Pengembangan usaha perkebunan di Indonesia membutuhkan kepastian hukum atas tanah yang digunakan. Perusahaan tidak cukup hanya memiliki lahan dan perizinan usaha, tetapi juga harus memastikan bahwa hak atas tanah sesuai dengan kegiatan operasionalnya. Salah satu instrumen yang penting adalah Hak Guna Usaha (HGU), yaitu hak untuk mengusahakan tanah bagi kegiatan pertanian, perikanan, atau peternakan. Proses memperoleh HGU melibatkan pemeriksaan status tanah, kesesuaian tata ruang, dokumen badan hukum, hingga kewajiban terhadap masyarakat sekitar. Karena itu, jasa pengurusan HGU perkebunan dapat membantu perusahaan mempersiapkan administrasi pertanahan, mengidentifikasi potensi sengketa, dan memahami konsekuensi hukum serta perpajakan sebelum menjalankan investasi.
Memahami HGU dan Hak Pakai dalam Kegiatan Perkebunan
Dasar hukum HGU terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal 28 menjelaskan bahwa HGU merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara bagi kegiatan pertanian, perikanan, atau peternakan. Perusahaan dapat mempelajari pengertian tersebut melalui Pasal 28 Undang-Undang Pokok Agraria.
Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Berdasarkan PP tersebut, HGU dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun, diperpanjang paling lama 25 tahun, dan diperbarui paling lama 35 tahun sesuai persyaratan. Peraturan ini juga mengatur subjek pemegang hak, kewajiban, larangan, serta tata cara pemberian dan pendaftaran tanah. Ketentuan lengkapnya tersedia dalam PP Nomor 18 Tahun 2021 pada JDIH BPK.
Perusahaan juga perlu membedakan HGU dengan Hak Pakai. Berdasarkan Pasal 49 dan ketentuan berikutnya dalam PP 18/2021, Hak Pakai memberikan kewenangan menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah sesuai keputusan pemberian hak atau perjanjian. Hak Pakai memiliki karakter dan tujuan berbeda dari HGU. Oleh sebab itu, perusahaan perlu menilai fungsi setiap bidang tanah sebelum menentukan jenis hak yang dibutuhkan. Pemilihan hak yang tepat membantu mencegah penggunaan lahan di luar kewenangan hukumnya.
Mengapa Pengurusan HGU Perkebunan Membutuhkan Pemeriksaan Mendalam?
Pengurusan HGU perkebunan tidak selalu berjalan sederhana. Perusahaan dapat menghadapi persoalan batas bidang tanah, riwayat penguasaan, tumpang tindih sertifikat, klaim masyarakat, hingga ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Persoalan tersebut perlu diselesaikan atau dianalisis sebelum permohonan diajukan kepada instansi pertanahan.
Pentingnya pemeriksaan tersebut juga terlihat dalam penelitian Rachman Maulana Kafrawi, Bambang Ariyanto, dan Nikmah Mentari berjudul Tanggung Gugat Terhadap Penyalahgunaan Hak Guna Usaha pada Lahan Perkebunan. Melalui kajian yang diterbitkan dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Universitas Islam Indonesia, para penulis membahas tanggung jawab hukum atas penggunaan lahan perkebunan di luar HGU serta persoalan konflik penguasaan tanah. Kajian ini memperlihatkan bahwa perusahaan perlu memastikan kegiatan operasional tetap berada dalam batas dan peruntukan hak yang diberikan.
Pemeriksaan awal sebaiknya mencakup identitas pemegang hak, dasar penguasaan atau perolehan tanah, peta bidang, batas fisik, status kawasan, dan kesesuaian tata ruang. Perusahaan juga perlu menelaah kemungkinan irisan dengan kawasan hutan atau bidang yang telah dikuasai pihak lain. Pemeriksaan tersebut membantu mengurangi risiko penolakan permohonan, keterlambatan investasi, dan sengketa setelah kegiatan perkebunan berjalan.
Persyaratan dan Tahapan Pengajuan HGU
Persyaratan pengajuan HGU bergantung pada asal tanah, kondisi bidang, subjek pemohon, dan ketentuan teknis yang berlaku. Secara umum, perusahaan perlu menyiapkan dokumen badan hukum, identitas dan kewenangan pengurus, dokumen dasar penguasaan tanah, data luas dan batas lahan, peta bidang, serta dokumen pendukung kegiatan usaha. Perusahaan dapat mengacu pada Permen ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah untuk memahami kerangka prosedur penetapan hak.
Tahap pertama dimulai dengan pemeriksaan dokumen dan kondisi fisik tanah. Perusahaan kemudian menyiapkan permohonan sesuai ketentuan dan menyampaikannya kepada instansi pertanahan yang berwenang. Proses dapat melibatkan pemeriksaan tanah, pengukuran, penilaian data yuridis, dan pemenuhan persyaratan lain. Apabila permohonan disetujui, pejabat berwenang menerbitkan keputusan pemberian hak. Perusahaan selanjutnya perlu memastikan proses pendaftaran hak hingga sertipikat diterbitkan.
Dalam praktiknya, pengurusan berlangsung melalui Kantor Pertanahan sesuai lokasi bidang tanah dan koordinasi dengan kantor wilayah atau kementerian apabila kewenangannya mengharuskan demikian. Karena itu, perusahaan yang memiliki kebun di beberapa kabupaten atau provinsi perlu menata dokumen berdasarkan lokasi masing-masing bidang. Pendampingan profesional dapat membantu mengoordinasikan proses tersebut tanpa mengambil alih kewenangan pemerintah dalam menetapkan hak.
Kewajiban Kebun Masyarakat dan Risiko Tanah Telantar
Salah satu aspek penting dalam usaha perkebunan adalah kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengatur kewajiban perusahaan perkebunan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling rendah 20 persen dari total luas areal kebun yang diusahakan. Ketentuan tersebut perlu dibaca bersama aturan pelaksana dan perubahan peraturan yang berlaku, termasuk PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian beserta perubahannya. Perusahaan juga dapat merujuk Permentan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar.
Kewajiban tersebut perlu masuk dalam perencanaan investasi, pembiayaan, dan hubungan perusahaan dengan masyarakat. Perusahaan tidak seharusnya menunggu munculnya teguran untuk menyiapkan pola kemitraan. Dokumentasi kesepakatan, tahapan pelaksanaan, pembiayaan, serta pelaporan perlu disusun secara tertib agar perusahaan dapat menunjukkan pemenuhan kewajibannya.
Risiko lain muncul dari ketentuan penertiban kawasan dan tanah telantar. Pemerintah menerbitkan PP Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar yang berlaku sejak 6 November 2025 dan mencabut PP Nomor 20 Tahun 2021. Berdasarkan ringkasan resmi PP 48/2025 pada JDIH BPK, kawasan perkebunan yang perizinan berusahanya sengaja tidak diusahakan, tidak digunakan, atau tidak dimanfaatkan dapat menjadi objek penertiban. Perusahaan karena itu perlu memastikan lahan benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukan dan memenuhi kewajiban yang melekat pada haknya.
Aspek Perpajakan dalam Pengelolaan HGU Perkebunan
Selain kepastian hukum pertanahan, perusahaan perlu mengelola kewajiban perpajakan atas lahan dan kegiatan perkebunan. Salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan. Data luas tanah, penggunaan lahan, bangunan, dan objek pajak perlu diselaraskan agar perusahaan dapat menyusun administrasi perpajakan secara akurat.
Pengaturan klasifikasi objek pajak dan tata cara penetapan Nilai Jual Objek Pajak terdapat dalam PMK Nomor 186/PMK.03/2019 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 234/PMK.03/2022. Perusahaan dapat memeriksa PMK 234/PMK.03/2022 melalui JDIH Kementerian Keuangan. Penyesuaian data pertanahan dengan data perpajakan penting untuk mengurangi risiko ketidaksesuaian luas, klasifikasi objek, maupun nilai yang digunakan dalam administrasi PBB.
Perusahaan juga perlu memperhatikan pajak ketika melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah. PP Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan menjadi salah satu rujukan untuk menilai konsekuensi PPh atas transaksi yang termasuk dalam cakupan peraturan tersebut. Namun, perlakuan pajak tidak boleh ditentukan hanya berdasarkan nama hak. Perusahaan perlu memeriksa bentuk transaksi, status pihak yang terlibat, dan ketentuan khusus yang berlaku sebelum menetapkan kewajiban pajaknya.
Peran Jasa Pengurusan HGU dan Konsultan Pajak
Jasa pengurusan HGU perkebunan dapat membantu perusahaan memeriksa kelengkapan dokumen, menelaah status bidang tanah, menyusun kebutuhan administrasi, serta mengoordinasikan tahapan permohonan dengan instansi terkait. Pendampingan juga dapat mencakup pemantauan kewajiban pemegang hak dan penataan dokumen setelah sertipikat terbit.
Sementara itu, konsultan pajak berperan menelaah konsekuensi perpajakan yang berkaitan dengan aset tanah dan kegiatan perkebunan. Ruang lingkupnya dapat mencakup evaluasi PBB, rekonsiliasi data objek pajak, analisis pajak transaksi pengalihan hak, serta dokumentasi kepatuhan. Perusahaan perlu memahami bahwa konsultan pertanahan dan konsultan pajak memiliki ruang lingkup keahlian berbeda. Keduanya dapat bekerja sama, tetapi keputusan pemberian HGU tetap menjadi kewenangan instansi pemerintah.
Sebelum menunjuk penyedia jasa, perusahaan sebaiknya memeriksa pengalaman menangani lahan perkebunan, kejelasan ruang lingkup pekerjaan, transparansi biaya, serta laporan hasil pemeriksaan. Perusahaan juga perlu menghindari penyedia jasa yang menjanjikan sertipikat pasti terbit karena keputusan akhir bergantung pada hasil pemeriksaan dan ketentuan pemerintah.
Baca juga : Jasa Pendirian Yayasan dan Perkumpulan Berbadan Hukum
FAQs
1. Siapa yang dapat mengajukan HGU perkebunan?
HGU dapat diberikan kepada warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia, sepanjang memenuhi persyaratan peraturan.
2. Berapa lama jangka waktu HGU?
HGU dapat diberikan paling lama 35 tahun, diperpanjang paling lama 25 tahun, dan diperbarui paling lama 35 tahun sesuai ketentuan.
3. Apakah perusahaan wajib memfasilitasi kebun masyarakat?
Perusahaan perkebunan wajib memperhatikan ketentuan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, termasuk ketentuan paling rendah 20 persen sesuai peraturan yang berlaku dan karakter kegiatan usahanya.
4. Apakah pengurusan HGU dapat dilakukan melalui konsultan?
Bisa. Konsultan dapat membantu pemeriksaan dokumen dan pendampingan proses, tetapi keputusan pemberian hak tetap berada pada instansi pertanahan yang berwenang.
5. Apakah HGU otomatis membebaskan perusahaan dari kewajiban pajak tanah?
Tidak. Perusahaan tetap perlu menilai kewajiban PBB dan kewajiban perpajakan lain berdasarkan objek, kegiatan, serta transaksi yang dilakukan.
Kesimpulan
Pengurusan HGU perkebunan merupakan proses strategis yang menentukan kepastian hukum dan keberlanjutan investasi perusahaan. Persiapan dokumen, pemeriksaan status lahan, pemenuhan kewajiban kebun masyarakat, pemanfaatan tanah sesuai peruntukan, dan pengelolaan pajak harus berjalan secara terpadu. Pendampingan profesional membantu perusahaan memahami risiko sejak awal, menata dokumen, dan mengurangi potensi hambatan dalam proses pertanahan maupun perpajakan.
Butuh bantuan meninjau kewajiban perpajakan Anda atau perusahaan? Hubungi tim konsultan pajak kami untuk mendiskusikan kondisi perpajakan Anda, memeriksa kelengkapan dokumen, dan menentukan langkah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



