Perusahaan yang mendatangkan mesin, peralatan proyek, perangkat pameran, atau perlengkapan profesional dari luar negeri tidak selalu harus memasukkannya sebagai barang impor permanen. Pemerintah menyediakan fasilitas impor sementara yang memungkinkan barang digunakan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu dengan pembebasan atau keringanan bea masuk sesuai persyaratan. Melalui jasa pengurusan izin impor sementara, perusahaan dapat menentukan fasilitas yang tepat, menyiapkan dokumen kepabeanan, dan mengendalikan kewajiban ekspor kembali agar terhindar dari hambatan administrasi maupun beban fiskal yang tidak direncanakan.
Fasilitas ini relevan bagi perusahaan manufaktur, kontraktor, penyelenggara pameran, dan pelaku industri di Bekasi, Cikarang, serta Karawang. Perusahaan di kawasan tersebut dapat membutuhkan mesin khusus untuk proyek, peralatan teknis dari kantor pusat luar negeri, atau perlengkapan demonstrasi produk. Karena penggunaan barang hanya berlangsung sementara, perusahaan perlu memilih mekanisme yang sesuai sebelum barang dikirim ke Indonesia.
Memahami Fasilitas Impor Sementara dan Dasar Hukumnya
Impor sementara merupakan pemasukan barang dari luar daerah pabean ke Indonesia dengan tujuan penggunaan tertentu dan komitmen untuk mengekspornya kembali dalam jangka waktu yang disetujui. Fasilitas ini bukan pembebasan kewajiban tanpa syarat. Importir tetap harus memenuhi persyaratan barang, mengajukan permohonan, dan menyelesaikan kewajiban kepabeanan sesuai skema yang dipilih.
Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 10D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Ketentuan tersebut memberikan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk bagi barang impor sementara yang memenuhi persyaratan. Jangka waktu pemasukan dapat mencapai paling lama tiga tahun, dengan mengikuti persetujuan dan ketentuan pelaksanaannya.
Berdasarkan penjelasan resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai impor sementara, barang yang dapat menggunakan fasilitas ini pada umumnya tidak habis dipakai, tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki, mudah diidentifikasi sebagai barang yang sama, serta akan diekspor kembali. Karakteristik tersebut memastikan pemerintah dapat mengawasi barang selama berada di wilayah pabean.
Perbedaan Impor Sementara Reguler dan ATA Carnet
Perusahaan perlu membedakan dua mekanisme yang dapat digunakan sesuai karakter barang dan kegiatan. Mekanisme pertama adalah impor sementara reguler berdasarkan PMK Nomor 178/PMK.04/2017 tentang Impor Sementara, sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 106/PMK.04/2019. Dalam mekanisme ini, importir mengajukan permohonan kepada Bea dan Cukai, menyampaikan rincian barang dan tujuan penggunaan, serta menyerahkan jaminan sesuai ketentuan. Bea dan Cukai kemudian menilai kelayakan fasilitas sebelum memberikan persetujuan.
Mekanisme kedua menggunakan ATA Carnet, yaitu dokumen pabean internasional untuk pemasukan dan pengeluaran barang sementara. Indonesia mengatur fasilitas tersebut melalui PMK Nomor 228/PMK.04/2014 tentang Impor Sementara dengan Menggunakan Carnet. Dokumen ini dapat digunakan untuk kegiatan pameran, pertunjukan, peralatan profesional, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, olahraga, dan tujuan kemanusiaan sesuai persyaratan.
Menurut penjelasan International Chamber of Commerce (ICC) mengenai ATA Carnet, sistem ini menyederhanakan prosedur kepabeanan internasional melalui satu dokumen dan rantai jaminan antarnegara. Dengan mekanisme tersebut, pemegang tidak perlu mengurus jaminan kepabeanan secara terpisah di setiap negara peserta yang menerima Carnet. Namun, cakupan penggunaan tetap mengikuti konvensi dan ketentuan masing-masing negara.
Persyaratan Barang dan Tahapan Pengurusan
Sebelum mengajukan fasilitas, perusahaan perlu memastikan bahwa tujuan pemasukan benar-benar sementara. Barang juga harus memiliki identitas yang jelas agar petugas dapat mencocokkannya ketika masuk dan keluar dari Indonesia. Merek, tipe, nomor seri, jumlah, kondisi, dan spesifikasi teknis menjadi informasi penting dalam pemeriksaan.
Dokumen yang umumnya perlu disiapkan meliputi:
- NIB dan identitas perusahaan penerima;
- surat permohonan serta uraian tujuan penggunaan;
- commercial invoice dan packing list;
- daftar barang yang memuat merek, tipe, nomor seri, dan spesifikasi;
- Bill of Lading atau Air Waybill;
- jadwal penggunaan dan rencana ekspor kembali; serta
- dokumen pendukung proyek, pameran, kontrak, atau kegiatan terkait.
Pada mekanisme reguler, perusahaan mengajukan permohonan kepada kantor Bea dan Cukai yang berwenang sebelum barang dikeluarkan dari kawasan pabean. Importir menyampaikan rincian barang, lokasi penggunaan, jangka waktu, serta jaminan yang dipersyaratkan. Setelah memperoleh persetujuan, perusahaan melanjutkan proses pemberitahuan impor dan pemeriksaan kepabeanan.
Untuk ATA Carnet, perusahaan mengajukan penerbitan dokumen kepada KADIN Indonesia sebagai organisasi penerbit dan penjamin nasional. Informasi persyaratan tersedia melalui layanan ATA Carnet KADIN Indonesia. Ketika barang tiba, pemegang menyerahkan Carnet kepada Bea dan Cukai untuk penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik. Petugas mencocokkan barang dengan general list yang tercantum dalam dokumen tersebut.
Risiko Keterlambatan Ekspor Kembali dan Konsekuensi Fiskal
Kewajiban utama importir adalah mengekspor kembali barang sebelum batas waktu persetujuan berakhir. Perusahaan harus mengendalikan jadwal proyek, masa penggunaan, dan kesiapan pengiriman keluar sejak barang tiba. Perubahan lokasi, tujuan penggunaan, atau kondisi barang juga perlu ditangani sesuai prosedur kepabeanan.
Pasal 10D ayat (5) dan ayat (6) UU Kepabeanan mengatur konsekuensi jika importir terlambat atau tidak mengekspor kembali barang sesuai jangka waktu. Keterlambatan dapat dikenai denda administrasi sebesar 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Jika barang tidak diekspor kembali, importir juga wajib menyelesaikan bea masuk dan denda sesuai ketentuan.
Dalam skema ATA Carnet, kegagalan membuktikan ekspor kembali dapat memicu klaim melalui rantai jaminan internasional. Pasal 21 PMK 228/2014 mengatur mekanisme klaim apabila tidak terdapat realisasi ekspor kembali setelah masa berlaku Carnet berakhir. Karena itu, perusahaan perlu memastikan setiap pemasukan dan pengeluaran barang memperoleh pengesahan kepabeanan yang benar.
Dari sisi fiskal, perusahaan tidak boleh menganggap semua skema memberikan perlakuan pajak yang identik. Impor sementara reguler dapat memperoleh pembebasan atau keringanan bea masuk sesuai persetujuan. Sementara itu, Pasal 2 PMK 228/2014 mengatur bahwa impor menggunakan Carnet dapat memperoleh pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Importir tetap harus memastikan persyaratan fasilitas terpenuhi dan menyimpan bukti penyelesaian kewajiban.
Manfaat Pendampingan bagi Perusahaan di Bekasi dan Karawang
Bagi perusahaan di Bekasi, Cikarang, dan Karawang, ketepatan memilih fasilitas impor sementara dapat memengaruhi anggaran proyek dan kelancaran operasional. Kesalahan menentukan mekanisme dapat membuat perusahaan mengulang pengajuan, menyiapkan jaminan yang tidak sesuai, atau menghadapi keterlambatan pengeluaran barang.
Jasa pengurusan izin impor sementara membantu perusahaan menelaah tujuan pemasukan, mengidentifikasi karakter barang, memilih mekanisme reguler atau ATA Carnet, menyiapkan dokumen, serta mengoordinasikan proses dengan pihak terkait. Pendampingan juga dapat mencakup pemantauan masa berlaku persetujuan dan penyusunan jadwal ekspor kembali.
Konsultan tidak menggantikan kewenangan Bea dan Cukai dalam memberikan persetujuan maupun kewenangan KADIN dalam penerbitan Carnet. Perannya adalah membantu perusahaan memahami prosedur, menjaga konsistensi dokumen, dan mengendalikan risiko administrasi serta fiskal sejak awal.
Baca juga : Jasa Pengurusan Persetujuan Impor (PI) Kementerian Perdagangan
FAQs
1. Berapa lama jangka waktu impor sementara di Indonesia?
Jangka waktu impor sementara dapat mencapai paling lama tiga tahun berdasarkan Pasal 10D UU Kepabeanan. Jangka waktu aktual mengikuti persetujuan dan ketentuan fasilitas yang digunakan.
2. Apakah semua barang dapat menggunakan ATA Carnet?
Tidak. Barang harus memenuhi tujuan penggunaan yang diperbolehkan, tidak habis dipakai, mudah diidentifikasi, dan tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki.
3. Apakah impor sementara selalu bebas bea masuk dan pajak?
Tidak otomatis. Pembebasan atau keringanan bergantung pada mekanisme, jenis barang, dan persetujuan yang diberikan berdasarkan peraturan.
4. Siapa yang menerbitkan ATA Carnet di Indonesia?
KADIN Indonesia berperan sebagai organisasi penerbit dan penjamin nasional dalam sistem ATA Carnet Indonesia.
Kesimpulan
Impor sementara dan ATA Carnet memberikan solusi bagi perusahaan yang membutuhkan barang dari luar negeri untuk kegiatan berjangka waktu tertentu. Namun, fasilitas tersebut menuntut ketepatan pemilihan mekanisme, kelengkapan dokumen, pengelolaan jaminan, dan kepatuhan terhadap kewajiban ekspor kembali. Bagi perusahaan di Bekasi, Cikarang, dan Karawang, perencanaan yang tepat membantu mengendalikan biaya serta menjaga kelancaran proyek.
Butuh bantuan meninjau kewajiban perpajakan Anda atau perusahaan? Hubungi tim konsultan pajak kami untuk mendiskusikan kondisi perpajakan Anda, memeriksa kelengkapan dokumen, dan menentukan langkah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



