Latest Post

Hubungan Istimewa dalam Perpajakan PMK Terbaru: Rincian Penerapan PKKU dalam Transaksi Afiliasi

Pengusaha merujuk pada individu atau entitas dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan perdagangan, memanfaatkan barang tak berwujud dari luar wilayah bea cukai, menyediakan jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar wilayah bea cukai.

Apa yang dimaksud dengan PKP?

Menurut Pasal 1 UU PPN, PKP atau Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang memberlakukan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN). Pengusaha Kena Pajak ini tidak termasuk Pengusaha Kecil, kecuali jika Pengusaha Kecil tersebut memilih untuk dianggap sebagai Pengusaha Kena Pajak. Batasan ini telah ada melalui Peraturan Menteri Keuangan.

Pengusaha yang melakukan penyerahan yang merupakan objek pajak sesuai Undang-Undang PPN memiliki kewajiban untuk melaporkan usahanya agar dapat terakui sebagai PKP. Namun, terdapat pengecualian bagi pengusaha kecil yang sudah Menteri Keuangan tetapkan batasannya.

Pengusaha perorangan harus melaporkan usahanya pada kantor DJP yang wilayah kerjanya mencakup tempat tinggal pengusaha dan tempat kegiatan usaha berlaku. Sementara itu, pengusaha badan harus melaporkan usahanya pada kantor DJP yang wilayah kerjanya mencakup tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha berlaku.

Oleh karena itu, para pengusaha individu atau perusahaan yang memiliki tempat usaha di beberapa kantor DJP harus melaporkan usahanya agar dapat terkenal sebagai Pengusaha Kena Pajak baik di kantor DJP yang wilayah kerjanya mencakup tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha maupun di kantor DJP yang wilayah kerjanya mencakup tempat usaha yang berlaku.

Citra Global Consulting

Perhatian kepada para pengusaha yang ingin mengoptimalkan potensi bisnis mereka! Kami siap membantu Anda menavigasi kompleksitas perpajakan. Dapatkan solusi terbaik untuk pengelolaan pajak penghasilan yang efektif dan legal. Hubungi kami sekarang untuk konsultasi ahli secara gratis dan tingkatkan pertumbuhan bisnis Anda tanpa khawatir tentang pajak!

Siapa yang dianggap sebagai pelaku usaha kecil?

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.03/2013 yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2014, Pengusaha kecil didefinisikan sebagai pengusaha yang dalam satu tahun buku telah melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah). Pemilik usaha kecil mendapatkan izin untuk memilih menjadi PKP.

Pada akhir bulan berikutnya setelah jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi batasan Pengusaha kecil, kewajiban melaporkan usaha untuk tersahkan sebagai PKP harus melakukannya. Pengusaha yang telah tersahkan sebagai PKP harus mengenakan, menyetor, dan melaporkan PPN atau Pajak PPnBM yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang berlaku.

Permohonan untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak

1. Dokumen yang wajib ada meliputi;

A. Persyaratan untuk Pengusaha perorangan:

  • Dokumen identitas Pengusaha, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.
  • Dokumen yang menunjukkan adanya kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di setiap lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

B. Persyaratan untuk Pengusaha berbentuk Badan:

  • Dokumen pendirian atau pembentukan Badan dan perubahannya.
  • Dokumen yang menunjukkan adanya kegiatan usaha di setiap lokasi kegiatan usaha.
  • Dokumen identitas seluruh pengurus atau penanggung jawab Pengusaha.

C. Persyaratan untuk Pengusaha yang menggunakan Kantor Virtual sebagai lokasi kegiatan usaha atau tempat kedudukan, selain dokumen yang tercakup dalam huruf a atau huruf b, Pengusaha juga harus melampirkan:

  • Dokumen kontrak, perjanjian, atau dokumen serupa antara penyedia jasa Kantor Virtual dan Pengusaha.
  • Dokumen yang menunjukkan adanya izin, keterangan usaha, atau keterangan kegiatan dari pejabat atau instansi yang berwenang.

2. Syarat-syarat untuk memenuhi Pemohonan PKP adalah sebagai berikut:

A. Bagi Pengusaha individu:

  • Sudah mengajukan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
  • Tidak memiliki utang pajak, kecuali jika telah mendapatkan persetujuan untuk mengangsur dan juga menunda pembayaran pajak.

B. Bagi Pengusaha yang berbentuk Badan:

  • Sudah mengajukan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
  • Tidak memiliki utang pajak, kecuali jika telah mendapatkan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; dan
  • Ketentuan yang disebutkan pada poin 1 dan poin 2 juga berlaku untuk semua pengurus atau penanggung jawab Pengusaha.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *