Konsultan Kepatuhan Perlindungan Data Pribadi

Ilustrasi Konsultan Kepatuhan Perlindungan Data Pribadi

Digitalisasi membuat perusahaan semakin bergantung pada data pelanggan, karyawan, pemasok, dan mitra bisnis. Informasi seperti nomor identitas, alamat, nomor telepon, data keuangan, hingga riwayat transaksi digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional. Namun, pengumpulan dan pemanfaatan informasi tersebut juga menimbulkan tanggung jawab hukum. Kesalahan dalam mengelola data dapat memicu kebocoran informasi, sengketa, kerugian reputasi, serta sanksi administratif maupun pidana. Karena itu, konsultan kepatuhan perlindungan data pribadi berperan membantu perusahaan menerapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), mengevaluasi proses pengolahan informasi, dan membangun tata kelola yang sesuai dengan karakteristik bisnis.

UU PDP Menuntut Perusahaan Mengubah Cara Mengelola Data

UU PDP memberikan landasan hukum bagi perlindungan hak individu dalam setiap kegiatan pemrosesan data pribadi. Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022 dalam JDIH Badan Pemeriksa Keuangan, pengaturan ini mencakup hak subjek data, dasar pemrosesan, kewajiban pengendali dan prosesor, transfer data, sanksi administratif, serta ketentuan pidana.

Ketentuan tersebut berlaku bagi perusahaan yang memproses data pribadi dalam kegiatan bisnisnya, baik melalui sistem elektronik maupun secara nonelektronik, sepanjang memenuhi ruang lingkup penerapan undang-undang. Perusahaan harus memahami perannya sebagai pengendali atau prosesor data. Pengendali menentukan tujuan dan kendali pemrosesan, sedangkan prosesor memproses data atas nama pengendali.

Konsekuensinya, perusahaan tidak dapat mengumpulkan informasi tanpa tujuan yang jelas. Setiap pemrosesan harus memiliki dasar yang sah, seperti persetujuan, pemenuhan perjanjian, kewajiban hukum, atau dasar lain yang diakui UU PDP. Persetujuan bukan satu-satunya dasar yang dapat digunakan. Perusahaan juga harus menjelaskan tujuan pemrosesan secara transparan dan membatasi penggunaan data sesuai kebutuhan.

Risiko Ketidakpatuhan Dapat Mengganggu Operasional dan Reputasi

Risiko pelanggaran sering muncul dari kegiatan rutin. Contohnya, perusahaan memberikan akses data pelanggan kepada terlalu banyak karyawan, menyimpan dokumen identitas tanpa batas waktu yang jelas, atau membagikan informasi kepada vendor tanpa pengaturan tanggung jawab. Penggunaan data untuk pemasaran atau analisis yang berbeda dari tujuan awal juga memerlukan evaluasi dasar pemrosesan.

Menurut kajian Chery Rahayu Lestari dan tim peneliti dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum, kepatuhan pengelolaan data pada platform digital perlu dilihat dari praktik pemrosesan, bukan hanya keberadaan kebijakan tertulis. Perspektif ini relevan bagi perusahaan karena dokumen privasi tidak akan cukup apabila prosedur operasional dan pengamanan sistem tidak berjalan.

UU PDP juga mengatur konsekuensi atas pelanggaran tertentu. Berdasarkan Pasal 57, sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan, penghapusan atau pemusnahan data, serta denda administratif paling tinggi dua persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran. Undang-undang ini juga memuat ketentuan pidana untuk perbuatan tertentu, termasuk memperoleh, mengungkapkan, dan menggunakan data pribadi secara melawan hukum.

PP Nomor 33 Tahun 2026 Membawa Aturan Pelaksanaan yang Lebih Terperinci

Perkembangan penting bagi perusahaan adalah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan UU PDP. Pemerintah mengundangkan peraturan tersebut pada 16 Juli 2026 dan menetapkan masa enam bulan sebelum mulai berlaku, yaitu 16 Januari 2027. Informasi mengenai persiapan penerapannya juga disampaikan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam sosialisasi PP 33/2026.

PP tersebut memberikan rincian pelaksanaan sejumlah kewajiban yang sebelumnya telah ditetapkan UU PDP. Pengaturannya mencakup dasar pemrosesan, pemenuhan hak subjek data, pencatatan kegiatan pemrosesan, penilaian dampak pelindungan data pribadi, transfer data, serta fungsi pejabat atau petugas pelindungan data pribadi. Dengan demikian, perusahaan perlu menyiapkan prosedur dan dokumentasi yang dapat membuktikan bahwa pemrosesan berjalan sesuai ketentuan.

Dalam analisis praktisi hukum Dorna Legal mengenai PP PDP 33/2026, pengaturan hak keberatan atas keputusan berbasis pemrosesan otomatis menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Hal ini relevan bagi perusahaan yang menggunakan profiling, penilaian kelayakan, atau sistem algoritmik dalam menentukan layanan kepada pelanggan. Perusahaan perlu meninjau bagaimana sistem mengambil keputusan dan menyediakan mekanisme yang sesuai untuk menangani hak subjek data.

Karena PP 33/2026 baru berlaku pada Januari 2027, perusahaan sebaiknya menggunakan waktu persiapan untuk mengevaluasi proses, memperbarui dokumen, dan menyesuaikan sistem. Kewajiban dasar berdasarkan UU PDP sendiri tidak perlu menunggu berlakunya PP tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Memperjelas Kriteria Penunjukan Petugas PDP

Perusahaan juga perlu memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-XXII/2024, yang diucapkan pada 30 Juli 2025. Mahkamah menyatakan kata “dan” dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b UU PDP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dan/atau”.

Putusan tersebut memperjelas bahwa kriteria penunjukan pejabat atau petugas yang menjalankan fungsi pelindungan data pribadi pada ketentuan terkait bersifat alternatif. Kewajiban penunjukan berlaku dalam kondisi yang diatur undang-undang, antara lain pemrosesan untuk pelayanan publik, pemantauan data secara teratur dan sistematis dalam skala besar, atau pemrosesan data spesifik maupun data terkait tindak pidana dalam skala besar sebagai kegiatan inti.

Dalam penjelasan resmi Mahkamah Konstitusi mengenai perlindungan data pribadi, MK menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak atas perlindungan diri pribadi. Bagi perusahaan, hal ini memperkuat alasan untuk menilai kebutuhan penunjukan petugas PDP berdasarkan jenis dan skala pemrosesan. Tidak semua perusahaan otomatis wajib menunjuk DPO, tetapi perusahaan yang memenuhi kriteria harus memperhatikan profesionalitas, pengetahuan hukum, dan kemampuan petugas tersebut.

Tahapan Pendampingan Konsultan Kepatuhan PDP

Pendampingan konsultan umumnya dimulai dengan pemetaan data atau data mapping. Konsultan mengidentifikasi jenis informasi yang dikumpulkan, sumber perolehan, tujuan penggunaan, lokasi penyimpanan, pihak penerima, dan jangka waktu retensi. Pemetaan ini membantu perusahaan mengetahui aliran data dari awal hingga penghapusan.

Berikutnya, konsultan melakukan gap assessment dengan membandingkan praktik perusahaan terhadap kewajiban hukum. Evaluasi dapat mencakup dasar pemrosesan, pemberitahuan privasi, pengelolaan hak subjek data, kontrak dengan vendor, pengamanan sistem, dan prosedur penanganan insiden.

Berdasarkan hasil evaluasi, konsultan membantu menyusun rencana perbaikan. Pekerjaannya dapat meliputi pembaruan kebijakan privasi, prosedur retensi dan penghapusan, perjanjian pemrosesan data, penilaian dampak, pelatihan karyawan, serta mekanisme pelaporan insiden. Untuk perusahaan yang wajib menunjuk petugas PDP, konsultan juga dapat membantu menyiapkan fungsi dan tata kelola penugasannya sesuai ketentuan.

Hubungan Kepatuhan PDP dengan Administrasi Perpajakan

Data pribadi juga digunakan dalam administrasi perpajakan perusahaan. Bagian sumber daya manusia, misalnya, mengelola identitas, penghasilan, dan informasi perpajakan karyawan. Bagian keuangan menyimpan data pelanggan, pemasok, rekening pembayaran, serta dokumen transaksi. Informasi tersebut perlu dilindungi sesuai prinsip UU PDP sekaligus digunakan untuk memenuhi kewajiban administrasi yang sah.

Perusahaan perlu membedakan kewajiban pelindungan data dari kewajiban perpajakan. Pasal 34 UU KUP dalam naskah konsolidasi yang dipublikasikan Direktorat Jenderal Pajak mengatur kerahasiaan informasi wajib pajak bagi pejabat dan pihak tertentu dalam pelaksanaan tugas perpajakan. Sementara itu, kewajiban perusahaan melindungi data pribadi karyawan dan pelanggan mengikuti ketentuan UU PDP sesuai perannya.

Tidak terdapat PMK yang secara khusus mewajibkan seluruh perusahaan menggunakan jasa konsultan PDP. Namun, perusahaan tetap perlu memastikan pencatatan, akses, penyimpanan, dan pertukaran dokumen perpajakan berlangsung secara aman. Kolaborasi konsultan PDP, konsultan pajak, bagian hukum, dan teknologi informasi membantu perusahaan menjaga kepatuhan tanpa mencampuradukkan tanggung jawab masing-masing.

Baca juga : Jasa Penetration Testing dan Cyber Security

FAQs

1. Apakah semua perusahaan wajib mematuhi UU PDP?

Perusahaan yang melakukan pemrosesan data pribadi dalam ruang lingkup UU PDP wajib memenuhi ketentuan yang relevan, baik sebagai pengendali maupun prosesor.

2. Apakah setiap perusahaan wajib menunjuk DPO?

Tidak. Penunjukan pejabat atau petugas PDP diwajibkan apabila perusahaan memenuhi kondisi dalam Pasal 53 UU PDP sebagaimana dimaknai Putusan MK Nomor 151/PUU-XXII/2024.

3. Apa manfaat menggunakan konsultan kepatuhan PDP?

Konsultan membantu memetakan data, menilai kesenjangan kepatuhan, menyusun kebijakan dan prosedur, mengevaluasi risiko, serta menyiapkan perusahaan menghadapi ketentuan pelaksanaan yang berlaku.

4. Kapan perusahaan sebaiknya melakukan evaluasi kepatuhan?

Evaluasi sebaiknya dilakukan sebelum meluncurkan layanan yang mengumpulkan data pribadi, ketika mengganti vendor atau sistem, saat mengubah tujuan pemrosesan, dan menjelang berlakunya PP 33/2026 pada Januari 2027.

Kesimpulan

Kepatuhan terhadap UU PDP merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab. Perusahaan perlu memahami data yang dikelola, dasar pemrosesannya, pihak yang memiliki akses, serta prosedur pengamanan dan penanganan insiden. Kehadiran PP 33/2026 semakin memperjelas kebutuhan untuk membangun dokumentasi dan mekanisme operasional yang dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui konsultan kepatuhan perlindungan data pribadi, perusahaan dapat mengevaluasi kesenjangan, menyusun kebijakan, meningkatkan kesadaran karyawan, dan mempersiapkan penyesuaian regulasi. Langkah tersebut membantu mengurangi risiko hukum sekaligus membangun kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis.

Butuh bantuan meninjau kewajiban perpajakan Anda atau perusahaan? Hubungi tim konsultan pajak kami untuk mendiskusikan kondisi perpajakan Anda, memeriksa kelengkapan dokumen, dan menentukan langkah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagikan artikel

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top