Konsultan skala upah semakin dibutuhkan perusahaan yang ingin membangun sistem penggajian secara terukur, proporsional, dan sesuai ketentuan ketenagakerjaan di Indonesia. Struktur pengupahan yang hanya mengikuti kebiasaan lama dapat menimbulkan persoalan ketika perusahaan memiliki banyak jabatan, jenjang karier, tingkat kompetensi, dan masa kerja yang berbeda. Melalui pendampingan yang tepat, perusahaan dapat mengetahui apakah rentang upah yang diterapkan sudah memiliki dasar yang objektif sekaligus mampu mendukung pengelolaan biaya tenaga kerja secara lebih terkendali.
Kebutuhan tersebut semakin relevan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Berdasarkan putusan resmi MK, kewajiban pengusaha dalam menyusun struktur dan skala upah tidak hanya memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas, tetapi juga golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. MK juga memberikan pemaknaan bahwa struktur dan skala upah harus bersifat proporsional.
Dengan perkembangan tersebut, konsultan skala upah bukan hanya membantu membuat tabel nominal gaji. Perannya lebih luas, yaitu membantu perusahaan memahami posisi setiap jabatan, mengevaluasi struktur penghasilan, menemukan ketidakseimbangan, dan menyusun sistem yang dapat diterapkan secara konsisten.
Mengapa Struktur Skala Upah Penting bagi Perusahaan?
Struktur dan skala upah memberikan kerangka bagi perusahaan untuk membedakan tingkat penghasilan berdasarkan karakteristik pekerjaan. Perusahaan tidak seharusnya menetapkan gaji hanya berdasarkan negosiasi ketika seseorang diterima bekerja. Semakin kompleks organisasi, semakin penting perusahaan mempunyai parameter yang menjelaskan mengapa satu jabatan memperoleh rentang penghasilan berbeda dari jabatan lainnya.
Menurut penjelasan resmi JDIH Kementerian Ketenagakerjaan, Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah mengatur kewajiban pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Regulasi tersebut juga mengatur beberapa metode penyusunan, termasuk metode rangking sederhana, dua titik, dan poin faktor. Permenaker tersebut saat ini tercatat berstatus berlaku.
Bagi manajemen, struktur tersebut membantu menentukan kebijakan kenaikan gaji, promosi, rekrutmen, dan pengembangan karier. Bagi pekerja, sistem yang lebih jelas memberikan gambaran mengenai dasar perbedaan penghasilan di dalam perusahaan.
Apa yang Dikerjakan Konsultan Skala Upah?
Konsultan biasanya memulai pekerjaan dengan memahami kondisi perusahaan. Data jabatan, uraian pekerjaan, jumlah pekerja, tingkat pendidikan, kompetensi, masa kerja, serta komponen penghasilan menjadi bahan untuk melakukan pemetaan awal.
Tahap selanjutnya dapat berupa analisis dan evaluasi jabatan. Konsultan menilai faktor yang membuat suatu pekerjaan memiliki tingkat tanggung jawab dan kompleksitas berbeda. Hasil evaluasi kemudian digunakan untuk mengelompokkan jabatan ke dalam golongan atau kelas tertentu.
Setelah pemetaan selesai, perusahaan dapat menyusun rentang upah untuk setiap kelompok jabatan. Rentang tersebut membantu perusahaan menentukan posisi penghasilan minimum, tengah, dan maksimum secara lebih sistematis. JDIH Kemnaker juga memuat standar kompetensi yang menjelaskan bahwa proses penyusunan struktur dan skala upah mencakup analisis jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan struktur dan skala upah, hingga penetapannya.
Pendekatan ini membuat struktur pengupahan tidak berhenti sebagai dokumen administratif. Perusahaan dapat menggunakannya sebagai acuan ketika melakukan perekrutan, promosi, penyesuaian gaji, atau evaluasi internal.
Mengapa Putusan MK Mengubah Cara Perusahaan Melihat Upah?
Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 menjadi salah satu perkembangan penting dalam kebijakan pengupahan. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan frasa “struktur dan skala upah” harus dimaknai sebagai “struktur dan skala upah yang proporsional”. MK juga memberikan pemaknaan terhadap kewajiban pengusaha dengan menambahkan pertimbangan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi di samping kemampuan perusahaan dan produktivitas.
Secara praktis, perubahan ini mendorong perusahaan untuk melihat pengupahan secara lebih menyeluruh. Perusahaan perlu mempunyai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ketika menetapkan perbedaan penghasilan antarjabatan.
Kondisi tersebut juga membuat proses review menjadi penting. Struktur yang pernah dibuat beberapa tahun lalu belum tentu tetap sesuai dengan organisasi yang sudah berubah. Jabatan baru, perubahan tanggung jawab, perkembangan kompetensi, dan perubahan strategi bisnis dapat memengaruhi struktur pengupahan.
Kapan Perusahaan Perlu Menggunakan Konsultan?
Tidak ada satu waktu yang berlaku sama untuk seluruh perusahaan. Namun, kebutuhan konsultasi biasanya semakin terasa ketika organisasi mengalami pertumbuhan, membuka banyak posisi baru, melakukan restrukturisasi, atau menemukan ketidaksesuaian antara tanggung jawab pekerjaan dan tingkat penghasilan.
Perusahaan juga dapat melakukan review ketika terdapat perubahan regulasi. Langkah tersebut membantu manajemen mengidentifikasi apakah kebijakan internal masih sejalan dengan ketentuan terbaru.
Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 sendiri masih tercatat berlaku dalam JDIH Kementerian Ketenagakerjaan. Karena regulasi pengupahan dapat berkembang melalui perubahan peraturan dan putusan pengadilan, perusahaan sebaiknya tidak hanya mengandalkan dokumen lama tanpa melakukan pemeriksaan ulang.
Bagaimana Konsultan Membantu Mengurangi Risiko Perusahaan?
Risiko pengupahan tidak selalu muncul dalam bentuk sengketa. Ketidakkonsistenan gaji juga dapat memengaruhi hubungan kerja, perencanaan biaya, proses promosi, dan persepsi pekerja terhadap keadilan internal.
Konsultan dapat membantu perusahaan mengidentifikasi kesenjangan tersebut melalui pemetaan jabatan dan evaluasi struktur penghasilan. Hasilnya dapat menjadi dasar bagi manajemen untuk menentukan prioritas perbaikan tanpa harus mengubah seluruh sistem secara sekaligus.
Pendekatan ini penting terutama bagi perusahaan yang memiliki banyak pekerja. Dengan struktur yang lebih terukur, keputusan mengenai penyesuaian penghasilan dapat dibuat berdasarkan parameter yang sama, bukan semata-mata berdasarkan negosiasi individual.
Apa Hubungannya dengan Payroll dan Pajak?
Struktur skala upah berada dalam ranah ketenagakerjaan, tetapi penerapannya berhubungan dengan administrasi payroll dan perpajakan. Perubahan gaji, tunjangan, bonus, maupun manfaat tertentu dapat memengaruhi penghitungan penghasilan pekerja dan kewajiban pemotongan pajak.
Dalam konteks PPh Pasal 21, perusahaan perlu memastikan data penghasilan yang digunakan dalam payroll konsisten dengan kebijakan kompensasi. Karena itu, penyusunan struktur skala upah sebaiknya tidak berjalan terpisah dari fungsi HR dan administrasi pajak.
Berdasarkan penjelasan resmi Direktorat Jenderal Pajak, PMK Nomor 168 Tahun 2023 menjadi salah satu dasar petunjuk pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Artinya, perubahan struktur kompensasi perlu diterjemahkan dengan benar ke dalam administrasi perpajakan perusahaan.
Koordinasi antara konsultan skala upah, HR, dan konsultan pajak dapat membantu perusahaan menghindari ketidaksesuaian antara kebijakan penghasilan dengan pencatatan payroll.
FAQ Konsultan Skala Upah
Apakah konsultan skala upah sama dengan konsultan pajak?
Tidak. Konsultan skala upah berfokus pada struktur pengupahan dan evaluasi jabatan, sedangkan konsultan pajak berfokus pada kepatuhan dan administrasi perpajakan. Keduanya dapat bekerja sama ketika struktur kompensasi berdampak pada payroll dan PPh 21.
Apakah perusahaan wajib mempunyai struktur dan skala upah?
Perusahaan memiliki kewajiban menyusun struktur dan skala upah berdasarkan ketentuan pengupahan. Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 yang mengatur hal tersebut tercatat masih berlaku pada JDIH Kemnaker.
Apakah konsultan menentukan nominal gaji karyawan?
Konsultan membantu perusahaan membangun metode dan rentang pengupahan berdasarkan parameter yang relevan. Keputusan akhir mengenai kebijakan remunerasi tetap menjadi kewenangan perusahaan.
Kapan struktur skala upah perlu ditinjau?
Perusahaan sebaiknya melakukan peninjauan ketika terjadi perubahan organisasi, jabatan, tanggung jawab, kebijakan kompensasi, kondisi bisnis, atau regulasi yang berkaitan dengan pengupahan.
Kesimpulan
Konsultan skala upah dapat menjadi mitra strategis ketika perusahaan ingin membangun sistem pengupahan yang lebih objektif, proporsional, dan mudah dipertanggungjawabkan. Perubahan pemaknaan hukum melalui Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 semakin menegaskan pentingnya memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sekaligus golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, serta kompetensi.
Pada akhirnya, struktur skala upah bukan sekadar dokumen untuk memenuhi kewajiban administratif. Sistem tersebut dapat menjadi fondasi pengelolaan karier, pengendalian biaya tenaga kerja, kebijakan kenaikan gaji, dan hubungan industrial yang lebih sehat. Karena itu, ketika perusahaan mulai melihat adanya ketidakteraturan dalam pengupahan, melakukan evaluasi lebih awal dapat menjadi pilihan yang lebih rasional daripada menunggu persoalan berkembang.
Rekomendasi
Baca artikel + minta review awal serta hubungi kami untuk mendapatkan gambaran awal mengenai struktur skala upah perusahaan dan area pengupahan yang perlu diperiksa lebih lanjut.
