Kerja sama bisnis tidak cukup hanya dibangun berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan lisan. Setiap transaksi melibatkan hak, kewajiban, pembayaran, tanggung jawab, serta risiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha. Ketika para pihak memiliki penafsiran berbeda terhadap kesepakatan, perusahaan berpotensi menghadapi keterlambatan pekerjaan, kerugian finansial, bahkan sengketa hukum. Oleh karena itu, jasa pembuatan kontrak kerjasama bisnis menjadi kebutuhan penting bagi perusahaan dan pelaku usaha untuk memastikan setiap hubungan komersial memiliki dasar hukum yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kebutuhan penyusunan kontrak muncul dalam berbagai kegiatan, mulai dari pemasokan barang, distribusi, kemitraan, penyediaan jasa, proyek konstruksi, hingga investasi. Para pihak perlu menyepakati bukan hanya harga dan ruang lingkup pekerjaan, melainkan juga jadwal pembayaran, standar hasil, pembagian risiko, kerahasiaan informasi, serta mekanisme penyelesaian perselisihan. Kontrak yang dirancang secara profesional membantu perusahaan mengantisipasi persoalan sebelum kerja sama berjalan.
Mengapa Perusahaan Membutuhkan Jasa Pembuatan dan Review Kontrak?
Setiap bentuk kerja sama memiliki karakteristik risiko yang berbeda. Perjanjian pemasokan barang, misalnya, membutuhkan pengaturan spesifikasi produk, jumlah pesanan, jadwal pengiriman, pemeriksaan kualitas, dan tanggung jawab atas barang yang tidak sesuai. Sementara itu, kontrak penyediaan jasa perlu menjelaskan ruang lingkup pekerjaan, target penyelesaian, standar layanan, dan prosedur penerimaan hasil pekerjaan.
Masalah sering muncul ketika kontrak hanya memuat kesepakatan umum tanpa menjelaskan pelaksanaan kewajiban secara terperinci. Pemberi pekerjaan mungkin menganggap pekerjaan belum selesai, sedangkan penyedia jasa merasa telah memenuhi seluruh persyaratan. Perbedaan penafsiran mengenai pembayaran, perubahan pekerjaan, atau keterlambatan juga dapat memicu perselisihan.
Melalui jasa pembuatan dan review kontrak, perusahaan dapat menyusun perjanjian dari awal atau mengevaluasi dokumen yang sudah tersedia. Peninjauan tersebut membantu menemukan klausul yang multitafsir, ketentuan yang tidak seimbang, serta kewajiban yang berpotensi menimbulkan kerugian.
Landasan Hukum Kontrak Bisnis di Indonesia
Penyusunan perjanjian di Indonesia mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1320 menetapkan empat syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, objek tertentu, dan sebab yang tidak terlarang. Selanjutnya, Pasal 1338 menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam kajian resmi Mahkamah Agung mengenai perjanjian yang dapat dibatalkan dan batal demi hukum.
Prinsip kebebasan berkontrak memberikan ruang kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian sesuai kebutuhan transaksi. Namun, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh undang-undang, ketertiban umum, dan kewajiban bertindak dengan itikad baik.
Hal ini sejalan dengan penelitian Wahyuni Safitri dalam artikel “Perlindungan Hukum Kontrak Bisnis di Indonesia dalam Perspektif Keadilan” yang diterbitkan di Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum. Penelitian tersebut membahas bagaimana kebebasan berkontrak dapat menimbulkan ketidakseimbangan ketika salah satu pihak memiliki posisi tawar lebih kuat. Kajian Wahyuni Safitri mengenai perlindungan hukum dan keadilan dalam kontrak bisnis memperlihatkan pentingnya merumuskan klausul yang melindungi kepentingan para pihak secara proporsional.
Klausul Penting dalam Kontrak Kerja Sama Bisnis
Kontrak profesional harus mengidentifikasi para pihak secara tepat, termasuk identitas badan usaha dan kewenangan orang yang menandatangani perjanjian. Dokumen juga perlu menjelaskan objek kerja sama, ruang lingkup pekerjaan, nilai transaksi, jangka waktu, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Klausul pembayaran perlu mencantumkan nilai kontrak, termin, batas waktu, dokumen penagihan, dan konsekuensi keterlambatan. Perusahaan juga sebaiknya mengatur mekanisme perubahan pekerjaan melalui persetujuan tertulis agar penambahan biaya maupun perpanjangan waktu tidak menimbulkan perdebatan.
Selain itu, kontrak perlu mempertimbangkan klausul kerahasiaan, kepemilikan hasil pekerjaan, pengalihan kewajiban, ganti rugi, keadaan kahar, pengakhiran perjanjian, dan penyelesaian sengketa. Rumusannya harus menyesuaikan karakter transaksi. Klausul dalam kontrak distribusi tentu berbeda dengan perjanjian investasi atau penyediaan jasa profesional.
Penelitian Mikael Noberto Steven Simatupang dan Roida Nababan berjudul Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Baku dalam Hukum Kontrak juga menyoroti risiko ketidakseimbangan posisi tawar dalam perjanjian baku. Kajian kedua peneliti mengenai kebebasan berkontrak, itikad baik, dan perlindungan pihak yang lebih lemah relevan ketika perusahaan menggunakan templat kontrak secara berulang tanpa meninjau kesesuaiannya dengan transaksi.
Aspek Perpajakan yang Perlu Diperhatikan dalam Kontrak
Kontrak bisnis juga perlu memperjelas konsekuensi perpajakan dari transaksi. Pengaturan tersebut penting ketika kerja sama melibatkan pembayaran jasa, penyerahan barang, pemotongan pajak, atau transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.
Perusahaan perlu memperhatikan UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahan terakhir yang relevan, termasuk UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ketentuan ini menjadi dasar dalam menilai kewajiban Pajak Penghasilan yang timbul dari pembayaran atau penghasilan dalam transaksi bisnis.
Untuk penyerahan barang dan jasa yang merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai, perusahaan juga perlu mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM beserta perubahannya. Karena itu, kontrak sebaiknya menjelaskan apakah nilai transaksi sudah termasuk pajak, pihak yang bertanggung jawab atas pemotongan atau pemungutan, serta dokumen perpajakan yang harus diserahkan.
Jika transaksi melibatkan pihak yang memiliki hubungan istimewa, perusahaan perlu memperhatikan PMK Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa. Peraturan ini mengatur penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi afiliasi. Dengan demikian, nilai dan persyaratan transaksi perlu memiliki dasar komersial yang dapat dipertanggungjawabkan.
Peninjauan bersama konsultan hukum dan konsultan pajak membantu perusahaan memahami konsekuensi setiap klausul. Pendekatan tersebut juga mengurangi risiko perbedaan antara isi kontrak, pelaksanaan transaksi, dan pelaporan perpajakan.
Kontrak Elektronik dan Perkembangan Transaksi Digital
Perkembangan bisnis digital membuat banyak perusahaan menyepakati kerja sama melalui surat elektronik, platform bisnis, dan tanda tangan elektronik. Perusahaan perlu memastikan proses tersebut memiliki bukti persetujuan dan dokumentasi yang memadai.
UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi salah satu dasar hukum transaksi elektronik di Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan transaksi dan kontrak elektronik terdapat dalam PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pasal 46 PP tersebut mengatur persyaratan keabsahan kontrak elektronik, termasuk kesepakatan, kecakapan atau kewenangan para pihak, objek tertentu, serta objek transaksi yang tidak bertentangan dengan peraturan.
Ketentuan ini mendorong perusahaan memperhatikan identitas penandatangan, kewenangan perwakilan, integritas dokumen, dan penyimpanan bukti transaksi. Kontrak elektronik tetap membutuhkan perumusan klausul yang cermat sebagaimana perjanjian konvensional.
Proses Jasa Pembuatan dan Review Kontrak
Penyusunan kontrak biasanya dimulai melalui konsultasi untuk memahami tujuan kerja sama, jenis transaksi, profil para pihak, dan risiko yang perlu dikendalikan. Perusahaan kemudian menyiapkan dokumen pendukung, seperti legalitas badan usaha, rancangan kontrak, penawaran, spesifikasi pekerjaan, atau perjanjian sebelumnya.
Penyusun selanjutnya memeriksa kesesuaian klausul dengan kebutuhan transaksi dan ketentuan hukum. Jika perusahaan belum memiliki rancangan, konsultan dapat menyusun dokumen berdasarkan hasil pembahasan. Jika draf sudah tersedia, konsultan melakukan evaluasi dan memberikan usulan perbaikan.
Sebelum penandatanganan, para pihak perlu meninjau seluruh ketentuan dan memastikan tidak ada kewajiban yang belum dipahami. Pelibatan bagian legal, keuangan, pengadaan, dan perpajakan sesuai kebutuhan membantu memastikan kontrak dapat diterapkan dalam kegiatan operasional.
Baca juga : Jasa Penyusunan Legal Opinion (Pendapat Hukum) Korporasi
FAQs
1. Kapan perusahaan membutuhkan jasa pembuatan kontrak?
Sebaiknya sebelum memulai kerja sama, melakukan transaksi bernilai besar, menunjuk pemasok, menggunakan jasa pihak ketiga, atau menjalin kemitraan jangka panjang.
2. Apa perbedaan pembuatan dan review kontrak?
Pembuatan kontrak menyusun dokumen dari awal. Review kontrak memeriksa dokumen yang sudah tersedia untuk menemukan risiko, ketidakjelasan, dan klausul yang perlu diperbaiki.
3. Apakah semua kontrak bisnis harus dibuat di hadapan notaris?
Tidak. Bentuk perjanjian bergantung pada jenis transaksi dan ketentuan hukum yang mengaturnya. Tindakan hukum tertentu memang mensyaratkan akta autentik atau bentuk khusus.
4. Apakah kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum?
Kontrak elektronik dapat memiliki akibat hukum apabila memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai kesepakatan, kewenangan pihak, dan objek transaksi.
5. Mengapa kontrak perlu ditinjau dari sisi perpajakan?
Karena pembayaran dan penyerahan barang atau jasa dapat menimbulkan kewajiban pajak. Klausul yang jelas membantu perusahaan menentukan tanggung jawab dan menyiapkan dokumentasi yang sesuai.
Kesimpulan
Kontrak bisnis yang disusun secara cermat membantu perusahaan melindungi kepentingan para pihak, memperjelas tanggung jawab, dan mengantisipasi risiko perselisihan. Peninjauan aspek hukum serta perpajakan juga memberikan dasar yang lebih kuat sebelum perusahaan melaksanakan transaksi.
Butuh bantuan meninjau kewajiban perpajakan Anda atau perusahaan? Hubungi tim konsultan pajak kami untuk mendiskusikan kondisi perpajakan Anda, memeriksa kelengkapan dokumen, dan menentukan langkah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



