Jasa Pengurusan Roya dan Penghapusan Hak Tanggungan Tanah

Ilustrasi Jasa Pengurusan Roya dan Penghapusan Hak Tanggungan Tanah

Melunasi cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau pinjaman dengan jaminan tanah bukan berarti seluruh urusan administrasi pertanahan selesai. Pemilik masih perlu memastikan catatan Hak Tanggungan di sertifikat tanah telah dihapus melalui proses roya. Tanpa pencoretan tersebut, catatan jaminan masih dapat terlihat dalam administrasi pertanahan dan berpotensi menghambat penjualan, pengalihan, maupun pengajuan pembiayaan baru. Karena itu, jasa pengurusan roya sertifikat tanah menjadi salah satu pilihan bagi pemilik properti yang ingin menyelesaikan administrasi setelah kredit lunas tanpa mengabaikan persyaratan hukum.

Roya diperlukan untuk memperbarui catatan resmi bahwa tanah tidak lagi dibebani Hak Tanggungan dari kredit yang telah diselesaikan. Proses ini melibatkan pemilik tanah, bank atau lembaga pembiayaan sebagai kreditur, serta Kantor Pertanahan sesuai lokasi objek tanah. Pemahaman mengenai prosedur, dokumen, dan biaya akan membantu pemilik menentukan apakah pengurusan dapat dilakukan sendiri atau membutuhkan pendampingan.

Memahami Roya dan Dasar Hukum Penghapusan Hak Tanggungan

Hak Tanggungan merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah untuk menjamin pelunasan utang tertentu. Ketentuan utamanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Pasal 18 mengatur beberapa keadaan yang menyebabkan Hak Tanggungan hapus, termasuk ketika utang yang dijamin telah dilunasi. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi debitur untuk meminta pelepasan jaminan setelah memenuhi kewajibannya.

Namun, masyarakat perlu membedakan hapusnya Hak Tanggungan karena hukum dengan pencoretan catatan pada sertifikat. Pasal 22 UU Hak Tanggungan mengatur bahwa pencoretan dilakukan oleh Kantor Pertanahan berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan dengan melampirkan dokumen yang membuktikan hapusnya Hak Tanggungan. Dengan demikian, pelunasan kredit menjadi dasar penghapusan, sedangkan roya menyelesaikan pencatatannya dalam administrasi pertanahan.

Pengertian tersebut sejalan dengan penjelasan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengenai pengurusan roya setelah KPR lunas. Kementerian menjelaskan bahwa roya merupakan proses administratif untuk menghapus atau mencoret beban Hak Tanggungan pada sertifikat setelah debitur melunasi pinjaman. Artinya, pemilik tidak cukup hanya menyimpan bukti pembayaran kredit, tetapi perlu memastikan pencatatan pertanahan juga diperbarui.

Kapan Pemilik Tanah Perlu Mengurus Roya?

Waktu yang tepat untuk mengurus roya adalah setelah kreditur menyatakan utang telah lunas dan menyerahkan dokumen pelepasan Hak Tanggungan. Pemilik sebaiknya tidak menunda proses tersebut karena kebutuhan transaksi properti dapat muncul sewaktu-waktu. Misalnya, seseorang ingin menjual rumah, mengalihkan hak kepada anggota keluarga, atau menggunakan tanah sebagai jaminan pinjaman baru.

Catatan Hak Tanggungan yang belum dicoret dapat menimbulkan pertanyaan ketika calon pembeli, bank, atau pihak lain melakukan pemeriksaan sertifikat. Meskipun utang telah dibayar, pemilik tetap perlu menyelesaikan pencatatan agar tidak menimbulkan keraguan mengenai status administrasi tanah.

Persoalan juga dapat muncul ketika bank belum menyerahkan surat roya, sertifikat Hak Tanggungan hilang, atau data identitas dalam dokumen tidak sesuai. Dalam kondisi seperti ini, pemilik perlu meminta klarifikasi kepada kreditur sebelum mengajukan permohonan. Penanganan sejak awal membantu menghindari pengajuan berulang akibat dokumen yang belum memenuhi persyaratan.

Syarat dan Tahapan Pengurusan Roya Sertifikat Tanah

Secara umum, pemohon perlu menyiapkan formulir permohonan, identitas diri, sertifikat hak atas tanah, sertifikat Hak Tanggungan, serta surat roya atau keterangan pelunasan dari bank. Apabila pengurusan diwakilkan, pemohon juga perlu menyiapkan surat kuasa dan identitas penerima kuasa. Untuk pemohon berbadan hukum, petugas dapat meminta dokumen pendirian dan pengesahan badan hukum.

Persyaratan tersebut juga dijelaskan dalam informasi resmi ATR/BPN mengenai dokumen pengurusan roya. Jika sertifikat Hak Tanggungan hilang, pemohon perlu menanyakan kemungkinan penggunaan konsen roya atau dokumen pengganti yang sesuai dengan ketentuan pelayanan. Jangan menganggap surat keterangan lunas saja selalu cukup untuk menggantikan seluruh dokumen yang dipersyaratkan.

Setelah dokumen lengkap, proses dilanjutkan melalui mekanisme pelayanan yang sesuai dengan jenis Hak Tanggungan. Untuk Hak Tanggungan elektronik, pemilik perlu berkoordinasi dengan bank karena permohonan roya dapat diproses melalui sistem yang digunakan kreditur. Sementara itu, Hak Tanggungan yang masih menggunakan dokumen analog atau manual memerlukan pengurusan melalui Kantor Pertanahan tempat tanah terdaftar.

Perbedaan mekanisme tersebut berkaitan dengan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan layanan Hak Tanggungan melalui sistem elektronik sebagai bagian dari pemeliharaan data pendaftaran tanah. Karena itu, pemilik perlu memastikan terlebih dahulu apakah jaminannya terdaftar secara elektronik atau masih menggunakan mekanisme manual.

Biaya Roya, Risiko Administrasi, dan Peran Jasa Profesional

Biaya resmi pengurusan roya termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada layanan pertanahan. Berdasarkan informasi resmi ATR/BPN mengenai biaya pengurusan roya secara mandiri, tarif yang diinformasikan adalah Rp50.000 per sertifikat hak atas tanah. Pemohon tetap perlu mengonfirmasi tarif dan persyaratan terkini kepada Kantor Pertanahan yang menangani objek tanahnya.

Selain biaya resmi, penggunaan jasa pendampingan dapat menimbulkan biaya tambahan sesuai ruang lingkup pekerjaan. Oleh karena itu, pemilik perlu meminta rincian tertulis yang memisahkan PNBP, biaya jasa, dan pengeluaran lain yang memang diperlukan. Transparansi ini penting agar pemilik dapat membandingkan manfaat layanan dengan biaya yang harus dibayar.

Pendamping profesional dapat membantu memeriksa kelengkapan dokumen, berkoordinasi dengan bank, menyiapkan surat kuasa, dan memantau proses permohonan. Meski demikian, jasa pengurusan tidak menggantikan kewenangan bank maupun Kantor Pertanahan. Pemilik tetap perlu memastikan penyedia jasa memberikan bukti pengajuan dan hasil penyelesaian yang dapat diverifikasi.

Dalam penjelasan resmi ATR/BPN, Shamy Ardian selaku Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol ATR/BPN mengimbau masyarakat agar mengurus roya setelah KPR lunas dan menjelaskan bahwa masyarakat dapat mengurusnya secara mandiri apabila dokumen telah lengkap. Imbauan tersebut menunjukkan bahwa jasa perantara bukan persyaratan wajib. Pendampingan lebih tepat dipilih ketika pemilik memiliki keterbatasan waktu, menghadapi dokumen bermasalah, atau membutuhkan bantuan koordinasi.

Aspek Pajak: Membedakan Roya dan Pengalihan Hak Tanah

Roya pada dasarnya merupakan pencoretan catatan jaminan, bukan transaksi jual beli atau pengalihan hak atas tanah. Karena itu, proses roya saja tidak otomatis menimbulkan Pajak Penghasilan (PPh) final atas pengalihan tanah dan bangunan maupun Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kewajiban pajak perlu diperiksa apabila pemilik melakukan transaksi lain bersamaan dengan pengurusan roya. Berdasarkan penjelasan Direktorat Jenderal Pajak mengenai pajak atas pengalihan tanah dan bangunan, penghasilan dari pengalihan hak dapat dikenai PPh final sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, BPHTB berkaitan dengan perolehan hak oleh pihak yang menerima tanah atau bangunan.

Dengan demikian, konsultan pajak lebih relevan ketika proses roya menjadi bagian dari rencana jual beli, hibah, atau pengalihan aset. Konsultan dapat membantu mengidentifikasi kewajiban pajak dan menyiapkan dokumentasi transaksi, sedangkan pengurusan pencoretan Hak Tanggungan tetap mengikuti prosedur ATR/BPN.

Baca juga : Jasa Pendirian Yayasan dan Perkumpulan Berbadan Hukum

FAQs

1. Apakah roya wajib dilakukan setelah kredit lunas?

Pemilik perlu mengajukan roya agar catatan Hak Tanggungan pada sertifikat dan administrasi pertanahan diperbarui setelah utang dilunasi.

2. Berapa biaya resmi pengurusan roya?

Informasi resmi ATR/BPN menyebutkan tarif Rp50.000 per sertifikat hak atas tanah. Konfirmasikan kembali tarif yang berlaku kepada Kantor Pertanahan setempat.

3. Apakah roya dapat dilakukan sendiri tanpa jasa perantara?

Bisa. Pemilik dapat mengurusnya sendiri apabila dokumen lengkap dan mengikuti mekanisme pelayanan yang ditentukan ATR/BPN.

4. Bagaimana jika sertifikat Hak Tanggungan hilang?

Pemilik perlu meminta dokumen pengganti atau konsen roya kepada kreditur dan mengonfirmasi persyaratannya kepada Kantor Pertanahan.

5. Apakah pengurusan roya dikenakan PPh atau BPHTB?

Tidak otomatis. Roya bukan pengalihan hak. PPh dan BPHTB perlu dianalisis apabila terdapat transaksi pengalihan tanah atau bangunan.

Kesimpulan

Pengurusan roya merupakan tahap penting setelah pemilik melunasi kredit yang dijamin dengan Hak Tanggungan. Proses ini memastikan catatan jaminan di administrasi pertanahan telah dihapus sehingga pemilik dapat memanfaatkan atau mengalihkan tanah dengan status administrasi yang lebih jelas. Ketepatan dokumen, koordinasi dengan kreditur, dan pemilihan mekanisme pelayanan menjadi faktor utama kelancaran proses.

Butuh bantuan meninjau kewajiban perpajakan Anda atau perusahaan? Hubungi tim konsultan pajak kami untuk mendiskusikan kondisi perpajakan Anda, memeriksa kelengkapan dokumen, dan menentukan langkah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Bagikan artikel

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top