mempunyai dasar analisis yang lebih jelas untuk mendukung keputusan impor.
Kajian Akademik Menunjukkan Klasifikasi Tidak Selalu Sederhana
Kebutuhan terhadap konsultasi HS code juga dapat dilihat dari penelitian akademik mengenai proses klasifikasi. Dalam artikel ilmiah “Harmonized System Code Recommendation: A Multi-Class Classification Model”, Diyouva Christa Novith dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Jurnal BPPK Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa penilaian HS code secara manual dapat rentan terhadap kesalahan dan membutuhkan waktu.
Penelitian tersebut mengeksplorasi penggunaan machine learning untuk membantu rekomendasi klasifikasi berdasarkan deskripsi barang. Temuan ini menunjukkan bahwa proses klasifikasi membutuhkan pengolahan informasi yang cukup kompleks, terutama ketika jumlah transaksi dan variasi barang semakin besar.
Teknologi dapat membantu pencarian dan rekomendasi awal, tetapi perusahaan tetap perlu memeriksa karakteristik barang dan dasar hukum yang berlaku sebelum menetapkan kode yang digunakan dalam transaksi impor.
PMK 50 Tahun 2026 Membuat Review HS Code Semakin Relevan
Perubahan regulasi menjadi salah satu alasan perusahaan perlu melakukan pemeriksaan berkala. Dokumen resmi PMK 50 Tahun 2026 pada JDIH Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa peraturan tersebut merupakan perubahan ketiga atas PMK 26/PMK.010/2022.
Bagi importir, perubahan tersebut berarti database internal, daftar produk, dan kode yang selama ini digunakan sebaiknya tidak dianggap permanen. Ketika perusahaan mengimpor produk baru atau menemukan perubahan tarif maupun klasifikasi, tim kepabeanan perlu kembali memeriksa dasar penetapan HS code.
Langkah tersebut penting terutama bagi perusahaan yang memiliki banyak jenis barang. Kesalahan yang berulang pada beberapa transaksi dapat menimbulkan konsekuensi yang lebih besar dibandingkan kesalahan pada satu transaksi saja.
Perusahaan Dapat Menyiapkan Klasifikasi Sebelum Barang Diimpor
Jika perusahaan masih meragukan klasifikasi barang, terdapat mekanisme resmi yang dapat digunakan sebelum pemberitahuan pabean disampaikan. PMK 194/PMK.04/2016 mengatur tata cara pengajuan dan penetapan klasifikasi barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean.
Melalui mekanisme tersebut, perusahaan dapat memperoleh penetapan klasifikasi dari otoritas kepabeanan sebelum proses impor tertentu berjalan. Dalam praktiknya, konsultan dapat membantu perusahaan mengidentifikasi persoalan klasifikasi, mengumpulkan dokumen teknis, dan menyiapkan analisis. Namun, jasa konsultasi tidak sama dengan penetapan resmi karena kewenangan penetapan tetap berada pada otoritas kepabeanan.
Kapan Perusahaan Membutuhkan Konsultasi HS Code?
Konsultasi HS code semakin relevan ketika perusahaan menghadapi barang baru, produk multifungsi, komponen mesin, produk dengan berbagai bahan, atau barang yang mempunyai beberapa kemungkinan pos tarif.
Layanan tersebut juga dapat membantu ketika terdapat perbedaan antara kode yang digunakan pemasok dan klasifikasi yang akan digunakan dalam dokumen impor Indonesia. Kode dari pemasok luar negeri tidak otomatis menjadi dasar akhir karena perusahaan tetap perlu memastikan kesesuaiannya dengan sistem klasifikasi dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.
Bagi perusahaan dengan transaksi impor rutin, review HS code juga dapat ditempatkan sebagai bagian dari prosedur kepatuhan. Dengan begitu, pemeriksaan tidak hanya dilakukan ketika terjadi masalah, tetapi menjadi bagian dari pengendalian sebelum transaksi berlangsung.
Baca lainnya juga: Sengketa HS Code dan Cara Penyelesaiannya
FAQs
Apakah HS code sama dengan tarif bea masuk?
Tidak. HS code menunjukkan klasifikasi barang, sedangkan tarif bea masuk merupakan salah satu ketentuan yang diterapkan berdasarkan klasifikasi dan aturan tarif yang berlaku.
Apakah perusahaan kecil juga membutuhkan konsultasi HS code?
Bisa. Kebutuhannya tidak semata-mata ditentukan oleh ukuran perusahaan, tetapi juga jenis barang, kompleksitas produk, frekuensi impor, dan nilai transaksi.
Apakah HS code yang digunakan tahun sebelumnya masih dapat digunakan?
Perusahaan perlu melakukan pemeriksaan ulang karena ketentuan dapat berubah. PMK 26/PMK.010/2022 telah mengalami perubahan terakhir melalui PMK 50 Tahun 2026 yang berlaku sejak 28 Juli 2026.
Dokumen apa yang perlu disiapkan untuk konsultasi?
Importir sebaiknya menyiapkan invoice, packing list, katalog, datasheet, foto produk, komposisi bahan, fungsi, spesifikasi teknis, serta informasi mengenai cara penggunaan barang. Semakin lengkap informasi produk, semakin kuat dasar analisis klasifikasinya.
Kesimpulan
Konsultasi HS code bukan sekadar mencari nomor kode pada daftar tarif. Prosesnya membutuhkan pemeriksaan terhadap karakteristik barang, aturan klasifikasi, BTKI, regulasi terbaru, serta sumber interpretasi yang relevan. Perubahan melalui PMK 50 Tahun 2026 juga menjadi alasan bagi importir untuk meninjau kembali kode barang yang selama ini digunakan.
Bagi perusahaan dengan transaksi impor rutin atau produk yang kompleks, review HS code secara berkala dapat menjadi bagian dari pengendalian biaya dan kepatuhan kepabeanan. Pendekatan yang dilakukan sebelum barang masuk Indonesia juga memberikan ruang bagi perusahaan untuk mengidentifikasi potensi persoalan lebih awal.
Baca artikel + minta review awal serta hubungi kami untuk membahas kebutuhan klasifikasi barang berdasarkan karakteristik, dokumen, dan kegiatan impor perusahaan.
