Merek bukan sekadar nama, logo, atau desain pada kemasan. Merek membangun pengenalan konsumen, membedakan produk, dan dapat berkembang menjadi aset komersial. Namun, penggunaan merek dalam kegiatan usaha tidak dengan sendirinya memberikan hak eksklusif. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek diperoleh setelah merek terdaftar. Karena itu, jasa pendaftaran merek dagang membantu perusahaan dan UMKM menyiapkan permohonan serta memahami perlindungan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Istilah HAKI sering digunakan masyarakat untuk menyebut Hak Atas Kekayaan Intelektual, sedangkan merek merupakan salah satu jenis kekayaan intelektual yang memiliki mekanisme perlindungan tersendiri.
Mengapa Pendaftaran Merek Perlu Menjadi Prioritas Bisnis?
Risiko tidak mendaftarkan merek sering baru terasa ketika usaha mulai dikenal, memperluas distribusi, atau menemukan pihak lain memakai nama yang sama atau mirip. Dalam sistem Indonesia, prinsip first to file menempatkan tanggal pengajuan sebagai unsur penting. Meski demikian, prinsip tersebut bukan berarti siapa pun yang mengajukan lebih dahulu pasti memperoleh merek. DJKI tetap menilai persyaratan formal dan substantif, termasuk persamaan pada pokoknya, daya pembeda, unsur yang dilarang, serta itikad pemohon.
Penelitian Titian Rizki Andana dan Fildzah Lutfiyani dalam Notarius Universitas Diponegoro (2026) menjelaskan bahwa pendaftaran berfungsi sebagai instrumen pencegahan pelanggaran dan dasar perlindungan pemilik merek terdaftar. Kajian tersebut menguatkan alasan bisnis untuk melakukan penelusuran lebih awal, bukan menunggu sampai muncul sengketa. Konflik merek dapat mengganggu pemasaran, memaksa perubahan kemasan, dan menimbulkan biaya rebranding.
Dasar Hukum dan Perubahan Aturan yang Perlu Diketahui
Kerangka utama perlindungan merek terdapat dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ketentuan ini mengatur hak, penolakan, lisensi, gugatan, dan masa perlindungan merek. Pasal 35 menetapkan perlindungan merek terdaftar selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
Tata cara administratif terbaru diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pendaftaran Merek. Peraturan ini berlaku sejak 23 Februari 2026 dan mencabut Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 beserta perubahannya. Sementara itu, tarif layanan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang PNBP Kementerian Hukum, yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2026.
Menurut informasi tarif resmi DJKI, biaya permohonan baru adalah Rp500.000 per kelas untuk usaha mikro dan kecil (UMK), serta Rp2.800.000 per kelas untuk pemohon umum. Perubahan tarif umum dari Rp1.800.000 menjadi Rp2.800.000 diumumkan DJKI pada 16 Juli 2026, sedangkan tarif UMK tetap. Angka tersebut merupakan PNBP, bukan honorarium penyedia jasa. Pisahkan kedua komponen saat meminta penawaran.
Bagaimana Konsultan Membantu Menyiapkan Permohonan?
Pendampingan yang baik dimulai sebelum formulir diajukan. Konsultan melakukan penelusuran awal terhadap nama, logo, atau unsur merek melalui basis data yang tersedia. Pemeriksaan ini membantu mengidentifikasi merek terdahulu yang berpotensi sama atau memiliki persamaan pada pokoknya. Penelusuran bukan jaminan diterima; keputusan tetap berada pada pemeriksa DJKI.
Tahap berikutnya ialah menentukan pemilik merek, menyiapkan label, mengidentifikasi barang atau jasa, dan memilih kelas yang tepat. Klasifikasi harus mencerminkan kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan atau direncanakan. Sebagai contoh, pelaku kuliner di Bekasi perlu membedakan perlindungan untuk produk makanan kemasan dari layanan penyediaan makanan atau restoran. Perusahaan manufaktur di kawasan Bekasi dan Karawang juga perlu menilai kelas produk serta layanan yang digunakan dalam kegiatan komersialnya. Salah memilih kelas dapat membuat cakupan perlindungan tidak sesuai kebutuhan.
Setelah dokumen siap, permohonan diajukan secara elektronik melalui sistem merek DJKI. Proses mencakup pemeriksaan formalitas, pengumuman selama dua bulan agar pihak berkepentingan dapat mengajukan keberatan, kemudian pemeriksaan substantif. Pemohon dapat menyampaikan sanggahan sesuai prosedur. DJKI menyampaikan pada Januari 2026 bahwa proses keseluruhan dapat diselesaikan maksimal sekitar enam bulan setelah penyederhanaan layanan. Waktu aktual tetap bergantung pada kelengkapan dokumen, hasil pemeriksaan, dan ada tidaknya keberatan atau penolakan.
Siapa yang Dapat Mengajukan dan Bagaimana Memilih Penyedia Jasa?
Perorangan atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan permohonan. UMKM, produsen, distributor, restoran, dan penyedia jasa dapat mendaftarkan merek sesuai kelasnya. Pengajuan juga dapat dilakukan sendiri; jasa konsultan bukan kewajiban untuk setiap pemohon.
Jika memilih pendamping, periksa apakah tenaga profesional yang menangani merupakan Konsultan Kekayaan Intelektual yang terdaftar. DJKI menyediakan Pangkalan Data Konsultan Kekayaan Intelektual untuk memeriksa status tersebut. Minta rincian ruang lingkup, biaya jasa dan PNBP, dokumen, bukti pengajuan, serta laporan perkembangan. Hindari penyedia yang menjanjikan sertifikat pasti terbit atau mengklaim dapat mengendalikan keputusan pemeriksa.
Pendampingan yang bertanggung jawab seharusnya menjelaskan risiko sejak awal, termasuk kemungkinan penolakan dan opsi tindak lanjut. Pemilik usaha tetap harus memastikan data benar, beritikad baik, dan memilih barang atau jasa yang sesuai kebutuhan bisnis.
Baca juga : Jasa Konsultan Manajemen
FAQs
Apakah merek yang sudah lama digunakan otomatis terlindungi?
Tidak. Penggunaan saja tidak menggantikan pendaftaran. Hak atas merek pada prinsipnya diperoleh setelah merek terdaftar, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan pengecualian dalam undang-undang.
Berapa biaya pendaftaran merek pada 2026?
PNBP permohonan baru sebesar Rp500.000 per kelas untuk UMK dan Rp2.800.000 per kelas untuk pemohon umum. Biaya jasa konsultan, jika digunakan, dihitung terpisah.
Berapa lama proses pendaftaran?
DJKI menyampaikan estimasi proses maksimal sekitar enam bulan. Durasi dapat berubah sesuai kelengkapan, pemeriksaan, keberatan, dan kondisi permohonan.
Apakah satu merek cukup didaftarkan dalam satu kelas?
Tidak selalu. Kelas ditentukan berdasarkan jenis barang atau jasa yang ingin dilindungi. Satu bisnis dapat membutuhkan lebih dari satu kelas.
Apakah sertifikat berlaku selamanya?
Tidak. Perlindungan berlangsung 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk periode 10 tahun berikutnya sesuai ketentuan.
Kesimpulan
Pendaftaran merek merupakan langkah perlindungan aset dan pengelolaan risiko, bukan sekadar formalitas administrasi. Dengan menelusuri merek lebih awal, menentukan kelas secara tepat, dan memahami prosedur DJKI, pelaku usaha dapat membangun dasar hukum yang lebih kuat untuk mengembangkan produk, memperluas pasar, dan menjaga reputasi bisnis. Jasa pendaftaran merek dagang dapat membantu proses tersebut, sepanjang penyedia layanan transparan, kompeten, dan tidak menjanjikan hasil yang berada di luar kewenangannya.
Butuh bantuan meninjau kewajiban perpajakan Anda atau perusahaan? Hubungi tim konsultan pajak kami untuk mendiskusikan kondisi perpajakan Anda, memeriksa kelengkapan dokumen, dan menentukan langkah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



