Jasa Audit Kepatuhan Syariah

Ilustrasi Jasa Audit Kepatuhan Syariah

Kepatuhan terhadap prinsip syariah tidak cukup dibuktikan melalui penggunaan akad yang sesuai atau pencantuman label syariah dalam kegiatan usaha. Lembaga juga perlu memastikan bahwa seluruh proses operasional, pencatatan transaksi, pengelolaan dana, dan pelaporan keuangan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, jasa audit kepatuhan syariah menjadi salah satu kebutuhan penting untuk membantu lembaga mengidentifikasi risiko, memperbaiki tata kelola, dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Kebutuhan tersebut relevan bagi lembaga keuangan syariah, perusahaan yang menjalankan transaksi berbasis syariah, serta organisasi pengelola dana sosial Islam. Di kawasan Bekasi, Cikarang, Karawang, dan Jabodetabek, misalnya, perusahaan dapat menggunakan skema pembiayaan atau kerja sama berbasis syariah dalam aktivitas bisnisnya. Setiap transaksi tetap membutuhkan dokumentasi, pengawasan, dan pencatatan yang memadai agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari akad maupun ketentuan perpajakan.

Apa Itu Audit Kepatuhan Syariah?

Audit kepatuhan syariah merupakan proses pemeriksaan untuk menilai kesesuaian aktivitas, transaksi, produk, dan tata kelola suatu lembaga dengan prinsip syariah serta ketentuan yang berlaku bagi sektor usahanya. Pemeriksaan dapat mencakup kesesuaian akad, mekanisme pembagian hasil, pengelolaan dana, pengakuan pendapatan, hingga penanganan transaksi yang tidak sesuai prinsip syariah.

Pelaksanaannya perlu dibedakan dari audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan berfokus pada kewajaran penyajian informasi keuangan berdasarkan standar akuntansi, sedangkan audit kepatuhan syariah menilai kesesuaian kegiatan dengan prinsip syariah. Keduanya dapat saling melengkapi, tetapi memiliki tujuan dan ruang lingkup berbeda.

Dalam lembaga perbankan syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam pengawasan penerapan prinsip syariah. Kajian literatur Silalahi, Albahi, dan Andrini (2025) mengenai peran Dewan Pengawas Syariah menyoroti pentingnya kompetensi, independensi, dan kemampuan pengawasan dalam menghadapi perkembangan layanan keuangan. Kajian tersebut juga membahas tantangan pengawasan seiring perubahan teknologi dan model transaksi.

Regulasi yang Menjadi Dasar Pemeriksaan

Kerangka hukum audit kepatuhan syariah harus disesuaikan dengan jenis lembaga dan kegiatan usahanya. Untuk perbankan syariah, salah satu landasan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Ketentuan yang lebih spesifik terdapat dalam POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Regulasi ini mengatur tanggung jawab DPS, fungsi kepatuhan syariah, manajemen risiko syariah, audit intern syariah, kaji ulang eksternal, serta tindak lanjut atas ketidakpatuhan.

Hal penting yang perlu diperhatikan adalah Pasal 40 POJK tersebut. Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), kaji ulang eksternal atas penerapan tata kelola syariah dilakukan oleh Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga tahun. Ruang lingkupnya mencakup efektivitas fungsi DPS dan fungsi pendukungnya, kepatuhan syariah, manajemen risiko syariah, serta audit intern syariah. Ketentuan tersebut dapat ditelusuri dalam naskah resmi POJK Nomor 2 Tahun 2024, khususnya ketentuan audit intern dan kaji ulang eksternal.

Ketentuan teknisnya dijelaskan lebih lanjut melalui SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi BUS dan UUS. Dengan demikian, kaji ulang eksternal tersebut tidak sama dengan audit internal dan tidak dapat digantikan begitu saja oleh jasa konsultasi umum.

Untuk Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), ketentuan tata kelola syariah diatur tersendiri melalui POJK Nomor 25 Tahun 2024 dan ketentuan pelaksanaannya, termasuk SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2025. Sementara itu, koperasi syariah, lembaga zakat, dan organisasi sosial Islam perlu mengacu pada ketentuan sektoral masing-masing. Artinya, tidak semua lembaga yang menggunakan prinsip syariah otomatis tunduk pada kewajiban perbankan yang sama.

Ruang Lingkup Jasa Audit Kepatuhan Syariah

Pemeriksaan yang terencana membantu lembaga memahami apakah kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sudah sejalan. Ruang lingkupnya dapat disesuaikan dengan karakteristik usaha, tingkat risiko, dan kebutuhan pengelola.

Beberapa aspek yang dapat diperiksa meliputi:

  1. Pemeriksaan akad dan transaksi. Menilai kesesuaian dokumen akad, hak dan kewajiban para pihak, serta pelaksanaan transaksi dengan prinsip yang disepakati.
  2. Evaluasi pendapatan dan pembagian hasil. Memeriksa dasar perhitungan margin, nisbah, bagi hasil, dan pencatatannya agar sesuai dengan akad.
  3. Penilaian tata kelola. Meninjau kebijakan internal, pembagian tanggung jawab, mekanisme pengawasan, dan dokumentasi keputusan.
  4. Pemeriksaan pengelolaan dana. Menilai pemisahan dana, penggunaan dana sesuai peruntukan, serta mekanisme penanganan penerimaan yang tidak sesuai prinsip syariah.
  5. Evaluasi tindak lanjut. Mengidentifikasi temuan, menyusun rekomendasi perbaikan, dan memantau pelaksanaannya.

Hasil pemeriksaan sebaiknya tidak berhenti pada daftar temuan. Lembaga membutuhkan analisis penyebab, tingkat risiko, dampak terhadap kegiatan usaha, dan rencana tindakan korektif yang dapat diterapkan.

Hubungan Audit Syariah dengan Kepatuhan Pajak

Kepatuhan syariah dan kepatuhan perpajakan merupakan dua aspek berbeda, tetapi keduanya berkaitan dalam pencatatan transaksi. Akad yang sesuai prinsip syariah tetap harus memiliki perlakuan pajak yang tepat berdasarkan karakter transaksi dan ketentuan perpajakan.

Salah satu dasar yang relevan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah. Pasal 2 mengatur perlakuan PPh yang mencakup penghasilan, biaya, serta pemotongan atau pemungutan pajak. Ketentuan tersebut juga mencakup hak pihak ketiga atas bagi hasil, margin, bonus, dan hasil berbasis syariah lainnya yang sejenis.

Sebagai contoh, lembaga perlu memeriksa pencatatan margin transaksi murabahah atau pembagian hasil dari akad mudharabah dan musyarakah. Pemeriksaan juga perlu memastikan apakah pembayaran kepada pihak lain menimbulkan kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh. Penentuan perlakuan pajak tidak boleh hanya berdasarkan nama akad, tetapi harus mempertimbangkan substansi transaksi, pihak yang menerima penghasilan, dan ketentuan perpajakan yang relevan.

Di sinilah pendampingan konsultan pajak dapat membantu melalui rekonsiliasi pembukuan, penelaahan bukti transaksi, dan evaluasi kewajiban perpajakan. Namun, pendampingan tersebut tidak menggantikan fungsi DPS, audit intern syariah, ataupun kaji ulang eksternal yang diwajibkan bagi lembaga tertentu.

Standar Akuntansi Syariah dan Persiapan Tahun 2027

Lembaga juga perlu memperhatikan perkembangan standar akuntansi. Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia telah mengesahkan PSAK 401 tentang Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Syariah serta ISAK 403 tentang Komponen Laporan Keuangan Entitas Syariah yang menerapkan SAK Indonesia untuk Entitas Privat dan SAK Indonesia untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kedua standar tersebut berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027. PSAK 401 mengatur pengelompokan penghasilan dan beban, termasuk operasi, investasi, pendanaan, zakat perusahaan, pajak penghasilan, dan operasi yang dihentikan. Sementara itu, ISAK 403 mengatur penyajian laporan perubahan dana sosial bagi entitas yang menggunakan SAK EP atau SAK EMKM. Informasi pengesahan dan tanggal efektifnya dapat dilihat dalam pengumuman resmi Ikatan Akuntan Indonesia mengenai PSAK 401 dan ISAK 403.

Perubahan tersebut menjadi alasan bagi lembaga untuk mulai mengevaluasi bagan akun, sistem pencatatan, format laporan, dan kelengkapan pengungkapan. Persiapan lebih awal dapat mengurangi risiko kesalahan ketika standar mulai diterapkan.

Mengapa Lembaga Membutuhkan Pendampingan Profesional?

Pemeriksaan kepatuhan syariah membutuhkan pemahaman atas akad, akuntansi, tata kelola, dan regulasi sektoral. Tanpa pendekatan yang terstruktur, lembaga berisiko melewatkan ketidaksesuaian dokumen, kesalahan pencatatan, atau kelemahan pengendalian internal.

Pendampingan profesional dapat membantu memetakan kebutuhan pemeriksaan, menelaah dokumen, mengidentifikasi risiko, dan menyusun rekomendasi perbaikan. Sebelum menunjuk penyedia jasa, pengelola perlu memastikan kompetensi tim, pengalaman sektor terkait, independensi, serta kewenangan profesional yang dipersyaratkan untuk jenis pemeriksaan tertentu.

Baca juga : Jasa Audit Laporan Dana Hibah

FAQs

1. Apa perbedaan audit kepatuhan syariah dan audit laporan keuangan?

Audit kepatuhan syariah menilai kesesuaian aktivitas dengan prinsip syariah, sedangkan audit laporan keuangan menilai kewajaran penyajian laporan berdasarkan standar akuntansi. Keduanya memiliki ruang lingkup berbeda dan dapat saling melengkapi.

2. Apakah semua lembaga syariah wajib melakukan kaji ulang eksternal?

Tidak. Kewajiban dalam Pasal 40 POJK Nomor 2 Tahun 2024 secara khusus berlaku bagi BUS dan UUS. Lembaga lain harus mengikuti ketentuan regulator atau aturan sektoral yang mengatur kegiatannya.

3. Apakah audit kepatuhan syariah juga memeriksa pajak?

Pemeriksaan dapat mencakup penelaahan aspek perpajakan yang berkaitan dengan transaksi, sesuai ruang lingkup penugasan. Namun, audit syariah dan audit pajak bukan layanan yang identik.

Kesimpulan

Jasa audit kepatuhan syariah membantu lembaga menilai kesesuaian akad, transaksi, tata kelola, pencatatan keuangan, dan pengendalian internal. Pemeriksaan yang tepat juga mendukung pengelolaan risiko serta persiapan menghadapi perkembangan regulasi dan standar akuntansi. Bagi lembaga di Bekasi, Cikarang, Karawang, dan Jabodetabek, langkah ini dapat menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan pemangku kepentingan.

Pastikan proses pemeriksaan disesuaikan dengan jenis lembaga, ketentuan yang berlaku, dan kompetensi pihak yang melaksanakannya. Butuh bantuan meninjau kewajiban perpajakan Anda atau perusahaan? Hubungi tim konsultan pajak kami untuk mendiskusikan kondisi perpajakan Anda, memeriksa kelengkapan dokumen, dan menentukan langkah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagikan artikel

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top