Bagi perusahaan yang ingin membangun sistem penggajian yang tertib, biaya jasa skala upah seharusnya tidak dipandang sekadar sebagai pengeluaran administrasi. Penyusunan struktur dan skala upah membutuhkan analisis jabatan, pemetaan golongan, evaluasi pekerjaan, penentuan rentang upah, hingga penyesuaian dengan kondisi perusahaan. Karena itu, menggunakan jasa profesional dapat menjadi pilihan ketika perusahaan tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk mengerjakannya secara mandiri. Dari sisi kepatuhan, struktur dan skala upah juga memiliki dasar hukum yang jelas dan tetap relevan setelah adanya perubahan kebijakan pengupahan melalui PP Nomor 49 Tahun 2025.
Mengapa Perusahaan Perlu Menyusun Struktur dan Skala Upah?
Struktur dan skala upah memberikan kerangka yang menjelaskan hubungan antara jabatan, tanggung jawab, kompetensi, dan besaran upah. Berdasarkan penjelasan resmi Kementerian Ketenagakerjaan, Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah mengatur penyusunan struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Peraturan tersebut juga masih tercatat berstatus berlaku pada JDIH Kementerian Ketenagakerjaan.
Ketentuan pengupahan kemudian berkembang melalui PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui PP Nomor 49 Tahun 2025. Pemerintah menerbitkan PP 49/2025 pada 17 Desember 2025 sebagai perubahan kedua atas PP 36/2021. Artinya, perusahaan perlu memperhatikan ketentuan pengupahan yang berlaku ketika mengevaluasi sistem kompensasinya.
Dalam praktiknya, kebutuhan tersebut tidak hanya muncul pada perusahaan besar. Usaha kecil dan menengah juga dapat membutuhkan struktur skala upah ketika jumlah jabatan bertambah, organisasi berkembang, atau perusahaan ingin mengurangi ketidakkonsistenan dalam menentukan gaji.
Apa Saja yang Mempengaruhi Biaya Jasa Skala Upah?
Tidak terdapat satu tarif resmi pemerintah yang menetapkan berapa harga jasa penyusunan struktur dan skala upah untuk setiap perusahaan. Biaya biasanya mengikuti ruang lingkup pekerjaan dan kompleksitas organisasi.
Perusahaan dengan sedikit jabatan tentu membutuhkan pekerjaan yang berbeda dibandingkan perusahaan dengan puluhan atau ratusan posisi. Konsultan dapat mengerjakan analisis jabatan, evaluasi jabatan, pemetaan gaji, penyusunan golongan, salary band, hingga rekomendasi implementasi. Semakin banyak data yang harus dianalisis, semakin besar pula pekerjaan profesional yang diperlukan.
Kerangka kompetensi pemerintah juga menunjukkan bahwa penyusunan struktur dan skala upah bukan sekadar membuat tabel gaji. Dokumen kompetensi yang tersedia melalui JDIH Kementerian Ketenagakerjaan mencakup analisis jabatan, uraian jabatan, evaluasi jabatan, survei upah, serta penyusunan garis kebijakan upah. Dokumen tersebut bahkan mengenali survei mandiri maupun penggunaan jasa konsultan sebagai metode yang dapat digunakan perusahaan.
Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak memilih penyedia jasa hanya berdasarkan harga paling rendah. Yang lebih penting adalah memastikan cakupan pekerjaan, jumlah jabatan yang dianalisis, metode evaluasi, bentuk laporan, dan dukungan setelah dokumen selesai.
Bagaimana Cara Kerja Jasa Penyusunan Struktur Skala Upah?
Proses umumnya dimulai dengan pengumpulan informasi mengenai organisasi. Konsultan mempelajari struktur perusahaan, daftar jabatan, uraian pekerjaan, tanggung jawab, persyaratan kompetensi, serta data upah yang sedang berlaku.
Tahap berikutnya adalah evaluasi jabatan. Jabatan dibandingkan berdasarkan faktor yang relevan sehingga perusahaan dapat mengelompokkan posisi secara lebih objektif. Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 sendiri menyediakan beberapa pendekatan penyusunan, sedangkan kajian akademik menunjukkan bahwa faktor seperti jabatan, masa kerja, pendidikan, kompetensi, dan kondisi perusahaan perlu diperhatikan dalam merancang struktur upah.
Setelah itu, konsultan dapat menyusun golongan jabatan dan rentang upah. Hasil akhirnya bukan sekadar daftar nominal, melainkan sistem yang membantu perusahaan menentukan batas upah terendah dan tertinggi untuk kelompok jabatan tertentu.
Kajian tahun 2024 terhadap usaha kecil sektor makanan dan minuman di Kabupaten Bandung Barat juga menunjukkan bahwa penyusunan struktur dan skala upah dapat dilakukan melalui pemetaan gaji, survei gaji, evaluasi kompensasi internal dan eksternal, serta metode dua titik.
Apa Hubungannya dengan Pajak Perusahaan?
Biaya jasa penyusunan struktur dan skala upah juga perlu dilihat dari sisi administrasi perpajakan. Berdasarkan penjelasan resmi Direktorat Jenderal Pajak mengenai biaya usaha, pengeluaran yang mempunyai hubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan pada prinsipnya dapat menjadi biaya sesuai ketentuan Pajak Penghasilan. UU PPh juga menjelaskan bahwa biaya yang berkaitan dengan pekerjaan atau jasa dapat termasuk biaya yang dapat dikurangkan sepanjang memenuhi persyaratan perpajakan.
Namun, perusahaan tetap perlu menyimpan dokumen pendukung seperti kontrak jasa, invoice, bukti pembayaran, laporan pekerjaan, dan dokumen hasil penyusunan. Dokumentasi penting untuk menunjukkan hubungan biaya dengan kegiatan usaha apabila diperlukan dalam pemeriksaan pajak.
Jika jasa diberikan oleh orang pribadi sebagai konsultan, aspek pemotongan PPh juga perlu diperhatikan. PMK Nomor 168 Tahun 2023 mengatur petunjuk pelaksanaan pemotongan PPh atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2024. Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa penerima penghasilan kategori bukan pegawai menggunakan ketentuan PPh Pasal 21 sesuai mekanisme yang diatur dalam PMK tersebut.
Dengan demikian, biaya jasa tidak berhenti pada nominal yang tercantum dalam penawaran. Perusahaan juga perlu memastikan perlakuan pajak atas pembayaran jasa tersebut sudah dilakukan secara tepat.
Mengapa Jasa Profesional Dapat Menjadi Pilihan?
Perusahaan sebenarnya dapat menyusun struktur skala upah secara internal. Akan tetapi, pekerjaan tersebut membutuhkan waktu, data yang memadai, dan kemampuan melakukan evaluasi jabatan secara objektif.
Menurut kajian dalam jurnal ilmiah tahun 2026 dari peneliti Politeknik Ketenagakerjaan, struktur dan skala upah dapat berperan sebagai instrumen transparansi dan keadilan pengupahan. Kajian tersebut menghubungkan struktur upah dengan kemampuan organisasi menjelaskan perbedaan kompensasi berdasarkan posisi, kompetensi, masa kerja, tanggung jawab, serta faktor terkait lainnya.
Karena itu, konsultan dapat membantu perusahaan memperoleh sudut pandang yang lebih objektif, terutama ketika manajemen menghadapi banyak jabatan atau menemukan ketidakteraturan dalam sistem gaji.
Kapan Perusahaan Sebaiknya Menggunakan Jasa Skala Upah?
Kebutuhan jasa biasanya semakin kuat ketika perusahaan baru berkembang, melakukan restrukturisasi organisasi, membuka banyak posisi baru, atau ingin mengevaluasi kembali sistem kompensasinya.
Perusahaan juga sebaiknya mempertimbangkan review ketika struktur gaji sudah tidak mencerminkan perbedaan tanggung jawab antarjabatan. Hal yang sama berlaku ketika perusahaan mengalami perubahan strategi bisnis atau ingin memperbaiki tata kelola sumber daya manusia.
Bagi perusahaan di Jakarta dan wilayah Indonesia lainnya, layanan dapat dilakukan dengan menyesuaikan karakteristik industri, lokasi operasional, jumlah pekerja, dan kemampuan finansial perusahaan. Dengan pendekatan tersebut, struktur upah tidak dibuat secara seragam, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
Baca juga lainnya: Sanksi Tidak Memiliki Struktur dan Skala Upah: Risiko bagi Perusahaan
FAQ Seputar Biaya Jasa Skala Upah
Apakah ada tarif resmi biaya jasa penyusunan struktur dan skala upah?
Tidak ada satu tarif pemerintah yang berlaku untuk semua penyedia jasa. Harga bergantung pada ruang lingkup pekerjaan, jumlah jabatan, metode analisis, dan kebutuhan perusahaan.
Apakah perusahaan kecil wajib menggunakan konsultan?
Tidak. Perusahaan dapat menyusun sendiri. Konsultan menjadi pilihan ketika perusahaan membutuhkan keahlian, efisiensi waktu, atau penilaian yang lebih objektif.
Apakah biaya jasa skala upah berkaitan dengan pajak?
Ya. Perusahaan perlu memperhatikan pencatatan biaya dan, apabila penerima jasa merupakan orang pribadi, kewajiban pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Apa dokumen yang sebaiknya diterima perusahaan dari konsultan?
Idealnya perusahaan memperoleh hasil analisis jabatan, evaluasi jabatan, pengelompokan golongan, rentang upah, serta dokumen struktur dan skala upah yang dapat digunakan sebagai pedoman internal.
Kesimpulan
Biaya jasa skala upah pada akhirnya perlu dinilai berdasarkan manfaat dan risiko yang dapat dikelola, bukan hanya nominal penawarannya. Struktur dan skala upah merupakan bagian penting dari tata kelola pengupahan dan memiliki landasan dalam Permenaker Nomor 1 Tahun 2017 serta kerangka pengupahan yang kini juga telah mengalami perubahan melalui PP Nomor 49 Tahun 2025.
Perusahaan yang ingin menggunakan jasa profesional sebaiknya meminta penjelasan mengenai metode, cakupan pekerjaan, hasil akhir, periode pengerjaan, serta aspek perpajakannya. Pendekatan tersebut membantu manajemen membandingkan penawaran secara lebih rasional sekaligus memastikan biaya yang dikeluarkan menghasilkan sistem pengupahan yang dapat diterapkan.
Rekomendasi
Untuk memahami lebih jauh bagaimana struktur skala upah dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan sekaligus ditinjau dari sisi kepatuhan, Baca artikel + minta review awal serta hubungi kami untuk mendapatkan langkah awal yang lebih terarah.
