Jasa Pengurusan Pertimbangan Teknis Pertanahan (Pertek BPN)

Ilustrasi Jasa Pengurusan Pertimbangan Teknis Pertanahan (Pertek BPN)

Rencana pembangunan pabrik, gudang, kawasan komersial, perumahan, maupun fasilitas usaha membutuhkan kepastian bahwa penggunaan tanah sesuai dengan ketentuan pertanahan dan tata ruang. Ketidaksesuaian lokasi, status penguasaan, atau rencana pemanfaatan lahan dapat menghambat perizinan dan meningkatkan risiko investasi. Salah satu instrumen yang perlu dipahami adalah Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP). Melalui jasa pertimbangan teknis pertanahan, pemilik tanah dan pelaku usaha dapat memperoleh pendampingan dalam memeriksa dokumen, menyiapkan permohonan, serta mengidentifikasi persoalan lahan sebelum mengajukan proses kepada Kantor Pertanahan. Persiapan ini membantu perusahaan mengambil keputusan investasi berdasarkan kondisi tanah dan ketentuan yang berlaku.

Memahami Fungsi Pertimbangan Teknis Pertanahan

PTP merupakan hasil analisis teknis penatagunaan tanah yang mempertimbangkan aspek penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan kemampuan tanah. Pengaturannya terdapat dalam Permen ATR/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan, yang tercatat berstatus berlaku.

Berdasarkan Pasal 3 peraturan tersebut, PTP diberikan untuk penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), penegasan status dan rekomendasi penguasaan tanah timbul, serta penyelenggaraan kebijakan penggunaan dan pemanfaatan tanah. Artinya, PTP tidak hanya berkaitan dengan pembangunan properti, tetapi juga mendukung penilaian pemerintah terhadap rencana penggunaan bidang tanah.

PTP bukan sertifikat tanah, bukti kepemilikan, ataupun izin untuk membuka tanah. Dokumen ini memuat pertimbangan teknis dan peta yang menjelaskan kondisi serta kesesuaian tanah terhadap rencana kegiatan. Karena itu, pemohon tetap harus memenuhi persyaratan perizinan dan hak atas tanah yang berlaku.

Kapan Perusahaan Membutuhkan PTP?

Perusahaan dapat membutuhkan PTP ketika mengajukan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup pelayanan pertimbangan teknis, terutama proses penerbitan KKPR melalui jalur yang mensyaratkannya. Kebutuhan tersebut dapat muncul dalam rencana pembangunan kawasan industri, pergudangan, fasilitas komersial, perumahan, maupun kegiatan usaha lain yang memerlukan penilaian lokasi.

Pemeriksaan sejak tahap perencanaan membantu perusahaan mengetahui apakah kondisi bidang tanah mendukung kegiatan yang direncanakan. Misalnya, perusahaan ingin membangun gudang pada lahan yang memiliki riwayat penguasaan berbeda atau berada di kawasan dengan peruntukan ruang tertentu. Pemeriksaan PTP dapat membantu mengidentifikasi kondisi tersebut sebelum perusahaan mengeluarkan biaya besar untuk pembelian lahan, desain, dan pembangunan.

Namun, perusahaan tidak boleh menganggap PTP sebagai persyaratan wajib untuk seluruh permohonan KKPR. Jalur penerbitan KKPR bergantung pada kondisi lokasi, ketersediaan RDTR, integrasi dengan OSS, serta ketentuan yang mengatur jenis kegiatan.

Perubahan Perizinan Berusaha dan Hubungannya dengan PTP

Pemerintah memperbarui sistem perizinan melalui PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang berlaku sejak 5 Juni 2025 dan menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021. Peraturan ini mengatur persyaratan dasar, perizinan berusaha, layanan OSS, pengawasan, serta penyelesaian hambatan perizinan.

Perubahan tersebut memengaruhi cara perusahaan memenuhi persyaratan lokasi kegiatan. Salah satu ketentuan penting terdapat dalam Pasal 25 PP 28/2025. Untuk lokasi usaha yang seluruhnya berada dalam delineasi RDTR yang belum terintegrasi dengan OSS, penerbitan KKPR dapat dilakukan melalui kajian berdasarkan rencana tata ruang tanpa melalui PTP. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kebutuhan PTP harus diperiksa berdasarkan jalur permohonan yang berlaku, bukan diasumsikan berlaku untuk semua lokasi.

Perusahaan perlu memeriksa status RDTR, integrasi OSS, jenis kegiatan, dan persyaratan lokasi sebelum menentukan dokumen yang harus disiapkan. Kesalahan memahami jalur ini dapat menyebabkan pengeluaran administrasi yang tidak perlu atau keterlambatan pengajuan.

Syarat dan Tahapan Pengajuan PTP

Berdasarkan Pasal 12 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2021, pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan melalui loket pelayanan. Dokumen yang perlu disiapkan meliputi peta atau sketsa lokasi, identitas pemohon, NPWP, surat kuasa jika dikuasakan, serta keterangan rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah. Pemohon berbentuk badan hukum juga perlu melampirkan akta pendirian dan pengesahan badan hukum.

Untuk pelaku usaha, persyaratan tambahan mencakup Nomor Induk Berusaha (NIB), Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang diajukan, dan proposal rencana kegiatan berusaha. Perusahaan perlu memastikan informasi luas, lokasi, dan kegiatan dalam dokumen tersebut konsisten dengan data yang dimasukkan ke sistem perizinan.

Pasal 11 peraturan yang sama menetapkan tahapan pelayanan berupa permohonan, peninjauan lapangan, pengolahan dan analisis data, rapat pembahasan, penyusunan risalah dan peta, serta penerbitan. Pemeriksaan lapangan membantu petugas memverifikasi kondisi penguasaan, penggunaan, pemanfaatan, dan kemampuan tanah. Hasilnya menjadi dasar penyusunan pertimbangan teknis, bukan jaminan bahwa seluruh rencana pemohon akan disetujui.

Biaya PTP dan Ketentuan PNBP

Pelayanan PTP dapat dikenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ketentuan khususnya tercantum dalam PMK Nomor 180/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif PNBP atas Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan. Peraturan tersebut mengatur tarif untuk pelayanan PTP dalam rangka penerbitan KKPR, penegasan status dan rekomendasi penguasaan tanah timbul, serta penyelenggaraan kebijakan penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Tarif tidak dapat disamaratakan karena perhitungannya memperhatikan jenis layanan, luas bidang, dan komponen harga satuan biaya khusus. Karena itu, pemohon sebaiknya meminta rincian pembayaran resmi kepada Kantor Pertanahan sebelum memulai proses. Biaya pendampingan konsultan merupakan komponen terpisah dari PNBP dan perlu disepakati berdasarkan ruang lingkup pekerjaan.

Risiko Pertanahan dan Pandangan Akademisi

Persoalan pertanahan dapat muncul ketika perusahaan tidak memeriksa status penguasaan, batas lokasi, penggunaan tanah saat ini, atau kesesuaian rencana kegiatan. Kondisi tersebut dapat menghambat investasi, terutama apabila perusahaan baru menemukan masalah setelah membeli lahan atau memulai pembangunan.

Kajian Anak Agung Ayu Intan Puspadewi, Kadek Julia Mahadewi, dan Ni Putu Sawitri Nandari dalam penelitian tentang PTP dalam penatagunaan tanah untuk kegiatan perizinan berusaha di Jurnal UDA menjelaskan bahwa pertimbangan teknis membantu memastikan penggunaan tanah berjalan sesuai ketentuan dan mendukung pemanfaatan lahan secara berkelanjutan. Pandangan akademik ini memperkuat pentingnya pemeriksaan pertanahan sebagai bagian dari perencanaan investasi, bukan sekadar tahapan administratif.

Dalam konteks lokal, penelitian mengenai implementasi PTP sebagai dasar legalitas investasi properti di Kota Bekasi mengangkat persoalan tumpang tindih klaim kepemilikan, ketidaksesuaian tata ruang, dan potensi masalah administrasi. Temuan tersebut relevan bagi pelaku usaha yang mengembangkan properti di wilayah perkotaan dan kawasan penyangga industri.

Hubungan PTP dengan Administrasi Perpajakan

PTP bukan layanan perpajakan dan penerbitannya tidak otomatis menimbulkan pajak baru. Namun, data luas, lokasi, dan penggunaan tanah dapat berkaitan dengan pencatatan aset serta administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PBB-P2 merupakan pajak yang dikelola pemerintah daerah.

Perusahaan perlu menjaga kesesuaian data pertanahan dengan dokumen aset dan administrasi objek pajak. Jika pemeriksaan menunjukkan perbedaan luas atau penggunaan, perusahaan dapat menilai kebutuhan pembaruan data kepada pemerintah daerah. Konsultan pajak dapat membantu merekonsiliasi data aset, menelaah administrasi PBB, dan mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian. Pendampingan ini melengkapi pekerjaan konsultan pertanahan, tetapi tidak menggantikan kewenangan BPN dalam menerbitkan PTP.

Peran Jasa Pertimbangan Teknis Pertanahan

Jasa pertimbangan teknis pertanahan membantu pemohon memeriksa kesiapan dokumen, menelaah rencana penggunaan tanah, mengidentifikasi potensi hambatan, serta mendampingi koordinasi dengan Kantor Pertanahan dan instansi terkait. Bagi perusahaan, pendampingan dapat membantu menyelaraskan data lokasi dengan rencana kegiatan dan dokumen perizinan.

Sebelum menunjuk penyedia jasa, perusahaan sebaiknya memeriksa pengalaman, ruang lingkup pekerjaan, transparansi biaya, dan hasil pendampingan yang dijanjikan. Konsultan tidak memiliki kewenangan menerbitkan PTP atau menjamin persetujuan. Penilaian dan penerbitan dokumen tetap menjadi kewenangan instansi pemerintah.

Baca juga : Jasa Pendampingan Pengukuran Ulang dan Pengembalian Batas Tanah

FAQs

1. Apa fungsi utama PTP?

PTP memberikan analisis teknis mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan kemampuan tanah untuk mendukung penilaian rencana kegiatan.

2. Apakah PTP sama dengan KKPR?

Tidak. PTP merupakan pertimbangan teknis pertanahan, sedangkan KKPR merupakan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

3. Apakah semua permohonan KKPR memerlukan PTP?

Tidak. PP Nomor 28 Tahun 2025 mengatur jalur tertentu yang dapat menerbitkan KKPR tanpa melalui PTP. Kebutuhannya bergantung pada kondisi lokasi dan jalur permohonan.

4. Apakah konsultan dapat menjamin PTP diterbitkan?

Tidak. Konsultan membantu persiapan dan pendampingan, sedangkan penilaian serta penerbitan PTP menjadi kewenangan instansi pertanahan.

Kesimpulan

Pertimbangan Teknis Pertanahan membantu memastikan rencana penggunaan tanah memperhatikan kondisi fisik, penguasaan, pemanfaatan, dan ketentuan tata ruang. Bagi perusahaan, pemeriksaan sejak tahap perencanaan dapat mengurangi risiko hambatan perizinan dan kesalahan investasi.

Butuh bantuan meninjau kewajiban perpajakan Anda atau perusahaan? Hubungi tim konsultan pajak kami untuk mendiskusikan kondisi perpajakan Anda, memeriksa kelengkapan dokumen, dan menentukan langkah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Bagikan artikel

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top